Seram Bagian Barat Hadiri Pameran Otonomi Expo 2018 |
- Seram Bagian Barat Hadiri Pameran Otonomi Expo 2018
- Nelayan Temukan Ikan Buaya di Perairan Saumlaki
- Bawaslu Apresiasi Pelaksanaan Pilgub Maluku Utara 2018
- Forum Bisnis Gelderland Meets Indonesia, Promosikan Maluku ke Belanda
- Pemerintah Pusat Perpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus PT Freeport Indonesia
- Pemerintah Pusat Perpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus PT Freeport Indonesia
- Kota Ambon dan MTB Siap Terima Bantuan Air Bersih dan Listrik Terbarukan dari Belanda
- 640 Personel Gabungan TNI-Polri Siaga Amankan Pleno Penetapan Rekapitulasi Pilkada Mimika dan Pilgub Papua
- 640 Personel Gabungan TNI-Polri Siaga Amankan Pleno Penetapan Rekapitulasi Pilkada Mimika dan Pilgub Papua
- Gakumdu Tangkap Tangan Oknum Calon Bupati Mimika dan Anggota PPD
- Kodim Wahai Sambut Kedatangan Tim Penelitian Arsitek Universitas Indonesia di Huaulu
- Gakumdu Tangkap Tangan Oknum Calon Bupati Mimika dan Anggota PPD
- SKPD di Papua Diminta Tertibkan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan
- Pemprov Papua Butuh SDM Profesional Kelola Kearsipan Daerah
- SKPD di Papua Diminta Tertibkan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan
- Pemprov Papua Butuh SDM Profesional Kelola Kearsipan Daerah
- Naftali Yogi Ungkap Penyaluran Dana Keagamaan oleh Biro Kesra
- Naftali Yogi Ungkap Penyaluran Dana Keagamaan oleh Biro Kesra
- Keamanan Jadi Alasan KPU Tunda Pemilihan Bupati Paniai
- Promosi Daerah, 28 Orang dari Pemkab MTB ke Belanda
- Pemprov Papua Larang Pungli dalam Penerimaan Siswa Baru
- Pemprov Papua Larang Pungli dalam Penerimaan Siswa Baru
- Tiga dari Tujuh Pengunjung Pantai Tewas Terseret Ombak Besar Pantai Pasir Putih
- Tiga dari Tujuh Pengunjung Pantai Tewas Terseret Ombak Besar Pantai Pasir Putih
- Eggy Sudjana Siap Bela Wartawan Bila Dikriminalisasi
| Seram Bagian Barat Hadiri Pameran Otonomi Expo 2018 Posted: 08 Jul 2018 03:04 PM PDT  PIRU, LELEMUKU.COM - Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menghadiri pameran Otonomi Expo yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pada tanggal 6-8 Juli 2018 di hall 3 dan 3A Indonesia Convetion Exhibition (ICE), BSd City. Acara yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini mengusung tema Meningkatkan Daya Saing Daerah Dalam Merebut Pasar Global tersebut akan dihadiri oleh pemerintah kabupaten, kota, provinsi, kementerian, lembaga Negara non kementerian, BUMN, lembaga donor, perusahan swasta nasional dan multinasional, atase perdagangan luar negeri dan para pelaku usaha/ indutri kecil menengah. Pemkab SBB hadir dengan menampilkan berbagai potensi sumber daya alam serta usaha kreatif yang ada di Seram Bagian Barat. Dari hasil pertemuan terakhir tim pameran otonomi Expo 2018 Kabupaten SBB yang dipimpin ketua Tim Hasanuddin SY Silawane, M.Si dikantor Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat akan menampilkan potensi alam yang dikoordinir oleh dinas masing-masing seperti dinas perikanan, dinas pertanian, dinas perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja, dinas pariwisata, dinas pertambangan, dan dinas ketahanan pangan kabupaten Seram Bagian Barat. Dari hasil pembicaraan ketua Tim Otonimi Expo Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan pesan Bupati SBB bahwa kegiatan yang akan diikuti bukan hanya sekedar pameran tetapi kehadiran Kabupaten Seram Bagian Barat harus menghasilkan output pasca pameran terkait dengan produk potensi sumber daya alam kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk itu, moment ini harus dimanfaatkan agar dapat menunjukan potensi wilayah yang memiliki nilai jual tinggi untuk para investor. Sementara itu, Sekertaris Jenderal Apkasi, Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah A.Agr mengatakan bahwa ditengah era persaingan global seperti sekarang ini, apkasi masih berupaya mendorong anggota untuk terus meningkatkan kemampuan agar dapat memenangkan persaingan di pasar local, regional maupun di tingkat nasional. Apkasi juga akan terus memfasilitasi terbukannya pasar internasional yang lebih luas, dengan menghadirkan para pelaku bisnis manca Negara saat berlangsungnya AOE 2018. Untuk itu, dirinya berharap agar segenap anggota Apkasi, pemerintah kabupaten dapat memanfaatkan kesempatan untuk merebut peluang pasar dan investasi di pameran potensi unggulan daerah terbesar di tanah air ini, demi tumbuh kembangnya perekonomian di daerahnya," harap Prof. Nurdin. (DiskominfoSBB) |
| Nelayan Temukan Ikan Buaya di Perairan Saumlaki Posted: 08 Jul 2018 02:29 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Seekor ikan unik ditemukan di pesisir Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku oleh warga pada Sabtu (7/7) Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MTB, Lieke Tan di grup WA Bakohumasda MTB pada Senin (9/7) pagi, ikan yang disebut warga dengan nama Ikan Pari Berkepala Buaya ini ditemukan oleh nelayan di perairan dekat Pantai Saumlaki pada pukul 14.20 WIT. Sekilas, ikan dengan warna coklat kemerahan ini mirip dengan Ikan Aligator Gar atau Ikan Buaya yang merupakan hewan khas di sungai-sungai di Amerika Serikat dan Amerika Tengah. Hewan dengan nama latin, Atractosteus spatula ini merupakan spesies terbesar dari famili Gar atau Lepisosteidae yang masih tergolong dalam ikan-ikanan. Dengan moncongnya yang berbentuk panjang ke depan layaknya seekor buaya. Wajar saja, karena moncongnya itulah ikan ini sering dikenal sebagai ikan dengan wajah buaya. Ikan ini dapat tumbuh hingga mencapai ukuran raksasa, tergantung pada varietasnya. Bahkan, saking besar ukurannya menjadikan ikan ini sebagai salah satu jenis ikan hias sekaligus ikan predator terbesar di dunia. Walaupun berkarakter ganas dan mampu tumbuh hingga mencapai ukuran yang amat luar biasa, ternyata tidak menjadikan ikan asal benua Amerika ini hidup tanpa penggemar. Justru, ikan buaya ini terkenal sebagai ikan hias cantik yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Aligator Gar ini termasuk salah satu spesies ikan purba yang masih hidup hingga saat ini. Ikan Aligator Gar telah hidup sejak lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, ikan ini juga sering dijuluki sebagai ikan primitif atau fosil hidup. (Albert Batlayeri) |
| Bawaslu Apresiasi Pelaksanaan Pilgub Maluku Utara 2018 Posted: 08 Jul 2018 11:59 AM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut) tahun 2018 yang dinilai terbaik dari berbagai kalangan, menjadi cacatan penting bagi kalangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Malut dan jajarannya.Hal ini ditandai dengan turunnya trend pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pilgub, termasuk pada hari pungut hitung. Kasus politik uang juga mengalami penurunan. Hal ini selain karena kesadaran masyarakat, juga karena upaya pencegahan dilakukan Bawaslu, Panwaslu dan jajaran di seluruh kabupaten dan kota hingga TPS. Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin SH MH mengatakan, suksesnya Pilgub Malut harus menjadi cacatan khusus jajaran pengawas dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden 2019. Sebab tantangan yang akan dihadapi Pengawas nanti sangat kompleks. Jumlah peserta pemilu yang cukup banyak, termasuk mempertahankan pelaksanaan Pemilu yang aman dan bermartabat. "Memang ada terjadi kasus. Hanya saja trendnya menurun dibandingkan Pilkada sebelumnya," ungkap Muksin Amrin dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Pilgub Malut 2018 yang dilangsungkan di Ballroom Muara Hotel, Jumat (6/7). Kendati demikian, lanjut Muksin, masih saja terdapat beberapa kasus termasuk pencoblosan menggunakan hak pilih orang lain dan kasus lainnya. Bawaslu berharap agar pada Pemilu tidak ada lagi pelanggaran yang siknifikan. "Selaku ketua dan jajaran Bawaslu, memberikan apresiasi terhadap Panwaslu kabupaten dan kota beserta jajaran Panwascam, PPL dan Pengawas TPS yang telah menjalankan tugas dengan baik," pungkasnya. (HumasBawasluMalut) |
| Forum Bisnis Gelderland Meets Indonesia, Promosikan Maluku ke Belanda Posted: 08 Jul 2018 11:09 AM PDT  DEN HAAG, LELEMUKU.COM - Forum Bisnis "Gelderland Meets Maluku, Indonesia" yang dilaksanakan di Huis der Gelderland, Arnhem, Belanda pada Senin (2/7) merupakan forum untuk mempromosikan potensi-potensi Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Pada forum tersebut, Wakil Kepala Perwakilan RI di Den Haag, Fikry Cassidy mengundang para investor Belanda untuk berinvestasi di berbagai bidang di Indonesia, khususnya Maluku, dan untuk menjadi bagian dari kesuksesan Indonesia. Wakil Gubernur Gelderland, Michiel Scheffer, yang turut hadir dan membuka forum, menyambut baik terjalinnya kerja sama antara berbagai provinsi di Indonesia dengan Provinsi Gelderland. Disampaikannya bahwa forum bisnis ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara KBRI Den Haag, Gelre Association International, dan OostNL. yang menampilkan potensi Kota Ambon yang disajikan oleh Walikota Richard Louhenapesy dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dipimpin oleh Bupati Petrus Fatlolon untuk dipertemukan dengan potensi dan peluang Provinsi Gelderland. Michiel Scheffer juga mengapresiasi kehadiran perwakilan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) yang turut mempromosikan produk-produk UKM Indonesia. Peluang kerja sama antara kedua negara juga dipaparkan oleh Susan van Boxtel, Investment Manager dari Oost NL, yang menjelaskan mengenai potensi-potensi yang dimiliki kawasan Belanda di wilayah timur, antara lain lokasi yang strategis berbatasan dengan Jerman dan memiliki akses transportasi yang bagus, serta didukung oleh universitas-universitas berkualitas. Selain itu, Belanda juga didukung dengan statusnya sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia yang menjadikannya sebagai negara yang terus berupaya untuk menjadi yang terdepan di berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian, pengelolaan air dan logisitk. Untuk itu, OostNL mendorong para pelaku bisnis Belanda terus berinovasi dan berekspansi, termasuk melalui upaya berinvestasi di negara-negara yang potensial, termasuk Indonesia. Mewakili delegasi Maluku, Reza Maspaitella, Ketua KADIN kompartemen investasi dalam negeri, menyampaikan peluang-peluang kerja sama untuk mendukung pembangunan di Maluku, terutama pembangunan infrastruktur, serta memajukan industri, termasuk industri perikanan dan pariwisata yang sangat potensial di Maluku. Melengkapi penjelasan mengenai peluang investasi di Maluku, Theopita Tampubolon dari Indonesia Investment Promotion Center di London (IIPC London) memaparkan mengenai iklim investasi di Indonesia serta menjelaskan mengenai regulasi serta kemudahan berinvestasi di Indonesia, terutama di kawasan Indonesia Timur. Perwakilan IWAPI menutup paparan dari delegasi Indonesia melalui informasi komprehensif terkait peran pengusaha-pengusaha wanita Indonesia yang mendukung berbagai industri kreatif serta memajukan UKM di berbagai kawasan di Indonesia. Forum bisnis "Gelderland Meets Maluku, Indonesia" ditutup dengan penandatanganan LoI antara Kota Ambon dengan Engeldot-Water untuk kerja sama di bidang air bersih dan juga dengan Nextra Energy Solutions untuk kerja sama bidang waste to energy. Seusai forum bisnis, delegasi Provinsi Maluku diundang ke perusahaan terkemuka Belanda Witteveen+Bos di Deventer untuk menjajaki peluang kerja sama bidang perencanaan pembangunan infrastruktur serta pariwisata dengan Maluku. Sementara itu, delegasi IWAPI melanjutkan kunjungan ke Fair Plaza di Culemborg untuk melihat lebih lanjut peluang kerja sama produk UKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kunjungan ini diharapkan akan memaksimalkan peluang kerja sama kedua negara serta meningkatkan jaringan business to business antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Belanda. (HumasKemenlu) |
| Pemerintah Pusat Perpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus PT Freeport Indonesia Posted: 08 Jul 2018 10:59 AM PDT  Perpanjangan IUPK ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1872/K30MEM/2018 yang ditandantangani pada 29 Juni 2018, demikian disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, dalam konferensi pers Rabu (4/7) pagi. "Jadi kita telah menerbitkan Kepmen 1872/K30MEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasional perpanjangan Freeport Indonesia serta untuk menjaga situasi yang kondusif dari aspek sosial kemasyarakatan, maka perlu menetapkan keputusan Menteri tersebut," ujar Bambang. Bambang menambahkan, Kepmen ESDM Nomor 1872 tahun 2018 tersebut merupakan perubahan keempat atas Kepmen ESDM Nomor 413 Tahun 2017 tentang IUPK PT Freeport Indonesia. "Intinya bahwa SK 413 (tahun 2017) direvisi dalam rangka memberikan IUPK Operasi Produksi kepada PT Freeport Indonesia dengan ketentuan bahwa IUPK ini berlaku sejak diterbitkannya (Kepmen ESDM) 413," jelas Bambang. Dengan diterbitkannya perpanjangan IUPK tersebut, maka diputuskan pula PT Freeport Indonesia dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi isi dari Kepmen 1872 hanya dua itu saja," tegas Bambang. Perpanjangan dilakukan karena masih ada proses-proses yang harus diselesaikan antara pihak, seperti penyelesaian masalah lingkungan yang melibatkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim Freeport Indonesia serta Inalum. "Mereka meminta untuk masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ini. Tetapi untuk kegiatan yang lain seperti divestasi, smelter dan perpanjangan operasi perubahan-perubahannya itu sudah dalam proses finalisasi. Yang lingkungan memang memerlukan waktu sehingga pemerintah memberikan waktu kembali selama satu bulan untuk menyelesaikannya," pungkas Bambang. (HumasKemenESDM) |
| Pemerintah Pusat Perpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus PT Freeport Indonesia Posted: 08 Jul 2018 10:55 AM PDT Perpanjangan IUPK ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1872/K30MEM/2018 yang ditandantangani pada 29 Juni 2018, demikian disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, dalam konferensi pers Rabu (4/7) pagi. "Jadi kita telah menerbitkan Kepmen 1872/K30MEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasional perpanjangan Freeport Indonesia serta untuk menjaga situasi yang kondusif dari aspek sosial kemasyarakatan, maka perlu menetapkan keputusan Menteri tersebut," ujar Bambang. Bambang menambahkan, Kepmen ESDM Nomor 1872 tahun 2018 tersebut merupakan perubahan keempat atas Kepmen ESDM Nomor 413 Tahun 2017 tentang IUPK PT Freeport Indonesia. "Intinya bahwa SK 413 (tahun 2017) direvisi dalam rangka memberikan IUPK Operasi Produksi kepada PT Freeport Indonesia dengan ketentuan bahwa IUPK ini berlaku sejak diterbitkannya (Kepmen ESDM) 413," jelas Bambang. Dengan diterbitkannya perpanjangan IUPK tersebut, maka diputuskan pula PT Freeport Indonesia dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi isi dari Kepmen 1872 hanya dua itu saja," tegas Bambang. Perpanjangan dilakukan karena masih ada proses-proses yang harus diselesaikan antara pihak, seperti penyelesaian masalah lingkungan yang melibatkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim Freeport Indonesia serta Inalum. "Mereka meminta untuk masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ini. Tetapi untuk kegiatan yang lain seperti divestasi, smelter dan perpanjangan operasi perubahan-perubahannya itu sudah dalam proses finalisasi. Yang lingkungan memang memerlukan waktu sehingga pemerintah memberikan waktu kembali selama satu bulan untuk menyelesaikannya," pungkas Bambang. (HumasKemenESDM) |
| Kota Ambon dan MTB Siap Terima Bantuan Air Bersih dan Listrik Terbarukan dari Belanda Posted: 08 Jul 2018 10:49 AM PDT  APELDOORN, LELEMUKU.COM – Kunjungan kerja Delegasi Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Kabupaten MTB dalam rangka menghadiri Festival World Proef 2018 membuahkan hasil. Hari ini Senin 2 Juli 2018, bertempat di Provincie Huise ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Walikota Ambon dan Bupati Maluku Tenggara Barat dengan Pemerintah Kerajaan Belanda yakni Wakil Gubernur Gelderland terkait kerjasama Government to Government (G2G) terkait bisnis dan investasi dalam konteks public to private committion khususnya di sektor energy terbarukan dan pengelolaan sumber daya air, yang melibatkan Perusahaan Nextra Siemens yang bergerak dibidang pengelolaan waste of energy dan Perusahaan Engeldot yang bergerak di bidang penyediaan air bersih.Penandatanganan nota kesepahaman ini dapat diwujudkan atas dukungan dan koordinasi intens dari Ketua Komite Tetap Pengembangan Investasi Dalam Negeri KADIN Indonesia Reza.V. Maspaitella yang juga adalah putera daerah maluku yang didukung sepenuhnya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Wakil Dubes Fikry Cassidy beserta para pejabat Kedubes RI untuk Kerajaan Belanda. Penandatanganan Nota Kesepahaman diawali dengan presentasi dari Pemerintah Kerajaan belanda yang diwakili oleh kepala divisi perencanaan dan investasi provincie gelderland Susan van Boxtel terkait hal-hal yang menjadi prioritas kerjasama ekonomi dan investasi serta berbagai potensi yang ada di provincie gelderland, dengan harapan setelah mengenal berbagai potensi yang ada, akan ditindaklanjuti dengan kerjasama prioritas pembangunan ekonomi, perdagangan dan investasi antara indonesia dan belanda. Wakil Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Fikry Cassidy disela-sela Diskusi Lepas menyatakan bahwa Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten MTB dengan Pemerintah Provincie Gederland yang melibatkan kedua perusahaan dibidang waste energy dan air bersih adalah hal penting karena terkait pelayanan publik bagi masyarakat dengan memanfaatkan energy dari pembakaran sampah. Apalagi provinsi maluku terdiri dari kepulauan sehingga membutuhkan suplay energy listrik yang besar. Hal ini sesuai dengan Target Energi Listrik Nasional sesuai arahan Presiden RI yaitu sebesar 35 ribu Mega Watt. Acara dilanjutkan dengan presentasi dari delegasi Republik Indonesia yang diawali oleh BKPM RI yang dihadiri oleh Deputi Direktur IIPC London Theopita.I.Tampubolon yang mempresentasikan arah kebijakan pembangunan secara nasional dan dukungan BKPM RI terkait kerjasama antar negara, dilanjutkan presentasi dari Perwakilan KADIN Indonesia Reza Maspaitella terkait gambaran potensi yang ada di Kota Ambon dan Kabupaten MTB serta kesiapan kerjasama dengan para pengusaha yang ada di belanda pada umumnya dan khususnya di wilayah provincie gelderland. Presentasi delegasi Republik Indonesia ditutup oleh IWAPI Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Maudy Pattinama yang juga Srikandi asal Maluku terkait peran ikatan wanita pengusaha indonesia dalam bidang ekonomi dan dunia usaha yang siap memberikan kontribusi secara nasional termasuk dukungan kerjasama yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota ambon dan kabupaten MTB dengan provincie gelderland. Turut hadir pada pertemuan dimaksud sejumlah pengusaha asal belanda yang tertarik dan sementara berkoordinasi lebih lanjut, untuk turut serta membangun ambon dan MTB serta maluku secara umum.(DiskominfoAmbon) |
| Posted: 08 Jul 2018 10:45 AM PDT  TIMIKA, LELEMUKU.COM - Sebanyak 640 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar KPUD Mimika di Gedung Eme Neme Yauware, Jalan Budi Utomo, Timika, Provinsi Papua, Minggu (8/7). SoreKapolres Mimika Akbp Agung Marlianto,SH.MH menyebutkan, 640 personel terdiri dari 400 personel Polres dan Brimob, serta 240 personel TNI. Untuk personel Brimob ini terdiri dari Batlayon B Polda Papua dan dibantu Brimob Batlayon Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dijelaskan Agung, pola pengamanan dibagi dalam tiga ring. Ring pertama berada di dalam gedung, dimana akan ditempatkan personel Polres dan satu pleton Brimob DIY. Untuk di ring dua berada di halaman gedung, dimana terdapat personel dari Brimob Batalyon B Polda Papua dan personel TNI. Sedangkan untuk ring tiga berada di luar area gedung. Personel Brimob Batalyon B Polda Papua dan Brimob Batalyon DIY serta personel TNI mereka ditempatkan di Lapangan Timika Indah. Sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan selama pleno berlangsung, seperti panser dan baracudda. Pola pengamanan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak jauh beda atau sama pada saat debat kandidat pasangan calon lalu, Kapolres berharap, pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten ini dapat berjalan dengan tertib dan aman. Untuk itu, ia meminta seluruh PPD dapat melaporkan hasil perhitungan ke KPUD tanpa ada rekayasa. Kami berharap pelaksanaan pleno berlangsung tertib dan lancar, tanpa banyak sanggahan, KPUD Mimika merencanakan akan menggelar pleno rekapitulasi perhitungan suara pada Minggu (8/7/2018) pukul 15.00 WIT, namun hingga pukul 17.30 WIT pleno belum juga dilakukan. Pilkada Mimika sendiri diikuti tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati, diantaranya pasangan nomor urut satu Petrus Yanwarin-Alpius Edowai, nomor urut dua Albert Bolang-Robertus Waropea. Nomor urut tiga Mus Pigai-Athanasius Allo Rafra, nomor urut empat Hans Magal-Abdul Muis, nomor urut lima Maria Florida Kotorok-Yustus Way, nomor urut enam Eltinus Omaleng-Johannes Rettob, dan nomor urut tujuh pasangan Philipus Wakerwa-Haji Waker. Dari tujuh pasangan calon tersebut, satu diantaranya maju dari jalur partai politik yaitu, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob. Eltinus Omaleng adalah calon bupati petahana. Sedangkan, enam pasangan lainnya maju melalui jalur perseorangan. Sedangkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua diikuti dua pasangan calon yaitu, pasangan petahana nomor urut satu Lukas Enembe-Klemen Tinal, dan nomor urut dua pasangan Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae. Sementara untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Mimika 2018 sebanyak 233.125 jiwa terdiri dari laki-laki 129.882 jiwa dan perempuan 103.243 jiwa. Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 650 yang tersebar di 152 kampung/kelurahan dari 18 distrik/kecamatan di Kabupaten Mimika." Ujar Kapolres. (HumasPoldaPapua) |
| Posted: 08 Jul 2018 10:44 AM PDT TIMIKA, LELEMUKU.COM - Sebanyak 640 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar KPUD Mimika di Gedung Eme Neme Yauware, Jalan Budi Utomo, Timika, Provinsi Papua, Minggu (8/7). SoreKapolres Mimika Akbp Agung Marlianto,SH.MH menyebutkan, 640 personel terdiri dari 400 personel Polres dan Brimob, serta 240 personel TNI. Untuk personel Brimob ini terdiri dari Batlayon B Polda Papua dan dibantu Brimob Batlayon Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dijelaskan Agung, pola pengamanan dibagi dalam tiga ring. Ring pertama berada di dalam gedung, dimana akan ditempatkan personel Polres dan satu pleton Brimob DIY. Untuk di ring dua berada di halaman gedung, dimana terdapat personel dari Brimob Batalyon B Polda Papua dan personel TNI. Sedangkan untuk ring tiga berada di luar area gedung. Personel Brimob Batalyon B Polda Papua dan Brimob Batalyon DIY serta personel TNI mereka ditempatkan di Lapangan Timika Indah. Sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan selama pleno berlangsung, seperti panser dan baracudda. Pola pengamanan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak jauh beda atau sama pada saat debat kandidat pasangan calon lalu, Kapolres berharap, pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten ini dapat berjalan dengan tertib dan aman. Untuk itu, ia meminta seluruh PPD dapat melaporkan hasil perhitungan ke KPUD tanpa ada rekayasa. Kami berharap pelaksanaan pleno berlangsung tertib dan lancar, tanpa banyak sanggahan, KPUD Mimika merencanakan akan menggelar pleno rekapitulasi perhitungan suara pada Minggu (8/7/2018) pukul 15.00 WIT, namun hingga pukul 17.30 WIT pleno belum juga dilakukan. Pilkada Mimika sendiri diikuti tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati, diantaranya pasangan nomor urut satu Petrus Yanwarin-Alpius Edowai, nomor urut dua Albert Bolang-Robertus Waropea. Nomor urut tiga Mus Pigai-Athanasius Allo Rafra, nomor urut empat Hans Magal-Abdul Muis, nomor urut lima Maria Florida Kotorok-Yustus Way, nomor urut enam Eltinus Omaleng-Johannes Rettob, dan nomor urut tujuh pasangan Philipus Wakerwa-Haji Waker. Dari tujuh pasangan calon tersebut, satu diantaranya maju dari jalur partai politik yaitu, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob. Eltinus Omaleng adalah calon bupati petahana. Sedangkan, enam pasangan lainnya maju melalui jalur perseorangan. Sedangkan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua diikuti dua pasangan calon yaitu, pasangan petahana nomor urut satu Lukas Enembe-Klemen Tinal, dan nomor urut dua pasangan Jhon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae. Sementara untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Mimika 2018 sebanyak 233.125 jiwa terdiri dari laki-laki 129.882 jiwa dan perempuan 103.243 jiwa. Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 650 yang tersebar di 152 kampung/kelurahan dari 18 distrik/kecamatan di Kabupaten Mimika." Ujar Kapolres. (HumasPoldaPapua) |
| Gakumdu Tangkap Tangan Oknum Calon Bupati Mimika dan Anggota PPD Posted: 08 Jul 2018 10:40 AM PDT  TIMIKA, LELEMUKU.COM - Forum bersama Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu) dan Bawaslu Kabupaten Mimika, Provinsi Papua laksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Penyelenggara Pilkada (PPD) pada Sabtu (7/7) malam.Gakumdu melihat penyelenggara pemilu (PPD) Distrik Mimika Baru sejak jumat malam saat rapat pleno tingkat Distrik telah selesai, namun hasilnya belum mau diserahkan rekapan kepada KPU dan PPD ini melakukan skorsing terhadap rekapan pleno dari jumat malam hingga pada minggu siang jam 15.00 wit, namun waktu berjalan anggota PPD ini keluar dan semua alat komunikasi dimatikan dan berkumpul disalah satu rumah di SP3. Selanjutnya Gakumdu meminta bantuan kepada Kepolisian Resor Mimika dan TNI untuk melacak keberadaan anggota PPD dan juga ada laporan dari warga bahwa keberadaannya ada di sp3 disalah satu rumah warga. Setelah itu tim Gakumdu bergerak menuju rumah yang dimaksud, dalam operasi tersebut ditemukan seorang anggota PPD Mimika baru berinisial JM. JM ditemukan membawah sejumlah dokumen pemilu tingkat Distrik, ditangkap saat melakukan pertemuan dengan salah satu calon Bupati Mimika inisial HM bertempat kediaman LB di SP3, Kapolres Mimika Akbp Agung Marlianto. SIK.MH di dampingi Dandim, Danyon Btimob DIY dan Ketua DPRD Kab.Mimika Eltinus Mom mengatakan bahwa sentra Gakumdu awalnya menerima informasi dari warga bahwa salah satu anggota PPD Miru berada di sp3, bawaslu meminta bantuan ke Kepolisian untuk melakukan pendampingan OTT. "Kami kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan anggota PPD Mimika Baru di rumah tersebut,"ujar Kapolres. Ia menegaskan pihaknya bukan melakukan penangkapan salah satu calon Bupati (HM), akan tetapi HM turut di bawa untuk dimintai keterangan karena ditemukan bersama – bersama dengan anggota PPD, yang seharusnya HM tidak bisa berada dan bersama – sama disitu. "Kami membawa HM untuk melakukan pemeriksaan kenapa berada di tempat tersebut, sekali lagi kami bukan melakukam penangkapan HM, tetapi kami melakukan pendampingan OTT terhadap anggota PPD Mimika Baru. "Kata Kapolres. Bawaslu dan Kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 101.000.000 juta dari dalam sebuah tas noken milik HM, sementara di tangan anggota PPD Mimika Baru diamankan sejumlah dokumen terkait pilkada. Ada juga 4 unit kendaraan roda empat di amankan di TKP, dan di dalamnya ada sejumlah dokumen terkait kewenangan PPD, kami sudah lakukan koordinasi Bawaslu, dokumen itu tidak boleh dibawa tetapi harusnya ada dikantor. Selanjutnya tim membawa anggota PPD dan HM ke kantor Gakumdu tetapi karena alasan keamanan maka Gakumdu meminta kepada Kapolres untuk di lakukan pemeriksaan di kantor pelayanan Polres Mimika," ujar Kapolres. (HumasPoldaPapua) |
| Kodim Wahai Sambut Kedatangan Tim Penelitian Arsitek Universitas Indonesia di Huaulu Posted: 08 Jul 2018 10:34 AM PDT  HUAULU, LELEMUKU.COM - Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) 1502-05/Wahai, Lettu Cba La Ode Ma'ruf bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) menyambut kedatangan Tim penelitian Arsitek dari Universitas Indonesia (UI) di Negeri Huaulu Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Jumat (6/7).Pada kesempatan ini Danramil, Lettu Cba La Ode Ma'ruf menyampaikan selamat datang kepada Tim Arsitek dari UI di wilayah Koramil 1502-05/Wahai. "Dan bagi setiap tamu yang baru masuk ke Negeri Huala, tamu di sambut secara adat dengan mencicipi siri pinang sebagai adat masyarakat Huaula," ujar Lettu Cba La Ode Ma'ruf. Adapun tambahan dari Raja Huaulu bahwa di Negeri Huaulu 95 persen tidak mempunyai rumah ibadah di karenakan mereka belum memiliki agama. "Jangan ragu untuk makanan yang di sajikan, karena masyarakat Huaulu tau-nya bahwa muslim tidak mengkumsumsi makanan yang di haramkan oleh agama Islam," tegas Raja Huaulu. (Pendam151) |
| Gakumdu Tangkap Tangan Oknum Calon Bupati Mimika dan Anggota PPD Posted: 08 Jul 2018 10:29 AM PDT TIMIKA, LELEMUKU.COM - Forum bersama Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu) dan Bawaslu Kabupaten Mimika, Provinsi Papua laksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Penyelenggara Pilkada (PPD) pada Sabtu (7/7) malam.Gakumdu melihat penyelenggara pemilu (PPD) Distrik Mimika Baru sejak jumat malam saat rapat pleno tingkat Distrik telah selesai, namun hasilnya belum mau diserahkan rekapan kepada KPU dan PPD ini melakukan skorsing terhadap rekapan pleno dari jumat malam hingga pada minggu siang jam 15.00 wit, namun waktu berjalan anggota PPD ini keluar dan semua alat komunikasi dimatikan dan berkumpul disalah satu rumah di SP3. Selanjutnya Gakumdu meminta bantuan kepada Kepolisian Resor Mimika dan TNI untuk melacak keberadaan anggota PPD dan juga ada laporan dari warga bahwa keberadaannya ada di sp3 disalah satu rumah warga. Setelah itu tim Gakumdu bergerak menuju rumah yang dimaksud, dalam operasi tersebut ditemukan seorang anggota PPD Mimika baru berinisial JM. JM ditemukan membawah sejumlah dokumen pemilu tingkat Distrik, ditangkap saat melakukan pertemuan dengan salah satu calon Bupati Mimika inisial HM bertempat kediaman LB di SP3, Kapolres Mimika Akbp Agung Marlianto. SIK.MH di dampingi Dandim, Danyon Btimob DIY dan Ketua DPRD Kab.Mimika Eltinus Mom mengatakan bahwa sentra Gakumdu awalnya menerima informasi dari warga bahwa salah satu anggota PPD Miru berada di sp3, bawaslu meminta bantuan ke Kepolisian untuk melakukan pendampingan OTT. "Kami kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan anggota PPD Mimika Baru di rumah tersebut,"ujar Kapolres. Ia menegaskan pihaknya bukan melakukan penangkapan salah satu calon Bupati (HM), akan tetapi HM turut di bawa untuk dimintai keterangan karena ditemukan bersama – bersama dengan anggota PPD, yang seharusnya HM tidak bisa berada dan bersama – sama disitu. "Kami membawa HM untuk melakukan pemeriksaan kenapa berada di tempat tersebut, sekali lagi kami bukan melakukam penangkapan HM, tetapi kami melakukan pendampingan OTT terhadap anggota PPD Mimika Baru. "Kata Kapolres. Bawaslu dan Kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 101.000.000 juta dari dalam sebuah tas noken milik HM, sementara di tangan anggota PPD Mimika Baru diamankan sejumlah dokumen terkait pilkada. Ada juga 4 unit kendaraan roda empat di amankan di TKP, dan di dalamnya ada sejumlah dokumen terkait kewenangan PPD, kami sudah lakukan koordinasi Bawaslu, dokumen itu tidak boleh dibawa tetapi harusnya ada dikantor. Selanjutnya tim membawa anggota PPD dan HM ke kantor Gakumdu tetapi karena alasan keamanan maka Gakumdu meminta kepada Kapolres untuk di lakukan pemeriksaan di kantor pelayanan Polres Mimika," ujar Kapolres. (HumasPoldaPapua) |
| SKPD di Papua Diminta Tertibkan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Posted: 08 Jul 2018 10:25 AM PDT  Organisasi Perangkat Daerah juga diharapkan bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat, bisa benar-benar diwujudkan. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Papua Noak Kapisa saat memberikan amanat pada upacara bendera, di halaman Kantor Gubernur, Senin(2/7). "Selain tertib administrasi yang tak kalah penting saya minta setiap OPD harus lebih baik, terutama dalam melayani publik demi terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan transparan." "Untuk itu, mari kita berkerja bersama dan yang jelas berkinerja serta disiplin tinggi sesuai dengan bidang dan tupoksinya masing-masing. Sebab Penjabat Gubernur Papua sebelumnya sudah menyampaikan agar semua ASN di Papua ini harus juga berdisiplin tinggi. Sehingga arah pembangunan kedepan bisa tepat sasaran," terang dia. Sementara itu, Asiten Perekonomian Noak Kapisa menyikapi disiplin para Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemprov Papua, yang dalam upacara bendera perlu terus ditingkatkan dan jangan sampai kendur. Sebab dari pantauannya, terlihat bahwa tingkat kehadiran para ASN pada upacara bendera kali ini, sedikit menurun dibandingkan upacara gabungan pekan lalu, yang mama kehadirannya mencapai 95 persen. "Untuk itu, kita berharap hal ketidakdisiplinan yang mulai berkurang ini ini tidak boleh terjadi lagi. Karena setelah kemarin disoroti Penjabat Gubernur, mestinya pekan ini dan yang akan datang mesti lebih meningkat terus. Bukan sebaliknya malah menurun lagi tingkat kehadiran ASN dalam upacara dan apel gabungan." "Untuk itu saya berikan apresiasi bagi yang sudah hadir tentunya. Saya berharap disiplin ASN di Pemprov Papua dapat terus ditingkatkan dan dijaga dengan baik," ungkap Noak pada arahannya. Lanjut Noak, ini sudah masuk dalam triwulan ketiga. Pihaknya berharap agar realisasi program dan kegiatan di masing masing OPD ini ada peningkatan dan terserap baik. "Kita sudah masuk triwulan ketiga tahun berjalan 2018 ini. Saya berharap ada peningkatan realisasi program dan kegiatan yang dijalanlan disetiap OPD di lingkungan Pemprov Papua ini," tuturnya. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Butuh SDM Profesional Kelola Kearsipan Daerah Posted: 08 Jul 2018 10:15 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyadari tugas penyelenggaraan kearsipan merupakan hal yang berat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompeten di bidang tugas tersebut.Hal demikian disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Simeon Itlay pada pembukaan rapat koordinasi monitoring tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan tahun 2017 terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se- Provinsi Papua, Kamis (5/7). Kendati demikian, di dalam penyelenggaraan kearsipan juga dibutuhkan dukungan kebijakan dalam menyiapkan program kegiatan yang berkesinambungan. Lebih khusus untuk hal yang berkaitan langsung dengan tujuan keselamatan dan keamanan arsip sebagai identitas maupun jati diri bangsa. Sementara Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang pedoman pengawasan kearsipan daerah. Hal ini sebagai komitmen semua pihak terkait dalam mendorong semua pencipta arsip di lingkungan provinsi maupun lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. "Makanya tahun ini pemerintah provinsi melalui dinas perpustakaan dan arsip daerah provinsi papua telah membentuk tim monitoring tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan tahun 2017." "Diharapkan dengan adanya pembentukan tim ini dapat memotret secara langsung kondisi faktual penyelenggaraan kearsipan di lingkungan masing-masing lembaga kearsipab daerah kabupaten/kota se- Papua," terang dia. Simeon pada kesempatan itu menambahkan pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil penagawasan kearsiapan tahun 2017 terhadap lembaga kearsipan daerah tersebut sangat positif guna mengajak pihak terkait dapat berperan aktif pada sektor tersebut. Oleh karenanya, melalui kegiatan ini diharapkan ada pemberdayaan pengawasan kearsipan yang berkualitas. Sehingga ada upaya untuk bangkit dalam mewujudkan penyelamatan dan pengamanan seluruh arsip yang ada untuk selanjutnya menjadi sebuah aset. (DiskominfoPapua) |
| SKPD di Papua Diminta Tertibkan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Posted: 08 Jul 2018 10:14 AM PDT Organisasi Perangkat Daerah juga diharapkan bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat, bisa benar-benar diwujudkan. Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Papua Noak Kapisa saat memberikan amanat pada upacara bendera, di halaman Kantor Gubernur, Senin(2/7). "Selain tertib administrasi yang tak kalah penting saya minta setiap OPD harus lebih baik, terutama dalam melayani publik demi terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan transparan." "Untuk itu, mari kita berkerja bersama dan yang jelas berkinerja serta disiplin tinggi sesuai dengan bidang dan tupoksinya masing-masing. Sebab Penjabat Gubernur Papua sebelumnya sudah menyampaikan agar semua ASN di Papua ini harus juga berdisiplin tinggi. Sehingga arah pembangunan kedepan bisa tepat sasaran," terang dia. Sementara itu, Asiten Perekonomian Noak Kapisa menyikapi disiplin para Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemprov Papua, yang dalam upacara bendera perlu terus ditingkatkan dan jangan sampai kendur. Sebab dari pantauannya, terlihat bahwa tingkat kehadiran para ASN pada upacara bendera kali ini, sedikit menurun dibandingkan upacara gabungan pekan lalu, yang mama kehadirannya mencapai 95 persen. "Untuk itu, kita berharap hal ketidakdisiplinan yang mulai berkurang ini ini tidak boleh terjadi lagi. Karena setelah kemarin disoroti Penjabat Gubernur, mestinya pekan ini dan yang akan datang mesti lebih meningkat terus. Bukan sebaliknya malah menurun lagi tingkat kehadiran ASN dalam upacara dan apel gabungan." "Untuk itu saya berikan apresiasi bagi yang sudah hadir tentunya. Saya berharap disiplin ASN di Pemprov Papua dapat terus ditingkatkan dan dijaga dengan baik," ungkap Noak pada arahannya. Lanjut Noak, ini sudah masuk dalam triwulan ketiga. Pihaknya berharap agar realisasi program dan kegiatan di masing masing OPD ini ada peningkatan dan terserap baik. "Kita sudah masuk triwulan ketiga tahun berjalan 2018 ini. Saya berharap ada peningkatan realisasi program dan kegiatan yang dijalanlan disetiap OPD di lingkungan Pemprov Papua ini," tuturnya. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Butuh SDM Profesional Kelola Kearsipan Daerah Posted: 08 Jul 2018 10:04 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyadari tugas penyelenggaraan kearsipan merupakan hal yang berat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompeten di bidang tugas tersebut.Hal demikian disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Simeon Itlay pada pembukaan rapat koordinasi monitoring tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan tahun 2017 terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se- Provinsi Papua, Kamis (5/7). Kendati demikian, di dalam penyelenggaraan kearsipan juga dibutuhkan dukungan kebijakan dalam menyiapkan program kegiatan yang berkesinambungan. Lebih khusus untuk hal yang berkaitan langsung dengan tujuan keselamatan dan keamanan arsip sebagai identitas maupun jati diri bangsa. Sementara Pemerintah Provinsi Papua telah menyusun rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang pedoman pengawasan kearsipan daerah. Hal ini sebagai komitmen semua pihak terkait dalam mendorong semua pencipta arsip di lingkungan provinsi maupun lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. "Makanya tahun ini pemerintah provinsi melalui dinas perpustakaan dan arsip daerah provinsi papua telah membentuk tim monitoring tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan tahun 2017." "Diharapkan dengan adanya pembentukan tim ini dapat memotret secara langsung kondisi faktual penyelenggaraan kearsipan di lingkungan masing-masing lembaga kearsipab daerah kabupaten/kota se- Papua," terang dia. Simeon pada kesempatan itu menambahkan pelaksanaan monitoring tindaklanjut hasil penagawasan kearsiapan tahun 2017 terhadap lembaga kearsipan daerah tersebut sangat positif guna mengajak pihak terkait dapat berperan aktif pada sektor tersebut. Oleh karenanya, melalui kegiatan ini diharapkan ada pemberdayaan pengawasan kearsipan yang berkualitas. Sehingga ada upaya untuk bangkit dalam mewujudkan penyelamatan dan pengamanan seluruh arsip yang ada untuk selanjutnya menjadi sebuah aset. (DiskominfoPapua) |
| Naftali Yogi Ungkap Penyaluran Dana Keagamaan oleh Biro Kesra Posted: 08 Jul 2018 10:01 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua mendorong agar dana keagamaan segera disalurkan kepada 47 lembaga yang ada di bumi cenderawasih."Memang kami baru saja masuk usai libur Lebaran, namun kita akan mendorong kepada instansi keuangan agar bisa segera disalurkan dalam waktu dekat," terang Kepala Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua Naftali Yogi di Jayapura, kemarin. Dia akui, baru-baru ini telah menuntaskan sistem administrasi dana bantuan Otsus untuk keagamaan tahun 2018, menyusul penandatangan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) bersama 47 lembaga keagamaan yang ada. Dimana pada tahun ini, alokasikan dana bantuan Otsus untuk keagamaan senilai Rp21,3 miliar. Nilai ini turun sekitar Rp400 juta dari tahun sebelumnya, yang senilai Rp21,7 Miliar. "Kemarin sudah MoU bersama dengan 47 lembaga pada awal Juni 2018 di Hotel Yasmin, Jayapura. Sehingga memang kita perlu tindak lanjut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, untuk memproses pencairannya," terang dia Dia katakan, untuk dana bantuan Otsus bagi lembaga keagamaan 2018, pencairan ditahun-tahun sebelumnya bertahap. Namun kali ini dilakukan sekaligus, dengan tujuan agar kegiatan lembaga keagamaan berlangsung tanpa hambatan kekurangan anggaran. Sementara ditanya mengenai jumlah penerima bantuan yang berkurang, Naftai mengaku sebelumnya usulan yang masuk berjumlah 52 lembaga kegamaan. Sayangnya setelah disurvey, sebanyak lima lembaga dinyatakan tak memenuhi persyaratan. "Persyaratan yang kita sampaikan diantaranya dari segi keabsahan hukum, maka lembaga keagamaan itu mesti berkedudukan dan melayani jemaat di Provinsi Papua, bukan diluar. Ini supaya wilayah kerjanya jelas lalu dana diterima bukan digunakan untuk keperluan di luar Papua. Selain itu, lembaga keagamaan yang menerima bantuan dari Pemprov Papua harus memiliki kantor ditanah ini. Sebab percuma jika tak ada kantor disini," katanya. Sementara hal yang tak kalah penting, sambung dia, lembaga keagaman itu mesti memiliki penyebaran umat di Tanah Papua. Baik di wilayah pesisir maupun gunung. "Sebab kalau hanya satu dua gereja bentuk sinode ini juga kita pertanyakan. Sehingga perlu memenuhi persyaratan yang ada supaya dana ini bisa kita salurkan untuk keperluan membangun keagamaan diatas tanah ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Naftali Yogi Ungkap Penyaluran Dana Keagamaan oleh Biro Kesra Posted: 08 Jul 2018 09:59 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua mendorong agar dana keagamaan segera disalurkan kepada 47 lembaga yang ada di bumi cenderawasih."Memang kami baru saja masuk usai libur Lebaran, namun kita akan mendorong kepada instansi keuangan agar bisa segera disalurkan dalam waktu dekat," terang Kepala Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Papua Naftali Yogi di Jayapura, kemarin. Dia akui, baru-baru ini telah menuntaskan sistem administrasi dana bantuan Otsus untuk keagamaan tahun 2018, menyusul penandatangan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) bersama 47 lembaga keagamaan yang ada. Dimana pada tahun ini, alokasikan dana bantuan Otsus untuk keagamaan senilai Rp21,3 miliar. Nilai ini turun sekitar Rp400 juta dari tahun sebelumnya, yang senilai Rp21,7 Miliar. "Kemarin sudah MoU bersama dengan 47 lembaga pada awal Juni 2018 di Hotel Yasmin, Jayapura. Sehingga memang kita perlu tindak lanjut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, untuk memproses pencairannya," terang dia Dia katakan, untuk dana bantuan Otsus bagi lembaga keagamaan 2018, pencairan ditahun-tahun sebelumnya bertahap. Namun kali ini dilakukan sekaligus, dengan tujuan agar kegiatan lembaga keagamaan berlangsung tanpa hambatan kekurangan anggaran. Sementara ditanya mengenai jumlah penerima bantuan yang berkurang, Naftai mengaku sebelumnya usulan yang masuk berjumlah 52 lembaga kegamaan. Sayangnya setelah disurvey, sebanyak lima lembaga dinyatakan tak memenuhi persyaratan. "Persyaratan yang kita sampaikan diantaranya dari segi keabsahan hukum, maka lembaga keagamaan itu mesti berkedudukan dan melayani jemaat di Provinsi Papua, bukan diluar. Ini supaya wilayah kerjanya jelas lalu dana diterima bukan digunakan untuk keperluan di luar Papua. Selain itu, lembaga keagamaan yang menerima bantuan dari Pemprov Papua harus memiliki kantor ditanah ini. Sebab percuma jika tak ada kantor disini," katanya. Sementara hal yang tak kalah penting, sambung dia, lembaga keagaman itu mesti memiliki penyebaran umat di Tanah Papua. Baik di wilayah pesisir maupun gunung. "Sebab kalau hanya satu dua gereja bentuk sinode ini juga kita pertanyakan. Sehingga perlu memenuhi persyaratan yang ada supaya dana ini bisa kita salurkan untuk keperluan membangun keagamaan diatas tanah ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Keamanan Jadi Alasan KPU Tunda Pemilihan Bupati Paniai Posted: 08 Jul 2018 09:49 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menyebut salah satu alasan menunda pelaksanaan Pilkada bupati dan wakil bupati Paniai, diantaranya karena alasan keamanan.Hal demikian merujuk pada surat Kepolisian Daerah Resor Paniai Nomor B/187/VI/2018 yang ditandatangani Kapolres setempat dengan mengetahui Wakapolda Papua. "Surat itu tertanggal 26 Juni 2018 dengan menyebut ada sekitar 500 orang menduduki kantor KPU Paniai menggunakan panah dan alat tajam sejak 11.00 wit s/d 22.00 wit. Kemudian ada alasan lainnya yang juga disebutkan dalam surat itu," terang Komisioner KPU Papua Tarwinto. Tarwinto yang saat ini dalam perjalanan menuju Paniai dalam keperluan mengambil alih tugas penyelenggara Pilkada setempat menepis dugaan pihak lain, yang menyebut ada unsur (dugaan) kesengajaan dari pihak KPU untuk menunda pelaksanaan pilbup di Kabupaten Paniai. "Yang pasti bukan akal-akalan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada disana (Paniai,red)," tegas dia. Sementara ditanya alasan pihak KPU Papua yang belum menjadwalkan ulang pemungutan suara di Paniai hingga saat ini, Tarwinto mengaku salah satunya dikarenakan belum ada ketersediaan anggaran dari pihak Panwaslu setempat. Dimana hal demikian pun telah dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi Papua. "Kalau dari KPU sebenarnya sudah anggaran ada. Tapi kita mesti revisi dulu penggunaannya. Sebab kemarin kan ada anggaran yang memang tidak dipakai. Salah satunya debat kandidat dan kampanye yang tidak dijalankan." "Nah ini yang perlu dievisi untuk digeser ke kegiatan lain supaya KPU dalam pertanggungjawaban anggaran tidak salah," jelas dia. Ditanya mengenai kondisi keamanan di Kabupaten Paniai pasca Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Tarwinto menambahkan, dari laporan yang diterimanya saat ini masih kondusif. Dia berharap kondisi yang baik itu bisa bertahan hingga pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai dijalankan. "Untuk itu kita imbau masyarakat setempat agar bisa terus menjaga situasi dan kondisi keamanan yang kondusif di Paniai. Sebab tanpa adanya dukungan masyarakat pelaksanaan Pilkada Bupati tidak akan berjalan sesuai harapan," pungkasnya. (diskominfoPapua) |
| Promosi Daerah, 28 Orang dari Pemkab MTB ke Belanda Posted: 08 Jul 2018 09:19 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengikusertakan tim sebanyak 28 orang ke Negeri Belanda dengan maksud memenuhi undangan KBRI Belanda."KBRI Belanda mengundang kita beberapa bulan yang lalu dalam rangka ikut memperkenalkan potensi sumber daya yang ada di Tanimbar dan juga didalamnya budaya pariwisata, pertanian, perikanan termasuk Minyak dan Gas (Migas), kita promosi ke publik Belanda," ungkap Bupati saat dikonfirmasi di Saumlaki (28/6). Dikatakan, Tim yang diikutsertakan ke Negeri Belanda sebanyak 28 orang yang didalam termasuk tim penari yang juga mempromosikan Budaya Tanimbar disana, "Sesuai agenda, ada pameran tanggal 1 Juli dan dilanjutkan dengan business meeting di Belanda. Pimpinan Daerah juga ikut, ada beberapa pimpinan SKPD dan ada juga pimpinan DPRD MTB," rincinya. Menyinggung tentang manfaat dari kunjungan tersebut menurut Bupati, terdapat hubungan emosional dengan pamerintah di Maluku, "kalau Belanda saya pikir, ini punya hubungan emosional dengan kita di Maluku ya, kalau dari sisi itu pasti punya banyak manfaat. Kedua, bahwa salah satu pemegang saham dari block Masela ini Shell yang berkedudukan di Belanda, "ungkap Bupati Diakuinya, perjalanan ke luar negeri tersebut memiliki banyak manfaat, namun tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat karena untuk mengundang investasi ke dalam daerah ini membutuhkan waktu, keyakinan, dan kepercayaan dari publik di Belanda serta membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman di daerah. Untuk diketahui selain perjalanan ke KBRI Belanda, Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebelumnya juga melakukan perjalanan ke Negera Jepang dengan berbagai maksud, salah satunya adalah mempromosikan serta memperkenalkan berbagai potensi daerah. (DiskominfoMTB) |
| Pemprov Papua Larang Pungli dalam Penerimaan Siswa Baru Posted: 08 Jul 2018 09:15 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melarang seluruh lembaga pendidikan (sekolah) di bumi cenderawasih, untuk melakukan pungutan liar (pungli) saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019.Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda, bila ada pungli di sekolah, maka para orang tua diminta segera melaporkan hal itu kepada instansi terkait setempat untuk selanjutnya diambil tindakan tegas. "Yang pasti kita tidak benarkan pihak sekolah membebankan biaya yang berat kepada siswa yang ingin mendaftar di sekolah. Apalagi jika pungutan itu tidak sesuai aturandan diluar ketentuan yang ada." "Untuk itu, sekali lagi kita larang jangan sampai ada pungli disekolah-sekolah dalam penerimaan siswa baru tahun ini," terang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda di Jayapura, kemarin. Wonda juga menyebut akan memberi sanksi tegas kepada oknum di sekolah yang melakukan pugli. "Sanksi paling tinggi bisa berupa pencopotan jabatan terhadap kepala sekolah. Namun apabila memang terbukti secara nyata ada melakukan pungli," ucap dia. Sementara untuk memastikan tak ada pungli di sekolah-sekolah, Elias menyebut akan menurunkan tim pemantau untuk seleksi penerimaan siswa baru. "Tim tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan instansi pendidikan di kabupaten dan kota yang bakal proaktif melakukan pemantauan. Dengan begitu, diharapkan tak ada pungli di sekolah. Namun kalau pun ada biaya dalam pendaftaran siswa baru, saya minta harus ada kesepakatan bersama para orang tua dan komite sekolah," ucapnya. Pada kesempatan itu, Elias mengimbau kepada seluruh lembaga pendidikan di Papua agar tak melakukan diskriminasi dan memberi pengecualian dalam penerimaan siswa baru. "Semua sekolah harus menerima siswa yang ingin mendaftar disekolahnya. Kita tidak mau ada kabar siswa ditolak karena berbagai alasan dan sebagainya. Artinya semua sekolah di Papua baik di negeri, swasta atau yayasan, wajib menerima siswa tanpa membeda-bedakan asal usul." "Pun begitu kita harap seluruh siswa bisa memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang disampaikan pihak sekolah. Diantaranya para siswa mesti lulus tes narkoba," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Larang Pungli dalam Penerimaan Siswa Baru Posted: 08 Jul 2018 09:14 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melarang seluruh lembaga pendidikan (sekolah) di bumi cenderawasih, untuk melakukan pungutan liar (pungli) saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019.Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda, bila ada pungli di sekolah, maka para orang tua diminta segera melaporkan hal itu kepada instansi terkait setempat untuk selanjutnya diambil tindakan tegas. "Yang pasti kita tidak benarkan pihak sekolah membebankan biaya yang berat kepada siswa yang ingin mendaftar di sekolah. Apalagi jika pungutan itu tidak sesuai aturandan diluar ketentuan yang ada." "Untuk itu, sekali lagi kita larang jangan sampai ada pungli disekolah-sekolah dalam penerimaan siswa baru tahun ini," terang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda di Jayapura, kemarin. Wonda juga menyebut akan memberi sanksi tegas kepada oknum di sekolah yang melakukan pugli. "Sanksi paling tinggi bisa berupa pencopotan jabatan terhadap kepala sekolah. Namun apabila memang terbukti secara nyata ada melakukan pungli," ucap dia. Sementara untuk memastikan tak ada pungli di sekolah-sekolah, Elias menyebut akan menurunkan tim pemantau untuk seleksi penerimaan siswa baru. "Tim tersebut nantinya akan berkoordinasi dengan instansi pendidikan di kabupaten dan kota yang bakal proaktif melakukan pemantauan. Dengan begitu, diharapkan tak ada pungli di sekolah. Namun kalau pun ada biaya dalam pendaftaran siswa baru, saya minta harus ada kesepakatan bersama para orang tua dan komite sekolah," ucapnya. Pada kesempatan itu, Elias mengimbau kepada seluruh lembaga pendidikan di Papua agar tak melakukan diskriminasi dan memberi pengecualian dalam penerimaan siswa baru. "Semua sekolah harus menerima siswa yang ingin mendaftar disekolahnya. Kita tidak mau ada kabar siswa ditolak karena berbagai alasan dan sebagainya. Artinya semua sekolah di Papua baik di negeri, swasta atau yayasan, wajib menerima siswa tanpa membeda-bedakan asal usul." "Pun begitu kita harap seluruh siswa bisa memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan yang disampaikan pihak sekolah. Diantaranya para siswa mesti lulus tes narkoba," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Tiga dari Tujuh Pengunjung Pantai Tewas Terseret Ombak Besar Pantai Pasir Putih Posted: 08 Jul 2018 09:06 AM PDT  BantenNet.com, KABUPATEN SERANG - Pada hari Sabtu 7 July 2018 jam 10.00 wib para Korban terseret ombak besar berjumlah tujuh orang merupakan peserta Sanggar Kampung Seni Yudha Asri yang sedang menginap Di Villa Kuning Desa Ciparahu Kecamatan Cihara Kabupaten Serang dalam rangka Latihan Tari Tradisional Banten. Para Korban yang rencananya akan pulang ketempat asalnya seusai Sholat Dzuhur, namun korban memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bermain dipantai pasir putih yang berada di depan Seberang Villa tempat mereka menginap. Menurut para saksi menyampaikan bahwa Jumlah korban sebanyak tujuh orang tersebut sedang bermain pasir sambil foto / selfie dipinggir pantai tak diduga dengan cepat ombak besar datang menghampirinya sebanyak dua kali sehingga mengulung dan menyeret mereka ke laut. Maka jumlah korban sebanyak tujuh orang itu yang diselamatkan dan evakuasi sebagian rombongan serta dibantu warga maupun petugas BPBD Kabupaten Serang Banten yang menangani langsung para korban yang selamat atau meninggal dunia. Sedangkan yang terselamatkan berjumlah empat orang yaitu Aswaya (26 th), Sahrul (16th), Marjuk (22th), Mamak (20th), adapun yang Meninggal Dunia berjumlah tiga orang yaitu Alm. Muhniar (18th), Alm. Yuliana (18th), Alm.Maryani (16th), mereka diduga meninggal akibat banyak kemasukan air laut semua korban berhasil dievakuasi. Disamping itu para saksi pada kejadian tersebut yaitu Irvan Murdani (33th),Ismail (24th), Samsudin (62th), Jupri (40th) Beserta pimpinan rombongan Sanggar yaitu Madroi (38th) seorang guru PNS Nurmuhi (30th). Sementara itu Bharatu Febiansyah selaku anggota yang melakukan Cek / Olah Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) Kecelakaan dilaut itu melakukan tindakan bersama kepolisian dengan menerima laporan, mendatangi TKP mengecek para korban, puldata dan pulbaket serta membuat lapga. Para korban baik yang selamat maupun yang meninggal dunia dilarikan ke RSUD Malimping, guna Penanganan Medis. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tiga dari Tujuh Pengunjung Pantai Tewas Terseret Ombak Besar Pantai Pasir Putih . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tiga dari Tujuh Pengunjung Pantai Tewas Terseret Ombak Besar Pantai Pasir Putih Posted: 08 Jul 2018 09:02 AM PDT BantenNet.com, KABUPATEN SERANG - Pada hari Sabtu 7 July 2018 jam 10.00 wib para Korban terseret ombak besar berjumlah tujuh orang merupakan peserta Sanggar Kampung Seni Yudha Asri yang sedang menginap Di Villa Kuning Desa Ciparahu Kecamatan Cihara Kabupaten Serang dalam rangka Latihan Tari Tradisional Banten. Para Korban yang rencananya akan pulang ketempat asalnya seusai Sholat Dzuhur, namun korban memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bermain dipantai pasir putih yang berada di depan Seberang Villa tempat mereka menginap. Menurut para saksi menyampaikan bahwa Jumlah korban sebanyak tujuh orang tersebut sedang bermain pasir sambil foto / selfie dipinggir pantai tak diduga dengan cepat ombak besar datang menghampirinya sebanyak dua kali sehingga mengulung dan menyeret mereka ke laut. Maka jumlah korban sebanyak tujuh orang itu yang diselamatkan dan evakuasi sebagian rombongan serta dibantu warga maupun petugas BPBD Kabupaten Serang Banten yang menangani langsung para korban yang selamat atau meninggal dunia. Sedangkan yang terselamatkan berjumlah empat orang yaitu Aswaya (26 th), Sahrul (16th), Marjuk (22th), Mamak (20th), adapun yang Meninggal Dunia berjumlah tiga orang yaitu Alm. Muhniar (18th), Alm. Yuliana (18th), Alm.Maryani (16th), mereka diduga meninggal akibat banyak kemasukan air laut semua korban berhasil dievakuasi. Disamping itu para saksi pada kejadian tersebut yaitu Irvan Murdani (33th),Ismail (24th), Samsudin (62th), Jupri (40th) Beserta pimpinan rombongan Sanggar yaitu Madroi (38th) seorang guru PNS Nurmuhi (30th). Sementara itu Bharatu Febiansyah selaku anggota yang melakukan Cek / Olah Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) Kecelakaan dilaut itu melakukan tindakan bersama kepolisian dengan menerima laporan, mendatangi TKP mengecek para korban, puldata dan pulbaket serta membuat lapga. Para korban baik yang selamat maupun yang meninggal dunia dilarikan ke RSUD Malimping, guna Penanganan Medis. > sol Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tiga dari Tujuh Pengunjung Pantai Tewas Terseret Ombak Besar Pantai Pasir Putih . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Eggy Sudjana Siap Bela Wartawan Bila Dikriminalisasi Posted: 08 Jul 2018 08:52 AM PDT  "Tulis itu Fer, Abang siap jadi pembela mereka," tegas Eggy Sudjana kepada Koordinator Lapangan aksi gruduk Dewan Pers, Feri Rusdiono, lewat WhatsApp selularnya, Sabtu, 7 Juli 2018. Eggy terkaget-kaget mendengar report ada ratusan jurnalis yang bermasalah gara-gara pemberitaan. Apalagi klimak dari kriminalisasi ini seorang wartawan Sinar Pagi Baru meregang nyawa di tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan. "Itu tidak bisa dibiarkan, seperti kasus Udin Bernas Yogya," tandasnya dengan suara tinggi. Menurut Eggy, maraknya kasus kriminalisasi itu menunjukkan ada aroma yang tidak beres terhadap pengelolaan profesi jurnalis di Tanah Air. "Ini harus diselesaikan secepat mungkin. Kalau tidak, bakal jadi preseden buruk," jelas Eggy, pengacara kondang yang membela kriminalisasi terhadap ulama. Padahal, menurut Eggy, sebagai profesi wartawan punya aturan khusus, yaitu UU NO 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik. Di UU itu aturannya sangat jelas, Selain punya hak tolak, wartawan juga dalam menyelesaikan konflik berita dapat meminta yang dirugikan dengan menggunakan hak jawab dan koreksi. Lagipula ada Dewan Pers yang melindungi wartawan saat menjalankan profesinya. "Artinya, benar atau salah, ditentukan oleh Dewan Pers, bukan polisi," ujarnya, seraya menyebut peran Dewan Pers tak jauh beda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia menyebut, Dewan Pers harus mencontoh IDI yang kuat melindungi anggotanya dari tuduhan malpraktek masyarakat. Bahkan, dengan dana miliaran rupiah dari APBN, Dewan Pers dapat "berpesta" dalam memberikan pendampingan kepada wartawan yang terjerat masalah. Apalagi UU Pers sifatnya lexs specialis. "Jadi selesai persoalannya dengan menggunakan hak jawab bagi yang dirugikan. Kan hak jawab itu sama saja dengan uji informasi," jelasnya, menyebut Dewan Pers tak punya goodwill kuat melindungi wartawan. "Ini patut dicurigai, Kok pendekatannya UU ITE, bukan UU Pers? Jadi tak salah bila ada usulan agar Dewan Pers perlu diaudit kinerjanya agar transparan," ujarnya. Sumber : IPJI Editor : Red Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Eggy Sudjana Siap Bela Wartawan Bila Dikriminalisasi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
