RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar |
- RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar
- Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat
- Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan
- Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda
- Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban
- Sarasehan Nasional akan Bahas Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Malut
- Doni Monardo Pimpin Rapat Persiapan Sarnas Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku
- Angelika Batfutu Ingin Buka Sekolah Bahasa Inggris Gratis
- Puluhan Hektare Hutan Jati Terbakar
- Ini Alasan Penerbangan Charter Darwin-Saumlaki Batal
- Murad Ismail dan Barnabas Orno Unggul 9,18 Persen dari Said Assegaff dan Andreas Rentanubun
- Korem Binaiya Terima Kunjungan dari Tim Wasrik Itjenad
- Wantannas RI Siap Gelar Sarasehan Nasional
- Dua Bulan Dalam Pelarian, Pembunuh Aktifis Lingkungan Daud Hadi Akhirnya Ditangkap
- LIMBAH PRALON BILA DIOLAH JADI NILAI TAMBAH
- PPN Ambon Cari Korban 15 Awak Kapal KM Rangga Pratama di Laut Banda
- Usai Piala Suratin U15 Bhayangkara FC Junior-Anak VS Persebaya Bertemu Lagi Di Piala Menpora U16?, GARDI GAZARIN: BULAN JULI BULANNYA BHAYANGKARA DAN JAWA POS GROUP JUGA UNTUK SEPAKBOLA
- Tim Ditjen PSP Kementan RI Lakukan Monitoring Alsintan Di Mojokerto
- "Disaat Ramainya Orang Mengantri Dalam Pengurusan Surat - Menyurat ," Beberapa Oknum Diduga Calo Dan Kenalan Pekerja UPT Disdukcapil Mandau Diduga Melakukan Pengurusan Melalui Jendela Dan Pintu Samping
- LT KPSKN PIN RI Akan Di Peradilkan: Ijin HGU PT. Musim Mas Belum Diganti Rugi Pada Warga Dan Juga Anak Sungai Di Gali Sekitar Lingkungan Warga
- Yang ke Dua Kali, Kodim 0815 Kembali Kirim Bantuan Air Bersih Ke Kunjorowesi
- Herman Koedoboen dan Abdullah Vannath Unggul di Kota Ambon
- FKDMI Ajak Masyarakat Perangi Radikalisme dan Terorisme
- Senator DPD RI: Polri Harus Hentikan Kriminalisasi Wartawan!
- Forum Advokat Pemerintah Bersih Mendatangi Kejaksaan Agung Terkait Kasus Lahan
| RSUD Jayapura Lacak Oknum Bebankan Pasien Beli Obat Luar Posted: 07 Jul 2018 03:44 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura bergerak cepat menindaklanjuti laporan pasien cuci darah yang dibebankan untuk membeli obat diluar rumah sakit.Menurut Plt Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, pihaknya sudah memerintahkan wakil direktur bidang pelayanan untuk mengumpulkan bagian farmasi, BPJS serta dokter yang melakukan penanganan, guna mencari kebenaran mengenai laporan tersebut. "Memang saya sudah terima laporan itu. Bahkan Ombudsman kemarin sudah berkunjung ke RSUD Jayapura. Bahkan sudah ada diskusi antara Ombudsman dengan manajemen rumah sakit, namun yang pasti kita sedang mengumpulkan bukti-bukti mengenai laporan seperti itu." "Yang pasti kita ingin menegakkan aturan di rumah sakit. Namun saat ini saya sedang berada di Merauke mengikuti Rapat kerja Inspektorat. Sekembalinya ke Jayapura akan langsung saya minta laporan." Dia katakan, pada prinsipnya RSUD Jayapura tidak membenarkan seorang pasien BPJS atau Kartu Papua Sehat (KPS) dibebankan pembelian obat diluar rumah sakit. Sebab jika stok obat di rumah sakit tak ada, maka mestinya pihak farmasi di rumah sakit lah yang mencari penggantinya di luar. "Bukan sebaliknya pasien yang dibebankan pembelian obat. Karena kan pasien BPJS dan KPS ini sudah dijamin biaya pengobatannya oleh pemerintah," terang dia. Oleh karena itu, sambung dia, jika laporan itu benar-benar terbukti maka oknum tersebut dipastikan akan diberi sanksi. "Ya (akan diberi sanksi) tapi sekali lagi kita kumpulkan dulu semuanya lalu mencari siapa dan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Kita masih teliti dulu dan yang jelas sudah saya perintahkan untuk ditindaklanjuti laporan seperti ini," tegasnya. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua menyebut RSUD Jayapura membebankan kurang lebih 100 pasien cuci darah cuci darah untuk membeli obat diluar rumah sakit. Kepala Ombudsman RI Papua Iwanggin Oliv Sabar mengatakan rata-rata pasien pemegang kartu BPJS dan KPS ini diminta membeli sendiri cairan NaC1, heparin injeksi, recormon/hemapo injeksi, serta sol cart B. "Pihak rumah sakit beralasan obat yang akan dipakai habis sehingga pasien diminta membeli diluar," sebutnya. (DiskominfoPapua) |
| Tingkat Konsumsi Daging Sapi di Papua Meningkat Posted: 07 Jul 2018 03:44 PM PDT  KOTA JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tingkat konsumsi daging sapi di Provinsi Papua dipastikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski belum ada data resmi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, namun tingginya tingkat konsumsi tersebut nyatanya berpengaruh pada jumlah populasi sapo potong di bumi cenderawasih. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Petrus Pasereng melalui Kepala Bidang Produksi Irene Pagawak, populasi sapi potong di berangsung-angsur mengalami penurunan. Bila tak diambil langkah antisipasi maka hal tersebut dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi daging masyarakat. "Oleh karenanya, kami di dinas mulai tahun ini melakukan serangkaian sosialisasi kepada para peternak. Diantaranya terkait aturan pemotongan hewan, khususnya sapi potong di Provinsi Papua." "Melalui sosialisasi ini diharapkan pemotongan sapi oleh peternakan dilakukan bagi pejantan atau betina yang mandul atau tidak produktif. Jangan sebaliknya yang dipotong sapi produktif, sehingga populasinya menurun," tuturnya di Jayapura, kemarin. Dia tambahkan, tingginya kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi daging sapi mulai marak saat momen hari raya besar keagamaan. Kendati begitu, tingkat konsumsi pada hari-hari biasa pun cukup banyak permintaan. Sebelumnya, Pemerintah mulai mensosialisasikan pemberian sanksi denda uang tunai (Rp100 s/d Rp500 juta), hingga kurungan penjara (6 bulan s/d 8 tahun) bagi masyarakat maupun peternak yang memotong sapi betina produktif untuk dijual ke publik. Kendati demikian, pemberlakuan aturan baru ini masih dalam masa sosialisasi. Dipastikan aturan ini baru akan mulai ditegakkan pada 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Direktur Kesehatan Masyarakat Veterina Kementerian Pertanian, Syamsul Ma'arif, di Jayapura, belum lama ini. Sementara terkait pelibatan pihak kepolisian, lanjutnya, keberadaan aparat penegak hukum bertujuan agar aturan dapat ditegakkan seadil-adilnya. Dilain pihak, agar masyarakat tak lagi melakukan pemotongan hewan di rumah. Namun dikembalikan di rumah pemotongan hewan (RPH). Dia menambahkan, pada 2019 mendatang tak ada lagi alasan bagi siapa pun yang melanggar aturan pemotongan betina produktif, termasuk bagi yang memotong bukan di RPH. Oleh karenanya, melalui kesempatan itu, pihaknya mengimbau semua pihak agar patuh pada aturan. (DiskominfoPapua) |
| Anni Rumbiak Akui Pelaksanaan UU Otsus Papua Tuai Kritikan Posted: 07 Jul 2018 03:44 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua diakui masih menuai banyak kritikan. Diantaranya dengan dipermasalahkannya pengelolaan dan penggunaan dana Otsus Papua di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dimana ada asumsi bahwa anggaran itu tidak dirasakan serta beum menyentuh penduduk asli.Dilain pihak, pemanfaatan dana Otsus juga dinilai belum memberi dampak pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. "Oleh karena itu, memang perlu ada inventarisasi data secara baik dan benar. Sehingga bisa mendapatkan data yang valid dan realibel, terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana Otsus dari 2014 sampai 2017," terang Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Anni Rumbiak, pada Forum Group Discusion (FGD) Inventarisasi Data Sarana dan Prasarana Otsus Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Infrastruktur, di Jayapura, kemarin. Anni menilai positif pelaksanaan kegiatan FGD yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana maupun prasarana Otsus di empat bidang tersebut. Disamping itu, menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan serta penghapusan. Pelaksanaan kegiatan juga untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana maupun prasarana Otsus bagi Papua serta sebagai bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam pengelolaan maupun penggunaan dana, terkait sarana dan prasarana otonomi khusus. "Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak peserta FGD untuk mencurahkan pandangan dan pikiran guna membuat suatu model yang tepat dan benar. Yang juga tentunya dapat dipakai dalam menginventarisasi data sarana dan prasarana Otsus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur." "Melalui FGD ini, diharapkan pula dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dan konkrit untuk nantinya ditindaklanjuti Biro Otsus Papua," pungkasnya. Sekedar diketahui, kegiatan FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Anni Rumbiak mewakili Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, dengan menghadirkan para narasumber maupun fasilitator dari Universitas Gajah Mada. (DiskominfoPapua) |
| Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Papua Harus Bersinergi dengan Pemda Posted: 07 Jul 2018 03:14 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Papua diharapkan mampu tampil eksis serta dapat membantu menunjang serta bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan pembangunan diatas tanah ini.Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Ikatan Arsistek Indonesia Pusat, Ahmad Djuhara, kepada segenap pengurus IAI Papua periode 2018 – 2022. Menurutnya, seluruh arsitek yang ada di Papua memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kemampuan yang dimiliki sangat cakap untuk menunjang pembangunan infrastruktur diatas tanah ini. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh arsitek di Papua tetap menjaga profesionalismenya sekaligus menjaga dan mengembangkan kapasitas dirinya. "Sebab profesi arsitek harus bertangggung jawab atas keberlangsungan hidup masyarakat Papua juga," serunya, disela-sela pelantikan pengurus IAI Papua. Dikatakan, saat ini Papua merupakan salah satu provinsi yang belum cukup terbangun karena medan yang sangat sulit. Dilain pihak, ada sejumlah tantangan pembangunan yang menghadang seperti potensi bencana alam. Kendati begitu, dia berharap hal itu tak menyurutkan langkah bagi para arsitektur yang tergabung dalam IAI untuk membantu pemerintah membangun Indonesia, khususnya Papua. Pihaknya pun berpesan kepada Ketua IAI Papua yang baru terpilih, Mohammad Reza, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sebagaimana mestinya. "Apalagi IAI Papua ini akan berhadapan dengan masalah regional, yakni keberadaan arsitek asing. Makanya organisasi IAI harus menyiapkan kapasitas anggotanya melalui kepemimpinan yang baru, supaya mampu bersaing dengan organisasi serupa dari dalam maupun luar negeri," pungkasnya. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa berharap peran IAI di Papua mampu menopang program pemerintah dalam upaya melakukan kegiatan keahlian pada bidang perancangan dan pembentukan lingkungan binaan di bumi cenderawasih. (DiskominfoPapua) |
| Simeon Itlay Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Ketertiban Posted: 07 Jul 2018 03:14 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Simeon Itlay menyatakan salah satu urusan wajib pemerintah saat ini adalah melakukan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat agar ikut di dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.Menurut dia, pemerintah harus mulai melakukan pemberdayaan melalui pengamanan swakarsa terhadap anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Dengan demikian, diharapkan instansi terkait dapat mendorong penempatan anggota Satlinmas di tiap kelurahan, kampung maupun RT/RW. Dengan begitu, Satlinmas akan menjadi pelopor dan penggerak pengamanan swakarsa di seluruh lingkungan. "Makanya, kita nilai baik kemarin instansi terkait menggelar pembekalan kepada anggota Satlinmas melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Papua. Sebab nantinya anggota Satlinmas ini bisa membantu masyarakat dalam pengamanan swakarsa sebagai ujung tombak dalam pengamanan mulai tingkat kampung, RT/ RW kelurahan." "Namun tentu saja, menjaga keamanan dan ketertiban bukan saja menjadi tugas dari anggota Satlinmas, tetapi terpenting juga ada sinergi dengan instansi terkait, khususnya TNI, POLRI, tokoh masyarakat dan kelurahan," tutur dia. Pada kesempatan itu, ia berharap seluruh anggota Satlinmas dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Mengapa demikian, sebab seiring dengan perkembangan arus globalisasi, telah menjadi tuntutan agar para Satlinmas peka dan berketrampilan cukup dalam mengatasi pengaruh sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat saat ini. "Dengan begitu, diharapkan terjadi perubahan-perubahan dalam upaya pemberian perlindungan kepada masyarakat," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Sarasehan Nasional akan Bahas Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Malut Posted: 07 Jul 2018 02:39 PM PDT  Acara Sarasehan Nasional tersebut akan mengemukakan pokok-pokok persoalan tentang konflik dan damai, khususnya pendekatan-pendekatan dalam Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara dengan beberapa sub tema diantaranya ; Belajar dari Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku sebagai Wujud Implementasi Bela Negara, Resolusi Konflik dan Damai berlatar golongan dan agama, separatisme, Pendekatan Pembangunan Manusia dengan Kesejahteraan dan Kebudayaan dalam Resolusi Konflik dan Damai, serta Peran perguruan tinggi yang memegang peran yang sangat penting. Acara ini akan diisi dengan diskusi terbuka dalam beberapa panel/sesi diskusi ini bertujuan untuk menjadi pembelajaran di Propinsi lain di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Sarasehan Nasional ini membawa "tagline" Merawat Perdamaian, Belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara, Untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Pembukaan Sarasehan Nasional ini akan dilakukan oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kepulauan Maluku, khususnya para pihak yang pernah terlibat dalam konflik sekaligus menjadi tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh Indonesia dan juga negara sahabat. Pembicara Utama dalam Sarasehan Nasional adalah Wakil Presden RI H Jusuf Kalla, dimana dia pernah berperan dalam perdamain Malino 2. Selain itu Menko Maritim RI Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, SH, Mensos RI Idrus Marham M. Sc,, Menristek/Dikti RI Prof. Dr. M. Nasir Kapolri Jenderal Polisi Prof. M. Tito Karnavian, MA., P.hD, juga akan bertindak sebagai Keynote Speech dalam diskusi tersebut. Beberapa tokoh Maluku yang direncanakan hadir menjadi narasumber antara lain, Mantan Gubernur Maluku Brigjen TNI (Purn) Albert Karel Ralahalu, Tokoh Nasional Masyarakat Maluku Hambra , Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Wilayah Maluku Pendeta. Dr. Jhon Chr. Ruhulessin, M.Si, Imam Besar Masjid Raya Al-Fattah H.R.R. Hasannusi , Tokoh Diaspora Indonesia di Belanda Ebed Litaay dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian konflik Maluku lainnya. Setjen Wantannas sebagai penyelenggara Sarasehan Nasional akan merangkum materi yang disampaikan oleh para narasumber, dan menjadikannya buku dalam 4 bahasa yakni Indonesia, Inggris, Arab dan Belanda, sehingga bisa menjadi Pembelajaran dan referensi dalam penanganan konflik dan Damai di masa depan. Selain itu, Sarasehan Nasional ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong diterbitkannya produk legalitas yang mendukung percepatan pembangunan di Maluku sesuai Rencana Pembangunan yang telah dibuat Pemerintah, sehingga perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Setjen Wantannas setidaknya menargetkan sekitar 500 orang undangan yang akan hadir dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut diantaranya 100 orang Tokoh masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam Resolusi konflik dan damai, Perwakilan dari Daerah-daerah yang rawan konflik, Pejabat Kementerian/Lembaga Pejabat TNI/Polri Perwakilan, Kedutaan Besar negara sahabat,Pejabat Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Siswa Lembaga Pendidikan Lemhannas RI, Universitas Pertahanan, Sesko TNI, Seskoad Bandung, Seskoal Jakarta, Seskoau Bandung, Sespim Polri Bandung, Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dan tokoh Masyarakat yang berkaitan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di Maluku. (HumasWantannasRI) |
| Doni Monardo Pimpin Rapat Persiapan Sarnas Belajar dari Resolusi Konflik di Maluku Posted: 07 Jul 2018 02:14 PM PDT  Indonesia menjadi salah satu negara penghasil rempah terbesar dunia yang sejak dulu menjadi komoditi berharga di seluruh dunia. Selain seni dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah yang beragam jenisnya. Keragaman rempah-rempah inilah yang menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Pada era sebelum Masehi pun, rempah-rempah sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno jauh sebelum bangsa Eropa menjajah Nusantara pada abad ke 16. Saat itu bangsa Mesir Kuno menggunakan kayu manis, merica, dan cengkeh untuk mengawetkan mumi raja-raja Mesir. Rempah-rempah juga digunakan sebagai bumbu dalam meracik masakan, membuat parfum, dan kebutuhan lainnya. Rempah-rempah jugalah yang menarik perhatian bangsa Portugis untuk datang menjajah dan menguasai rempah-rempah yang saat itu ditemukan di Maluku. Sepanjang abad ke-16 dan 17, bangsa Portugis dan Spanyol memperebutkan penguasaan tanah rempah-rempah di Maluku. Disusul oleh bangsa Belanda di abad ke-17. Rempah merupakan barang dagang utama dan paling berharga saat itu. Harga jual cengkeh hampir sama dengan harga emas batangan. Oleh karena itu, Setjen Wantannas merasa perlu kembali menjadikan rempah-rempah sebagai komoditi andalan Indonesia. Pada kesempatan ini, Setjen Wantannas mengumpulkan para bupati, pengusaha, petani, LSM, TNI, dan para ahli di bidang perkebunan dan kehutanan untuk mendiskusikan langkah yang perlu ditempuh dalam rangka mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesi. Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa kekayaan rempah-rempah di Indonesia apabila dikelola dengan baik akan bisa menyumbang devisa yang sangat besar untuk negara. Ia mencontohkan bahwa perusahaan terkaya di dunia yang ada saat ini seperti Microsoft, Google, Facebook, Freeport, atau belum bisa menandingi kekayaan Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC yang pernah berkuasa di Nusantara selama hampir tiga abad. "Kita semua takjub dengan VOC, seluruh perusahaan besar dunia yang ada saat ini seperti Facebook, Google, Amazone, Microsoft, dan dua puluh perusahaan besar lainnya apabila digabungkan baru bisa menyamai kekayaan VOC," ujar Sesjen kepada para hadirin yang hadir. Sesjen juga menyatakan bahwa produk-produk perkebunan Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain seperti Gaharu, Masoya, Cendana, yang nyaris hilang dari peredaran bisa menjadi komoditi andalan Indonesia. "Seperti masoya yang hari ini menjadi bahan parfum produk Hermes yang menjadi trend di luar negeri. Dan ketika hermes mengeluarkan produk dengan bahan baku Masoya, maka penjualannya di pasaran bisa habis dalam waktu kurang dari sebulan", Ujar sesjen. Dalam pertemuan tersebut hadir Bupati Kab. Pidie Jaya Aceh, H. Aiyub Abbas, Walikota Langsa, Ir. Usman Abdullah, Ketua Umum DPPP HKTI Rina Sa'adah Lc, M.Si, Presdir PT Santos Jaya Abadi Soedomo Margonoto, para Danrem dan Dandim dari Aceh, serta beberapa diaspora Indonesia yang menetap di Belanda. (Humas) |
| Angelika Batfutu Ingin Buka Sekolah Bahasa Inggris Gratis Posted: 07 Jul 2018 09:24 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Angelika Batfutu, gadis berprestasi asal Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku yang mewakili Maluku dalam ajang kontes kecantikan bergengsi nasional, Miss Grand Indonesia 2018 ingin membuka sekolah bahasa inggris secara gratis di Tanimbar. "Jika Tuhan berkehendak saya akan membuka sekolah bahasa inggris yang mungkin pencanangannya langsung ke sekolah-sekolah dan itu harusnya gratis, karena pendidikan tidak mengharuskan kita harus bayar," ujar dia kepada para awak media di Kantor Dinas Pariwisata MTB, pada Jumat (6/7). Angelika menuturkan bahwa pembelajaran bahasa inggris mulai dari usia dini di Maluku, khususnya di Kepulauan Tanimbar sangatlah penting mengingat baru saja adanya kunjungan para wisatawan, yang mengikuti Sail Darwin – Saumlaki Yacht Race 2018 oleh Darwin Sailing Club, yang tentunya menjadi nilai lebih bagi promosi pariwisata dan budaya Tanimbar. Hal ini lah yang membuat dirinya berkeinginan membagikan kelebihannya dalam hal bahasa kepada generasi muda Bumi Duan Lolat, karena pendidikan bahasa ialah hak yang harus diterima oleh setiap orang. "Bahasa inggris sangat dibutuhkan di Maluku sendiri, khususnya di tanimbar. Saya sebagai miss grand Maluku sendiri jika saya terpilih maupun tidak, bagi saya tidak masalah karena menang atau kalah itu bukanlah hal yang sangat penting tetapi bagaimana saya mendistribusikan kelebihan yang saya miliki," tutur mahasiswa semester VIII dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Lia Jakarta, Jurusan Bahasa Inggris ini. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini pun menambahkan hal ini ingin dilakukan dirinya seiring dengan visi misinya dalam mengikuti pergelaran Miss Grand Indonesia, yaitu memajukan struktur pariwisata Maluku di ajang nasional hingga internasional dan memajukan sumber daya manusia (SDM) para wanita muda yang tangguh dan cerdas agar mampu berprestasi dan percaya diri serta mandiri dalam keluarga maupun lingkungan. "Dengan menguasai bahasa inggris maka telah melakukan satu langkah maju dalam bidang promosi pariwisata," tambah Angelika. (Laura Sobuber) |
| Puluhan Hektare Hutan Jati Terbakar Posted: 07 Jul 2018 09:11 AM PDT  Mojokerto, Sekilasmedia. Com-Belasan hektare hutan jati di petak 56 BKPH Kemlagi, Mojokerto terbakar pada Jumat (06/07), akibatnya pertumbuhan ekosistem jati terganggu. kebakaran di hutan jati ini cepat membesar karena angin berhembus cukup kencang di sekitar lokasi kebakaran. Tukani, Asisten Perhutani BKPH Kemlagi bilang, petugas Perhutani dibantu warga berupaya memadamkan api dengan memakai alat gebyok dari ranting pohon yang telah dimodifikasi. "Kami telah membuat sekat di titik api agar tidak merembet ke petak lainnya," katanya. Tukani juga mengatakan, akibat kebakaran ini, pertumbuhan pohon jati yang sudah berusia 10 tahun terganggu, karena humus di sekitarnya yang berfungsi sebagai pupuk alami juga ikut terbakar. Berdasarkan peta Perhutani, total kawasan BKPH Kemlagi seluas 4.065,9 hektar, sedangkan yang rawan terbakar mencapai 238,2 hektar. Area tanaman pohon jati lebih rawan terjadi kebakaran setiap memasuki musim kemarau, sedangkan di area tamanan kayu putih potensi kebakarannya relatif lebih rendah.(wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Puluhan Hektare Hutan Jati Terbakar . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Ini Alasan Penerbangan Charter Darwin-Saumlaki Batal Posted: 07 Jul 2018 08:54 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki mengungkapkan penerbangan carter dari Darwin, Northern Territory (NT), Australia ke Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku yang direncanakan pada 5 Juli 2018 lalu batal akibat kendala waktu pengurusan izin."Saat panitia di Saumlaki konfirm ke Darwin, mereka menyatakan cancel karena waktunya terlalu mepet. Itu yang jadi kendala karena pengurusan izinnya terlalu cepat dengan waktu pelaksanaan," ujar Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam kepada Lelemuku.com. Diungkapkan alasan keterlambatan ini merupakan kendala utama batalnya wacana penerbangan guna memeriahkan lomba layar tahunan Darwin-Saumlaki Yacht Race 2018 yang sudah dipersiapkan Mei 2018 lalu. Sebab ketika dirinya mendapat salinan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor AV.008A/3/12/DAV-2018 tertanggal 29 Juni 2018 kepada Konsulat RI di Darwin yang memberikan izin penerbangan charter rute Darwin - Saumlaki – Darwin, pihaknya kemudian melakukan koordinasi lanjut dengan Pemerintah Daerah (Pemda) MTB. "Begitu saya dapat surat dari Kementerian Perhubungan, saya langsung hubungi Dinas Pariwisatan dan Pak Sekda yang isinya menyetujui dan memperbolehkan kita melayani penerbangan carter ini dari Darwin ke Saumlaki. Namun pemda harus berkoordinasi dengan panitia di Darwin agar mereka mulai mengurus dokumen-dokumen terkait. Seperti Flight Clearance (izin penerbangan) dan Flight Approval (Izin pendarat) dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan," ujar dia. Dikatakan izin-izin tersebut merupakan dasar pihaknya untuk melayani kedatangan pesawat dari Darwin ke Saumlaki yang memakan waktu 40-45 menit. "Jika izin itu kami terima baru bisa koordinasi dengan Imigrasi dan Bea Cukai sehingga mereka bisa melayani mereka yang datang dengan pesawat itu. Ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh panitia yang ada di Darwin," ujar dia. Terkait izin penerbangan, Human mengungkapkan tidak diurus dalam jangka waktu 1-2 hari saja. Tetapi hingga 1 hingga 2 minggu sebelum penerbangan dilaksanakan. "Mengurus persyaratan penerbangan tidak hanya satu hari itu saja saat surat dari Dirjen Perhubungan keluar. Tidak ada istilah izin terbang yang keluar pada tanggal 5 dan dia juga berangkat tanggal 5. Sebab ini terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan, sehingga harus ada dokumen-dokumen penerbangan lain dari Darwin dan juga dari Pemerintah Indonesia," ungkap dia. Dikatakan, izin penerbangan nasional yang digunakan untuk kebutuhan tertentu saja memakan waktu yang lama. Sebab jika maskapai itu belum pernah datang ke Saumlaki, mereka membutuhkan informasi awal terkait data bandara dan koordinatnya bandara dengan fasilitasnya. "Jangan kita bicara penerbangan internasional, pesawat nasional saja; contohnya saat pesawat suveinya Susi air yang digunakan untuk survei tebu, atau pesawatnya Inpex yang ingin datang ke Saumlaki, mereka sudah jauh hari hingga dua minggu sebelumnya mengirimkan email ke kami," papar dia. Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Pieterson Rangkoratat dengan mengantakan pembatalan penerbangan dari Darwina ke Saumlaki akibat pengurusan dokumen dengan waktu yang singkat. "Surat izin mendarat di Bandar Mathilda Batlayeri baru mereka terima beberapa hari setelah mereka akan bersiap-siap berlayar ke Saumlaki dengan perahu. Karena itu dengan waktu yang begitu singkat, persiapan mereka tidak begitu maksimal terkait pengurusan perizinan internal di Darwin," ujar dia saat puncak acara Sail Darwin Saumlaki Yacht Race 2018 di Pantai Kelyar Jaya, Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Kamis (5/7). Ia mengakui, peristiwa ini menjadi pengalaman yang akan diperbaiki pada iven-iven kedepan, terutama pada gelaran Sail Darwin Saumlaki tahun 2019 nanti. "Pengalaman ini sekaligus menjadi bahan evaluasi berharga untuk pemerintah daerah dan peserta Sail Darwin-Saumlaki. Satu bulan sebelum jadwal datang ke Saumlaki mereka harus mengurus perijinan di Darwin. Sebab mereka berharap tahun depat harus lebih baik dari hari ini," tutur dia. Sebelumnya diberitakan Lelemuku.com, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan izin penerbangan charter rute Darwin - Saumlaki -Darwin pada surat bernomor AV.008/3/12/DAV-2018 tertanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Direktur Angkutan Udara, Anung Bayumurti. Dikatakan, para panitia harus berkoordinasi lanjut dengan pihak-pihak terkait di Bandara dan Pemda setempat, termasuk petugas Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) di Bandara Mathilda Batlayeri. Sementara Konsulat RI di Darwin menyatakan kegiatan yang bertujuan mempromosikan Tanimbar sebagai objek wisata perahu layar dari Australia ini merupakan upaya peningkatan interaksi dan optimalisasi potensi promosi wisata dan maritim untuk Maluku, bagi masyarakat Australia sebab penerbangan ini rencananya akan mendatangkan pejabat pemerintahan Northern Territory guna melihat potensi kerjasama antar negara ini. "Pesawat ini juga rencananya akan digunakan untuk membawa para pejabat dari Northern Territory yang akan turut terlibat pada penyelenggaraan perlombaan ini. Kedatangan para pejabat ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan hubungan perdagangan antara Darwin dan Saumlaki," papar dia. Dicky menjelaskan, pesawat yang akan mendarat di Saumlaki berjenis Metroliner dari maskapai Hardy Aviation yang menampung 19 penumpang. Pesawat ini dapat mendarat di landasan pacu antara 991 meter hingga 1341 meter. Sementara landasan pacu Bandara Mathilda Batlayeri sepanjang 1630 meter. (Albert Batlayeri) |
| Murad Ismail dan Barnabas Orno Unggul 9,18 Persen dari Said Assegaff dan Andreas Rentanubun Posted: 07 Jul 2018 08:34 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018-2023, Murad Ismail dan Barnabas Orno unggul dalam Pilkada Maluku 2018 yang dilaksanakan pada 27 Juni lalu. Menurut rilis yang diterima Lelemuku.com, Ketua Divisi Data Pasangan Baileo, Novel Hukunala pada Jumat (6/7), hasil rekapitulasi manual yang dilakukan pasangan dengan jargon Baileo, berdasar pada formulir C1-KWK dari 10 kabupaten dan 1 kota terungkap bahwa Baileo meraih 322.724 suara atau 40,54 persen. Posisi kedua ditempati, pasangan Said Assagaff-Andreas Rentanubun dengan jargon Santun yang memperoleh 249. 663 suara atau 31,37 persen dan pasangan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath dengan jargon Hebat berada diposisi ketiga dengan perolehan 223.595 suara atau 28,49 persen. Sehingga selisih antara pasangan Baileo dengan Santun sebesar 9,18 persen, dan dari data yang masuk ini dapat diakumulasikan untuk partisipasi pemilih sebesar 66 persen lebih. Dikatakan suara yang berasal dari 3.358 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Provinsi Maluku ini terdapat total 777.686 suara sah dan 6.749 suara tidak sah. Meski masih menunggu data dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang terkendala akibat cuaca dikatakan angka ini lebih diatas yang ditargetkan oleh tim sukses Baileo yang menargetkan menang dengan lebih sekitar 8 persen dari Santun dan Hebat. (Albert Batlayeri) |
| Korem Binaiya Terima Kunjungan dari Tim Wasrik Itjenad Posted: 07 Jul 2018 06:59 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Komando Resor Militer (Korem) 151/Binaiya mendapat kunjungan oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa (Wasrik) dari Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjenad) dan disambut oleh para Perwira Korem 151/Binaiya yang di pimpin langsung oleh Dandenhubrem, Letkol Chb Ade Sofyan bertempat di Ruang Lobby Makorem 151/Binaiya Jalan Ahmad Yani No 1 Kota Ambon, Jumat (6/7).Kegiatan ini merupakan Program Kerja TNI-AD yang rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Kerja yang dipertanggungjawabkan oleh Satuan, untuk menghindari terjadinya kesalahan,kecurangan ataupun penyimpangan anggaran dan administrasi, sehinga diharapkan terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Kegiatan selama satu hari tersebut dihadiri oleh para Kepala Seksi Satuan (Kasi) jajaran Korem 151/Binaiya, para Perwira Staf Korem 151/Binaiya dan para Bintara pembuat wabku di masing-masing staf. "Diharapkan bagian-bagian yang menjadi obyek pemeriksaan harus dipahami bahwa kedatangan Tim Wasrik ini adalah sebagai dari upaya Pengawasan dan pemeriksaan juga merupakan upaya untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program kerja dan anggaran yang telah dilaksanakan,"pungkas Kolonel Inf Fajar Budiman, S.I.P. (Penrem151) |
| Wantannas RI Siap Gelar Sarasehan Nasional Posted: 07 Jul 2018 06:08 AM PDT |
| Dua Bulan Dalam Pelarian, Pembunuh Aktifis Lingkungan Daud Hadi Akhirnya Ditangkap Posted: 07 Jul 2018 03:19 AM PDT  Foto : Tampak pelaku pembunuhan aktivis Daud Hadi berhasil di amankan Kapolres. Kapolres Pelalawan, AKBP Kaswandi Irwan, saat konferensi pers didampingi oleh Kasat Reskrim Teddy Ardian SH . SIK beserta dengan jajarannya polres Pelalawan, Kamis (5/7/2018), mengatakan, tersangka berinisial SY alias Isap dan TS merupakan Sekretaris Desa (Sekdes) Sialang Godang. "Adapun berdasarkan hasil penyelidikan terhadap tersangka SY alias Isap diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Daud Hadi (Eksekutor) bersama DPO atas nama S," ungkap Kapolres. Lebih lanjut disampaikan, kemudian dilakukan pengembangan bahwa tersangka SY dibayar oleh tersangka TS sejumlah Rp10 juta untuk membunuh korban. "Terhadap kedua tersangka ini, masing-masing diancam 20 tahun penjara," pungkas Kapolres Pelalawan. Kaswandi menyebutkan, motif pembunuhan lantaran korban Daud Hadi selalu mengkritisi pegawai pengurus BUMDES Sialang Godang. Sehingga membuat sekretaris desa merasa sakit hati kemudian menyuruh orang bayaran untuk mengeksekusi korban. (M. Panjaitan) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dua Bulan Dalam Pelarian, Pembunuh Aktifis Lingkungan Daud Hadi Akhirnya Ditangkap . Silahkan membaca berita lainnya. |
| LIMBAH PRALON BILA DIOLAH JADI NILAI TAMBAH Posted: 07 Jul 2018 02:37 AM PDT
Mungkin sebagian orang tidak peduli dengan limbah/bahan sisa potongan Pralon, lain halnya dengan seorang yang kreatif dan mempunyai jiwa seni yang tinggi seperti kang Oting dengan Sanggar Seninya " Sharaga Art ". Kang Oting yg akrab disapa " Anak Abah " adalah warga Perumahan Taman Cibinong Asri yang berlokasi di Kelurahan Karadenan Cibinong Bogor ini memanfaatkan limbah sisa potongan Pralon untuk dijadikan aksesoris seperti lampu hias, tempat tissue dan lain-lain sesuai pesanan konsumen. Berawal dari kepedulian terhadap lingkungan setempat, tiga tahun yang lalu kang Oting mulai berkreasi dengan idenya yg cemerlang. Saat ditemui Media SKI, Sabtu 7/7 kang Oting menyampaikan " tiga tahun yang lalu saya mulai berkreasi ini berawal dari kepedulian terhadap anak-anak muda dilingkungan kami tinggal, saya mengajak mereka dan warga sekitar untuk berkreasi dan salah satunya memanfaatkan limbah Pralon yang oleh sebagian orang dibuang atau dijual pada pemulung, produk kami saat ini khususnya disekitar wilayah Cibinong dan sebagian Kabupaten Bogor sudah mulai dikenal meskipun kendala kami saat ini masalah SDM dan pemasarannya" "Alhamdulillah Pemerintah setempat khususnya pak Lurah Karadenan dan pak Camat Cibinong selalu mensupport dan mendukung usaha kami ini", pungkasnya.( UT )  Terima kasih karena telah membaca informasi tentang LIMBAH PRALON BILA DIOLAH JADI NILAI TAMBAH . Silahkan membaca berita lainnya. |
| PPN Ambon Cari Korban 15 Awak Kapal KM Rangga Pratama di Laut Banda Posted: 07 Jul 2018 01:54 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pelabuan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon kerahkan kapal nelayan untuk mencari awak kapal Kapal Motor (KM) Rangga Pratama 7 yang dilaporkan hilang di Laut Banda bagian utara Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, Barat (MTB) Provinsi Maluku dan ditemukan di Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala PPN Ambon, Thaib Sangaji menyatakaan pihaknya akan mencari kapal 1 nakhoda, 1 mualim dan 13 anak buah kapal (ABK) yang telah hilang dilaut selama 27 hari itu. "Kami minta bantuan kepada kapal-kapal yang mau keluar agar membantu mencari, sebab ABKnya belum ada informasi, namun kita berharap mereka selamat," ujar dia kepada media di Ambon, Sabtu (7/7). Diungkapkan kapal naas itu mendapat izin berlayar pada 31 Mei dengan tujuan fishing ground di Laut Arafura, Laut Banda dan Laut Seram. Namun hilang kontak saat berada di utara Kepulauan Tanimbar. "Kami masih terus berkoordinasi sebab, hingga saat ini nasib awak kapal belum diketahui keberadaannya," tutur dia Sebelumnya diberitakan, kapal milik oleh PT. Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry dengan bobot 29 Gross Tonase (GT) bertanda selar GT 29 No.750/Qa 2010/Qa No 284 / N itu bertolak dari Bali menuju ke Kepulauan Aru untuk menangkap ikan. Namun, pada 8 Juni 2018, dilaporkan hilang kontak di perairan antara Kepulauan Nuslima dan Pulau Maru, Kecamatan Molu Maru, MTB. dan ditemukan terbalik tanpa awak kapal di perairan Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Rabu (4/7). ABK diduga telah meninggalkan kapal dengan meninggalkan kartu tanda penduduk (KTP) di kapal. KTP yang ditinggalkan di kapal milik Kepala Kamar Mesin (KKM) Fandi Aprianto Bulu, asal Desa Loko Ry, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) . Berikut nama-nama awak kapal yang dimiliki oleh warga NTT bernama Alexander F Tefnai, ini yakni nakhoda Yami Kalvin Saebessy, KKM Andres Bulu, mualim I Siprianus Kari dan 12 orang ABK yakni Junaedi, Demianus Helu Ngara, Raben Saingu Wela, Ruben Hina, Buang Danaur, Welem Wora Mndeke, Muhammad Jauhari, Nehemi Luturmas, Mohamad Maolana, Saputra, Indrayanto, Fandi Aprianto Bulu, dan Petus Bulu. (Albert Batlayeri) |
| Posted: 07 Jul 2018 01:47 AM PDT  Reporter: tim Editor: Siswahyu SIDOARJO (sekilasmadia.com) Bulan Juli 2018 ini di Surabaya-Sidoarjo dan sekitar berderet-deret 'kejuaraan' sepakbola anak yang paling 'bergengsi' dan diharapkan banyak pihak kian hilang soal manipulasi data pesepakbola anak (misal pencurian umur, red.) dan hal-hal negatif lain, apalagi pada event-event yang bergengsi. Diantara event tersebut adalah Piala Suratin U15 Askot PSSI Kota Surabaya yang telah berakhir pada 2 Juli 2018, dalam final Bhayangkara FC U15 VS Persebaya Surabaya berakhir 5-3 melalui adu tendangan penalti. Kemudian dilanjut Piala Menpora U16 Zona 1 untuk Surabaya-Sidoarjo-Gresik-Madura dan sekitar yang dilaksanakan 7-8 Juli 2018 di Lapangan Arhanud Sidoarjo, dilanjut Piala Menpora U14 tanggal 13-15 Juli 2018 di Lapangan BCF Sidoarjo. Dimotory Yoppy Perwiranusa, Soiril, Rasmanto dkk. Kemudian sekitar tanggal 20 Juli 2018 dimulai Piala Suratin U17 se-Jawa Timur. *BHAYANGKARA FC U15 LOLOS FINAL PIALA SURATIN PADA 1 JULI 2018 SAAT HUT BHAYANGKARA, BEGITUPUN PERSEBAYA UNTUK HADIAH HUT JAWA POS GROUP* Pada Piala Suratin U15 Askot PSSI Surabaya, dua tim yang masing-masing dibawah naungan tim raksasa yaitu Bhayangkara FC Liga 1 dan Persebaya Surabaya, mengantar juniornya masing-masing untuk lolos ke Babak Final. Uniknya hal tersebut terjadi pada tanggal 1 Juli. Kenapa? Diketahui tanggal 1 Juli merupakan HUT Bhayangkara, untuk Kepolisian Nasional, yang lahir 1 Juli 1946. Keunikan yang lain Hari Ulang Tahun koran Jawa Pos, yang dipimpin oleh Azrul Ananda (putera Dahlan Iskan, red.) yang juga Presiden Klub Persebaya Surabaya, juga jatuh tanggal 1 Juli, dimana Jawa Pos lahir pada 1 Juli 1949. Jika dihubungkan dengan rangkaian lain adalah Azrul Ananda bos Persebaya tersebut kelahiran 4 Juli 1977. Nah lho? Sehingga masing-masing klub, Bhayangkara FC U15 ketika itu seperti memberi hadiah untuk HUT Bhayangkara, begitupun Persebaya U15 seperti memberi hadiah untuk HUT Jawa Pos dan Azrul Ananda. *GARDI GAZARIN: BULAN JULI BULANNYA BHAYANGKARA DAN JAWA POS GROUP* Menurut Gardi Gazarin pengamat Masalah Sosial-Kamtibmas Dan Kepolisian yang juga dekat Mabes Polri dan kepolisian Indonesia umumnya itu, menyebut prestasi yang luar biasa dari Bhayangkara FC melalui Bhayangkara FC Junior-Anak, begitupun untuk Persebaya. Diantaranya dengan mengantar tim masing-masing lolos masuk Babak Final Piala Suratin U15 Kota Surabaya tahun 2018 dan itu terjadi pada 1 Juli saat HUT BHAYANGKARA maupun HUT Jawa Pos. Sesuatu yang sangat langka. Untuk Piala Menpora U16 yang akan digelar Sabtu-Minggu 7-8 Juli 2018 di Lapangan Arhanud Sidoarjo pun para junior dari tim raksasa Liga 1 itupun memiliki peluang untuk bertemu pada babak yang krusial menentukan. Misal dalam Babak Final Zona 1 Surabaya-Sidoarjo-Gresik-Madura dan sekitar. Jika dalam Piala Menpora U16 bisa saling bertemu maka Bulan Juli akan menjadi bulannya Bhayangkara FC Junior-Anak dan juga Persebaya Surabaya.  *SUSUNAN PESEPAKBOLA BHAYANGKARA FC U16 DAN PERSEBAYA SURABAYA LAYAK MASUK DALAM PRO ELITE ACADEMY* Gardi Gazarin melihat potensi yang sama-sama luar biasa dari Bhayangkara FC Junior-Anak dan Persebaya. Bhayangkara FC Junior-Anak dibawah binaan AKBP Harviadhi Agung Prathama, dengan militansi Manejemen Lapangan Achmad Yari-Choirul-Setiawan. Juga didukung Bos Nanda-Irfan-Slamet-Harsoyo-Agung-Dimas-Yhonanda terapis, Siswahyu media officer dll. Adapun susunan tim Bhayangkara FC U16 dan Persebaya yang akan diturunkan dalam Piala Menpora U16 tercantum pada bagian berikut. *OFFICIAL DAN PESEPAKBOLA PERSEBAYA U16 SURABAYA* Manejer: Yahya Al Katiri Sekretaris: Agus Sanjaya Pelatih: Riduwan Anwar Asisten Pelatih: M.Umar Rahmadm Dani Pelatih Kiper: Adun Junaedy Susunan Pemain Kiper: Wahyu Aditya Alamsyah, Satria Rangga Pratama, Muhammad Syaifuddin Defender: Moch.Tri Octatiawan, Ilham Akbar Prasetyo, M.Ikhsan Oktavihano, M.Yusuf Rizal, Gilang Wahyu Dwi P, Fathur Rahman Al Ghozi, Farhem Karunia Peadika, Mudfielder: M.Dhany Khanza H, Vabian Ayalah, Wahyu Nur Cahaya, Tito Asmara Mukti, M.Zaki Ramadhan, Muhammad Mufid, Aris Fathur Rozi, Rangga Aditya Putra, Reza Fajar Nur Azaki, Yhulio Avie Astrawan Forward: Ragil Satrya Jati, Rafli Ahmad Dhani. *OFFICIAL DAN PESEPAKBOLA BHAYANGKARA FC U16* Pelatih Kepala M.Irfan, Asisten 1 Agung Prasetyo, Asisten 2 Harsono, Asisten 3 Slamet, Pelatih Fisik Dimas Agung Prasetyo, Fisioterapi/Medis Yhonanda Adhi, Perlengkapan Henz Taufiq Ibrahim Sedangkan untuk pesepakbola diantaranya diperkuat sejumlah pemain yang pernah memperkuat Timnas U16 misal Husyen, juga sejumlah pemain yang pernah di Timnas Pelajar U15 seperti Toni, Bustomi dan Ahmad Zein Nur Alif atau Alif. Kiper: Airlangga Fullbek: Bustomi, Eldin Centerbek: Alif, Dicki Midfielder: Rafi, Riski, Toni, Husyen CF: Inzhagi, Fahrul. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Usai Piala Suratin U15 Bhayangkara FC Junior-Anak VS Persebaya Bertemu Lagi Di Piala Menpora U16?, GARDI GAZARIN: BULAN JULI BULANNYA BHAYANGKARA DAN JAWA POS GROUP JUGA UNTUK SEPAKBOLA . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tim Ditjen PSP Kementan RI Lakukan Monitoring Alsintan Di Mojokerto Posted: 07 Jul 2018 01:47 AM PDT  MOJOKERTO,Sekilasmedia.com- Tim Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di wilayah BPP Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jum'at (06/07/2018). Turut serta mendampingi Tim antara lain, Danramil 0815/05 Gedeg Kapten Inf Kambali, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Gedeg, H. Akhmad Burhan, SP, Babinsa, PPL dan Ketua Poktan Tani Jaya, Niadi beserta anggota. Menurut keterangan Danramil 0815/05 Gedeg Kapten Inf Kambali, kedatangan Tim Monev dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI yang dipimpin Gunawan, selain untuk monitoring dan evaluasi juga sekaligus mengevaluasi kinerja Alsintan Bantuan APBN dan APBD yang tersebar di kelompok tani. Kelompok Tani (Poktan) Tani Jaya, Dusun Mulyosari Desa Gembongan menjadi sasaran monitoring kali ini. Dari hasil pantauan di lapangan, sejumlah tiga unit hand tractor yang merupakan Alsintan bantuan dari Kementan RI dalam kondisi baik dan operasional. Sehari sebelumnya, Kamis (05/07) di Kantor BPP Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemanfaatan Alsintan oleh Staf Ditjen PSP Kementan RI, yang dihadiri sekitar 80 orang, antara lain Danramil 0815/11 Pungging Kapten Inf Mujiono, Para Kabid Distan Kabupaten Mojokerto, Danpos Ramil Mojoanyar Letda Inf Akhmad Rifa'i, Para Ketua Koordinator BPP, Perwakilan PPL dan Ka Poktan se-wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto. Tim Ditjen PSP Kementan RI yang diwakili Hananta, menghimbau para Poktan dan Penerima Alsintan untuk memanfaatkan penggunaan Alsintan khususnya TR 2 secara maksimal, dan diupayakan setelah masa panen agar lahan secepatnya diolah dan dibajak kembali guna menyiapkan masa tanam berikutnya. Hananta juga meminta agar pelaporan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Operasional Penggunaan Alsintan harus sinkron. Para Ketua Koordinator dan PPL agar menginvetarisir Alsintan dengan benar, tandasnya Sementara Kadistan Kabupaten Mojokerto Ir. Suliestyowati, MM, menegaskan agar para PPL mendata ulang kebutuhan Alsintan yang sangat diperlukan kelompok tani di wilayahnya, untuk Alsintan yang sudah ada di Poktan agar dioptimalkan penggunaannya. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan produksi pertanian akan disesuaikan dengan kebutuhan Poktan, ungkapnya. Koordinator PPL Kecamatan Mojoanyar, Sutrisno, SP, menambahkan, para Ketua Poktan dan PPL diharapkan bisa menjelaskan kepada Poktan, betapa pentingnya optimalisasi penggunaan Alsintan untuk mengejar LTT demi mewujudkan swasembada pangan. Usai pelaksanaan sosialisasi dilanjutkan kegiatan pengecekan pengolahan lahan Poktan Sumber Rejeki Dusun Jatisari Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar. Sedangkan untuk pengecekan Alsintan akan dilanjutkan esok hari Jum'at (06/07) Turut serta mendampingi Tim, antara lain Danramil 0815/11 Pungging Kapten Inf Mujiono, Para Kabid Distan Kabupaten Mojokerto, Danpos Ramil Mojoanyar Letda Inf Akhmad Rifa'i dan Koordinator BPP Kecamatan Mojoanyar.(dim/wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tim Ditjen PSP Kementan RI Lakukan Monitoring Alsintan Di Mojokerto . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 07 Jul 2018 01:19 AM PDT  Foto : Ribuan masyarakat yang mengantri untuk menunggu giliran dalam pengurusan walaupun mereka harus rela mengantri dari pagi sampai sore. Bahkan sebagian dari mereka ada yang harus rela pulang dengan tangan kosong ( pengurusan surat- menyurat belum selesai ) dan harus kembali keesokan harinya untuk melakukan pengurusan dikarenakan jam kerja UPT Disdukcapil Mandau Kabupaten Bengkalis sudah habis ( tutup ). Namun menurut pantauan awak media pada Senin 02 Juli 2018 yang saat itu berada didalam kantor Dinas Kependudukan Sipil ( Dukcapil ) melihat beberapa kejanggalan yang mana di sela - sela jam kerja Dukcapil Mandau disaat Ribuan orang mengantri untuk melakukan pengurusan surat - menyurat di situ terdapat satu kejanggalan atau kejadian aneh dimana beberapa oknum di duga calo atau Kenalan dari para pekerja Discapil diduga melakukan pengurusan kilat melalui pintu samping . Lebih parahnya lagi beberapa oknum tersebut langsung masuk ke dalam ruangan pekerja UPT Disdukcapil yang jelas dipintunya jelas terpampang tulisan " Dilarang Masuk Kecuali Staf UPT Dukcapil Mandau " dan anehnya semua staf yang ada di dalam ruangan pengurusan tersebut malah diam saja dan seperti tutup mata seolah melakukan pembiaran dalam pelanggaran tersebut. Padahal seharusnya pihak Disdukcapil Mandau harus tegas kepada setiap orang yang tidak menghargai peraturan yang sudah diterapkan bukannya malah diam dan seolah tutup mata. Sementara itu kembali awak media melihat kejanggalan di mana semua orang yang menyaksikan adanya seseorang yang menyodorkan beberapa lembaran surat melalui jendela belakang dimana Letak jendela tersebut dapat di lihat oleh setiap orang yang mengantri disaat melakukan pengurusan surat - menyurat . Melihat kejadian itu sontak saja tanpa dipandu masyarakat yang berada di depan meja pelayanan pengurusan Disdukcapil langsung meneriaki orang tersebut dan secara bersamaan bersorak " Hooooiii Hooooii Huuuu ". Melihat kejadian dan kegaduhan tersebut awak media segera berlari kebelakang guna untuk mengambil foto oknum yang berada di belakang gedung Disdukcapil yang di duga melakukan pengurusan melalui jendela. Namun sayang ketika diambil fotonya orang tersebut sudah mendapatkan lembaran surat yang diduga berasal dari salah satu pekerja Dukcapil yang memberikan nya melalui jendela. Diduga hal ini sering terjadi di Disdukcapil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini ,pasalnya mereka sangat cepat dalam memainkan jendela yang pada saat oknum dari luar menyerahkan berkasnya atau sebaliknya. Karena kurang puas dengan penemuan tersebut awak media kembali mengamati pergerakan setiap anggota Disdukcapil Dan Beberapa Oknum Diduga Calo Dan Kenalan Staf UPT Disdukcapil Mandau yang diduga melakukan pelanggaran. Setelah cukup lama mengamati hal tersebut awak media menemui salah satu anggota Dukcapil Mandau untuk konfirmasi atas permasalahan tersebut ,Namun oknum tersebut tidak bisa memberikan jawaban dan meminta agar awak media kembali lagi besok pagi untuk langsung konfirmasi dengan Dra.Irdawati selaku Kepala UPT Disdukcapil Kecamatan Mandau. Sekira pukul 14 : 30 wib awak media kembali mendatangi kantor UPT Disdukcapil Mandau untuk melakukan konfirmasi kepada kepala UPT Disdukcapil Kecamatan Mandau. Namun saat ditemui awak media untuk melakukan konfirmasi ,Dra. Irdawati mengatakan bahwa dirinya masih sibuk dan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga hanya dapat melakukan perbincangan dengan awak media secara singkat pada ( 06 Juli 2018 ). Ketika ditanyakan tanggapannya selaku Kepala UPT Disdukcapil Mandau mengenai adanya dugaan pengurusan dari jendela dan adanya beberapa orang yang masuk kedalam ruangan kerja Dukcapil Mandau untuk melakukan pengurusan surat menyurat dengan Tegas dirinya mengatakan itu tidak ada dan tidak benar padahal saat itu dirinya tidak berada di kantor UPT Disdukcapil ( Tidak masuk kerja ) Padahal seharusnya dirinya harus mempertanyakan kebenarannya kepada anggotanya dulu tentang benar tidaknya adanya kejadian pelanggaran saat dirinya sendiri tidak berada di Kantor UPT Disdukcapil Mandau bukannya langsung menjawab dengan mengatakan hal itu tidak ada. Setelah itu awak media kembali menunjukkan beberapa foto dari hasil jepretan kamera Handphone yang diambil oleh awak Media Nasional Obor Keadilan yang saat itu berada di Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Mandau. Dalam foto tersebut terlihat jelas beberapa oknum yang berada di dalam ruangan Dukcapil dalam keadaan pintu tertutup padahal jelas disitu terpampang tulisan " Dilarang Masuk Kecuali Staf UPT Disdukcapil Mandau ". Setelah melihat foto tersebut Kepala UPT Disdukcapil mengatakan akan memangil anggotanya untuk mepertanyakan hal tersebut . Setelah itu dirinya mengatakan bahwa masih banyak pekerjaan lagi yang harus dikejarkan dan segera meninggalkan awak media yang saat itu berada di Kantor Dukcapil Kecamatan Mandau. ( Galih ) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang "Disaat Ramainya Orang Mengantri Dalam Pengurusan Surat - Menyurat ," Beberapa Oknum Diduga Calo Dan Kenalan Pekerja UPT Disdukcapil Mandau Diduga Melakukan Pengurusan Melalui Jendela Dan Pintu Samping . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Posted: 07 Jul 2018 01:04 AM PDT  Ket Foto : Lahan Warga Desa Air Hitam Kab.Pelalawan Belum Diganti Rugi Oleh PT. Musim Mas. KabupatenPelalawan Riau | Media Nasional Obor Keadilan | Humas LT. KPSKN PIN RI Kabupaten Pelalawan Carles Sianipar mengatakan Pada media ini Jumat (6/7-2018 ) akan memperadilkan (somasi) walapun warga tidak berdaya menuntut PT. Musim Mas terkait lahan seluas 2050 Ha, serta dengan adanya dugaan pengrusakan sepadan sejumlah anak sungai didalam arealnya Perusahaan. Hai itu ditegaskan oleh ketua Korda LT. KPSKN PIN RI Pernyataan ini ia sampaikan atas lahan seluas 2050 Ha yang dituntut oleh warga Desa air Hitam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, terhadap PT. Musim Mas. Juga dugaan pengerusakan sejumlah pinggir sungai oleh PT. Musim Mas, sebutnya. Korda LT. KPSKN PIN RI Pelalawan telah melakukan infetigasi atas persoalan itu. Dari data yang telah diperoleh sementara, dinilai ada banyak kejanggalan mulai dari pengurusan izin HGU. Dimana lahan masyarakat yang belum diganti rugi banyak yang masuk dalam HGU PT. Musim Mas, pungkasnya. Dari temuan itu, sudah dilakukan koordinasi dengan LT. KPSKN PIN RI pusat, untuk dapat mendampingi warga atas tuntutan mereka. Juga untuk menggugat persoalan pengerusakan sejumlah sungai didalam areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Musim Mas. Dalam temuan itu diduga kuat ada korporasi yang menyimpang antara pemerintah yang berkewenangan mengeluarkan izin HGU dengan pihak perusahaan. Sehingga banyak lahan warga yang masuk dalam konsesis HGU (hak guna usaha) perusahaan itu, termasuk makam yang harusnya diinklap, imbuhnya. Ditambahkan, begitu juga sungai yang berada dalam areal perkebunan PT. Musim Mas. Masyarakat sekitarnya mengeluhkan tidak ditinggalkan konserfasi pinggir sungai sesuai ketentuan yang ada. Setidaknya 50 meter dari pinggir sungai sampai dengan pokok sawit milik perusahaan harus ditinggalkan. Jika pinggir anak sungai telah terlanjur dibuka oleh pihak perusahaan atas izin yang telah dikantongi, wajib ditanami pohon atau dihijaukan kembali. Namun realita dilapangan, sejumlah anak sungai, telah digunduli dan ditanami kelapa sawit, ujarnya. Menurut sumber dilapangan, DAS (daerah aliran sungai) sejumlah sungai yan rusak atas ulah PT. Musim Mas diantaranya, sungai Mangkarai, Sungai Napuh, Sungai Sinduan, Sungai Pantan dan Sungai Pelintai. Beberapa sungai itu terletak di daerah Kecamatan Pangkalan Lesung. Kemudian sungai Piagai dan sungai Pabadean terletak di Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras. Ironisnya, sungai Pabadean dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh perusahaan PT. Musim Mas. Sehingga sumber yang meminta identitasnya itu dirahasiakan, meminta instansi terkait terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan segera menindak lanjuti itu, karena PT. MusimMas jelas telah mencemari lingkungan hidup, pungkasnya. (M. Panjaitan) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang LT KPSKN PIN RI Akan Di Peradilkan: Ijin HGU PT. Musim Mas Belum Diganti Rugi Pada Warga Dan Juga Anak Sungai Di Gali Sekitar Lingkungan Warga . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Yang ke Dua Kali, Kodim 0815 Kembali Kirim Bantuan Air Bersih Ke Kunjorowesi Posted: 07 Jul 2018 01:02 AM PDT  MOJOKERTO,Sekilasmedia.com Untuk kedua kalinya di musim kemarau ini, Kodim 0815 Mojokerto mendistribusikan bantuan air bersih untuk warga Dusun Kandangan Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jum'at (06/07/2018) sore. Bantuan air bersih ini dikemas dalam bentuk bakti sosial bertajuk "Bakti Sosial Pemberian Bantuan Air Bersih Kepada Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Kerja Sama PT. Multi Bintang Indonesia (MBI) dengan Kodim 0815 Mojokerto", dipimpin Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH. Sebanyak 15.000 liter air dalam dua tangki mobil masing-masing berkapasitas 7.500 liter, didistribusikan untuk warga Dusun Kandangan RT 12 RW 02 Desa Kunjorowesi oleh Dandim 0815 didampingi Humas PT. MBI, Adi Suprayitno dan Ketua PWI Mojokerto, Andung Kurniawan. Dandim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, SH, mengungkapkan rasa syukurnya dapat kembali bertemu dengan warga masyarakat Dusun Kandangan Desa Kunjorowesi dalam kegiatan bakti sosial pemberian bantuan air bersih kepada masyarakat Kandangan. Bantuan air bersih ini kerja sama Kodim 0815 Mojokerto dengan PT. MBI, ucapnya. Ini merupakan bentuk empati kita untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat, khususnya warga Dusun Kandangan Desa Kunjorowesi yang setiap musim kemarau mengalami krisis air bersih. Kami berharap, bantuan air bersih ini agar dimanfaatkan secara maksimal dan merata oleh warga Kandangan. Saat ditemui awak media, Dandim 0815 menuturkan, sebelumnya Selasa (03/07) Kodim 0815 bersama BPBD Kabupaten Mojokerto sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 10.000 liter. Untuk bantuan sekarang ini Kodim 0815 bekerjasama dengan PT. MBI. Bahkan, lanjut Dandim, bantuan air bersih ini akan berlangsung selama lima hari mulai hari ini (Red, Jum'at) hingga Selasa (10/07). Setiap hari sebanyak 15.000 liter dengan dua armada truk tangki kapasitas 7.500 liter, terangnya. Kades Kunjorowesi, Susi Darsono, yang berada di lokasi mengatakan dirinya selaku Kepala Desa dan atas nama warga masyarakat Dusun Kandangan Desa Kunjorowesi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Dandim 0815 Mojokerto yang kedua kalinya sekaligus memberikan bantuan air bersih untuk masyarakatnya. Kehadiran Dandim tidak hanya silaturahmi melainkan secara langsung membantu warga kami yang mengalami kesulitan air bersih di musim kering. Semoga bantuan Pak Dandim dan PT Multi Bintang Indonesia dapat mengurangi beban masyarakat kami yang sangat membutuhkan Air bersih. Hadir mendampingi Dandim, antara lain Danramil 0815/12 Ngoro Kapten Chb Djenal Abidin beserta anggota, Danramil 0815/13 Kutorejo Kapten Inf Desto Jumeno, Babinsa Kunjorowesi Sertu Ashard Wale Wara, Perangkat Desa dan Masyarakat Dusun Kandangan penerima bantuan air bersih. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Yang ke Dua Kali, Kodim 0815 Kembali Kirim Bantuan Air Bersih Ke Kunjorowesi . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Herman Koedoboen dan Abdullah Vannath Unggul di Kota Ambon Posted: 07 Jul 2018 12:54 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Ambon mengungkapkan dari hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku 2018 ditetapkan pasangan Herman Adrian Koedoboen, SH.,M.Si dan H. Abdullah Vannath, S.Sos.,M.MP (Hebat) unggul dengan perolehan akhir suara sebanyak 52.892."Hasil rekapitulasi penghitungan dan penetapan pasangan nomor urut Tiga Hebat unggul dari pasangan Ir. Said Assagaff dan Ir. Anderias Rentanubun yang memperoleh suara sebanyak 41.249 dan Irjen Pol. Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno memperoleh suara sebanyak 41.249 suara," kata Ketua KPU Ambon, M. Kainama, saat rapat pleno penghitungan dan penatapan perolehan suara di KPU Kota Ambon, Rabu (4/7). Rekaptulasi dimulai dengan bedah kotak suara dan paparan dari lima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke KPU, dan dilanjutkan penghitungan dan penetapan. Hasil rekapitusi dituangkan dalam formolir model DB-KWK KPU kota Ambon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018. Pelaksanan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh saksi pasangan calon dan diawasi Bawaslu Ambon. Rekapituasi dilakukan dengan menjumlahkan data dalam formulir model DA-1 KWK dari seluruh kecamatan dan dituangkan dalam formulir DB1-KWK. Data jumlah surat suara sah 140,280 suara, surat suara tidak sah 1.100 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 141.380. (HumasKPUAmbon) |
| FKDMI Ajak Masyarakat Perangi Radikalisme dan Terorisme Posted: 07 Jul 2018 12:49 AM PDT  Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan | Ketua Umum Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia (FKDMI), Moh. Nur Huda, mengatakan peran dai muda bersama masyarakat sangat penting dalam menangkal bahkan diharapkan dapat memutus arus penyebaran paham radikalisme dan aksi terorisme yang selalu mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meledaknya bom di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur menunjukkan aksi teror dan radikal masih patut mendapat perhatian serius. "Paham radikalisme dan terorisme ini nyata di tengah-tengah kita. Saya mengajak bersama seluruh elemen masyarakat, untuk konsisten menjaga rumah Indonesia." Kata Nur Huda saat menyampaikan sambutan pada Halaqoh Kebangsaan Peran Dai Muda dalam Menangkal Paham Radikalisme dan Terorisme di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, (7/7/2018). Tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah harus ditingkatkan. "Aparat harus tegas. Masyarakat membutuhkan kenyamanan dan ketentraman." Tegas Huda. Sementara itu, menurut Ahmad Sugiyono, Sekretaris Jendral FKDMI, kegiatan Halaqoh Kebangsaan tersebut juga dirangkai dengan Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Pusat FKDMI sebagai amanat dari Munas IV FKDMI akhir tahun lalu. "Penyebaran paham-paham kebangsaan, sebagai counter terhadap paham radikalisme dan terorisme akan menjadi garis besar arah program kepengurusan FKDMI pada periode ini," ujar Sugiyono. Ia menambahkan, ada empat amanah bagi pengurus FKDMI, "_Pertama_, dakwah berkonten _rahmatan lil alamin_. _Kedua_, amanah cinta tanah air. _Ketiga_, dai muda yang tidak hanya berpidato di mimbar tapi juga pendampingan/advokasi masyarakat. _Keempat_, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lintas generasi dan lintas batas teretorial," pungkasnya.(Red) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang FKDMI Ajak Masyarakat Perangi Radikalisme dan Terorisme . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Senator DPD RI: Polri Harus Hentikan Kriminalisasi Wartawan! Posted: 07 Jul 2018 12:49 AM PDT  Jakarta | Media Nasional Obor Keadilan | Persoalan kriminalisasi jurnalis belakangan ini telah mencapai tingkat krusial yang sangat membahayakan. Rentetan penangkapan demi penangkapan wartawan di hampir seluruh wilayah Indonesia akibat pemberitaan yang tidak dapat diterima oleh segelintir orang telah mengancam eksistensi elemen kontrol sosial di masyarakat. Tewasnya wartawan Sinar Pagi Baru, Muhammad Yusuf, di Lapas Klas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, di penghujung bulan suci Ramadhan lalu merupakan gong pertanda kematian jurnalisme kritis di negeri ini. Hal tersebut diungkapkan Fachrul Razi, MIP, Senator DPD RI asal Aceh menyikapi kondisi pers dalam negeri yang semakin buruk akibat maraknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan oleh aparat kepolisian. "Ratusan wartawan saat ini sedang menjalani proses hukum, dilaporkan ke polisi akibat pemberitaan media. Mekanisme penyelesaian sengketa pers adalah melalui koridor UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, yang oleh karena itu, seluruh tindakan aparat kepolisian yang menangkap wartawan karena pemberitaan dan memprosesnya melalui penerapan peraturan di luar UU Pers adalah kriminalisasi. Itu dapat dikategorikan ilegal, polisi telah melakukan pelanggaran hukum," jelas Fachrul Razi kepada media ini melalui saluran selulernya, Jumat, 6 Juli 2018. Lebih jauh, kandidat doktor di bidang ilmu politik ini, juga menyoroti tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. "Tewasnya wartawan Muhammad Yusuf di Lapas Klas IIB Kotabaru Kalimantan Selatan lalu itu hakekatnya adalah gong kematian pers Indonesia. Ini tanda bahaya yang mengancam keberadaan elemen kontrol publik terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara kita," imbuh senator muda yang akrab disapa 'Bang Fachrul' itu. Keadaan pers di tanah air yang sudah sangat genting tersebut, lanjut Bang Fachrul, bahkan sudah diketahui dan direspon oleh Badan PBB, yakni UNESCO. Sebagaimana diberitakan di berbagai media, Pimpinan UNESCO Audrey Azoulay, (Kamis, 5/7/2018), menyerukan agar dilakukan penyelidikan dan pengungkapan secara terang-benderang tentang kematian Muhammad Yusuf. "Pihak internasional sudah mencium bau tidak sedap tentang kondisi pers di negara kita. UNESCO sudah bersuara, dan akan menjadikan kasus kematian 'misterius' wartawan Kalsel Muhammad Yusuf sebagai pintu masuk untuk mencermati perkembangan demokrasi di negeri ini yang terancam mandeg akibat kriminalisasi pers yang marak dilakukan aparat bersama lembaga dewan pers," ujar Bang Fachrul. Untuk mengatasi masalah pelik tersebut, Fachrul Razi menyampaikan langkah-langkah strategis-teknis yang harus dilakukan para pihak terkait. "Pertama, kita mendesak Kapolri bersama jajarannya untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap wartawan di seluruh Indonesia, baik yang sedang berproses hukum maupun yang sedang dilaporkan oleh masyarakat. Polisi jangan jadi centengnya para oknum pengusaha dan pejabatlah. Umumnya kasus yang diproses polisi itu khan yang dilaporkan oknum berduit, kalau bukan pengusaha, yaa politisi, pejabat, dan semacamnya," bebernya. Kedua, menurut Fachrul Razi, lembaga pemangku pers yang dinilai gagal melindungi kemerdekaan pers Indonesia, yakni Dewan Pers, harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Dewan Pers harus dimintai pertanggungjawaban, mengapa situasi kemerdekaan pers bisa memburuk seperti belakangan ini. Mereka diberikan dana APBN puluhan miliar setiap tahun untuk mengembangkan kemerdekaan pers, bukan sebaliknya membungkam kebebasan pers. Mereka harus diseret ke meja hijau. Apalagi terkait kematian wartawan Muhammad Yusuf, para pengurus Dewan Pers dan staf ahlinya wajib mempertanggungjawabkan kebijakan mereka yang melanggar hukum itu," tegas Bang Fachrul. Dirinya juga menyarankan agar para pekerja pers harus bersatu memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan pers Indonesia, sebab menurutnya, tanpa kemerdekaan pers, demokrasi tidak mungkin berjalan. "Saya harapkan agar kawan-kawan pers se-Indonesia bersatu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan pers itu butuh persatuan sesama pekerja pers. Kita ciptakan kehidupan pers merdeka yang kuat, kokoh, dan merata kekuatannya di seluruh wilayah Indonesia," harap Fachrul. (HWL/Red) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Senator DPD RI: Polri Harus Hentikan Kriminalisasi Wartawan! . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Forum Advokat Pemerintah Bersih Mendatangi Kejaksaan Agung Terkait Kasus Lahan Posted: 07 Jul 2018 12:34 AM PDT  Ket Gambar : Forum Advokat Pemerintah Bersih (FABI) / Ket Foto. Doc. Oborkeadilan "Ini terkait dengan dampak ketahanan pangan mengingat dewasa ini kita yang dahulu mempunyai program swasembada pangan untuk mencukupi kebutuhan pokok justru membeli beras impor," kata Koordinator FABI HM Ilal Ferhard di Kejagung, Jumat (6/7). Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kejaksaan Agung segera menuntaskan persoalan tersebut tanpa bertele-tele, serta meminta kepada instasi terkait agar setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan yang telah ada dan tidak abai terhadap proses administrasi pemerintahan baik itu secara formil dan materiil. Sebab, pihaknya khawatir dengan keberlangsungan lahan seluas 400 hektar yang merupakan lahan pertanian yang telah menjadi alih fungsi sebagai perumahan oleh salah satu perusahaan. Hal ini, jelasnya, dapat menabrak Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 1999 tentang Perlindungan Lahan Pertanian. "Berdasarkan pengecekan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh tim kami, ternyata lahan tersebut merupakan lahan pertanian produktif," katanya. Ditambahkan Rudi Nasution, Sekjend Fabi yg juga merupakan Kordinator Tim, " Bahwa akan ada pemanggilan Pemerintahan Kab. Tanggerang, atas dugaan menabrak, melanggar uu lingkungan hidup no. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat. 3. lahan pertanian tidak boleh digunakan untuk lahan bisnis. bahwa disini dugaan bupati tanggerang, dari pertanian untuk rakyat lahan hijau digunakan untuk lahan bisnis ". tutupnya. [MI] Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Forum Advokat Pemerintah Bersih Mendatangi Kejaksaan Agung Terkait Kasus Lahan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
