Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award |
- Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award
- Kabupaten Pulau Morotai Terima Tiga Penghargaan Tingkat Nasional.
- BI Akui Inflasi Maluku 2018 Terkendali dan Tepat Sasaran
- DKP Nusa Tenggara Timur Lakukan Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi PSAT
- Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat
- Bendungan Bendo Ditargetkan Selesai Akhir 2019
- Andika Perkasa Pimpin Sertijab Marga Taufiq Sebagai Pangdam Pattimura Pengganti Suko Pranoto
- Leting ZLD Polres Bireuen Dan Polres Aceh Timur Tahlilan Bersama Atas Meninggalnya Brigadir M. Jamil
- Kapolsek Banda Alam Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah Melalui Safari Shalat Berjama’ah
- Tingkatkan Budaya Tertib Berlalu Lintas, Polsek Peureulak Barat Pasang Spanduk Imbauan
- Dialog Dengan Warga, Bhabinkamtibmas Polsek Nurussalam Sampaikan Pesan Kamtibmas
- Bhabinkamtibmas Polsek Peureulak Dampingi Petugas Pengukur Tapal Batas Wilayah Gampong Paya Lipah
- Upaya Menangkal Berita Hoax, Bhabinkamtibmas Polsek Banda Alam Rangkul Warga
- BMKG Imbau Masyarakat Tidak Beraktivitas Di Radius 500 Meter di Tepi Pantai Selat Sunda
- Lagi Akibat Miras, Mobil Truck Tabrak Pickup yang Terparkir
- Tim Charlie Bekuk Seorang Oknum Mahasiswa Terduga Pelaku Curanmor Beserta BB
- Bripka Syahrir Berhasil Menggagalkan Penyelundupan 170 Kantong Miras Jenis Cap Tikus
- Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra
- Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra
- Bagikan Ratusan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponorogo agar Ibadah Lebih Nyaman
- Sosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Jatim
- Resmikan Rusun hingga Jembatan di Tulungagung
- Blusukan ke Pasar Ngemplak, Pastikan Harga Beras Stabil
- Bangun Tanggul di Kali Bogel: Upaya Pemerintah Bebaskan Warga Sutojayan dari Banjir Tahunan
- Reskrimsus: kasus "Jhin Chan" diselesaikan Polres Buru
| Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award Posted: 05 Jan 2019 12:16 PM PST  JAKARTA, LELEMUKU,.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku mengawali tahun 2019 dengan meraih Anugerah Harmony Award sebagai kota dengan kategori paling rukun se-Indonesia dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI,(3/1).Anugerah ini diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti ke-73 dan diterima Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler. Dari sejumlah kota-kota di Indonesia, Kota Ambon kemudian ditetapkan sebagai kota dengan kategori kehidupan keagamaan paling rukun melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Selain Kota Ambon Penghargaan serupa juga diberikan kepada Provinsi Kalimatan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimatan Timur, Kabupaten Bulungan dan Kota Yogyakarta. Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki tahun 2019 ada enam sasaran strategis yang telah digariskan, diantaranya, meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, meningkatnya akses layanan pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan dan peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang keagamaan.  Menteri Agama RI menyampaikan Apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dianugerahi Harmony Award, serta seluruh instansi terkait atas dukungan dan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan kehidupan beragama selama ini.Wawali dihadapan awak media setelah menerima penghargaan sampaikan dengan penghargaan yang kita terima hari ini, maka semakin banyak tantangan yang kita hadapi kedepan. "Kalau beberapa waktu lalu kita terima Setara Institute sebagai salah kota dari 10 kota yang dianggap mempunyai tingkat toleransi yang paling tinggi, dan hari ini oleh Kementerian Agama RI kita diberikan penghargaan sebagai kota yang mempunyai tingkat harmonisasi yang cukup baik di seluruh Indonesia, tantangan bagi kita adalah bagaiman kita memelihara itu," Ungkapnya. Wawali mengajak semua pihak untuk terus memupuk rasa persaudaraan kita bersama dalam menjalani tahun 2019 ini. Sebagai Informasi, selain Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Indonesia, Anugerah Harmony Award kategori Berkinerja Terbaik juga diberikan kepada Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) diantaranya, FKUB Aceh, FKUB DKI Jakarta, FKUB Kalimatan Barat, FKUB Kota Bekasi, FKUB Gubung Kidul dan FKUB Tasikmalaya. Hadir mendapimpingi Wawali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, M.R. Latuconsina, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Abdullah Raharusun, Kepala Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Yan Suitela serta staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon. (DiskominfoSandiAmbon) |
| Kabupaten Pulau Morotai Terima Tiga Penghargaan Tingkat Nasional. Posted: 05 Jan 2019 10:32 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dua Penghargaan dari ajang Innovative Government Awards (IGA) 2018 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, dan satu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Dari IGA 2018, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Juara 1 Pemerintah Kabupaten untuk kategori Daerah Perbatasan Terinovatif dan Juara 3 Pemerintah Kabupaten untuk kategori Daerah Tertinggal Terinovatif. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Jumat (7/12) di Jakarta. Selama 2018 Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara telah menciptakan 22 inovasi, di antaranya Kartu Morotai Sejahtera (KMS), progam mengalirkan listrik dan air untuk rumah yang belum teraliri listrik dan air, pembangunan jalan dengan sistem swakeloa bersama masyarakat sepanjang 20 Kilometer pada tahun 2017 dan 40 kilometer pada tahun 2018. Selain itu program Dapur Sehat untuk kebersihan lingkungan dan sanitasi masyarakat, dan layanan Transportasi Gratis (Laris) yang diselenggarakan setiap menjelang hari raya selama seminggu sebelum hari Raya. Dari Kementerian PUPR, Pemkab Morotai mendapatkan penghargaan sebagai Juara 2 Nasional. Ini penghargaan yang diberikan kepada kabupaten yang melaksanakan inovasi dalam penerapan teknologi infrastruktur. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono pada malam yang sama. Kementerian PUPR menilai Pemkab Morotai melakukan inovasi dalam penerapan teknologi infrastruktur pada water front city, Talud Buho Buho, Irigasi Tiley dan Progam Dapur Sehat. Pemkab Pulau Morotai dianggap telah membangun infrastruktur secara massif dan terencana baik. Selain piagam, PUPR memberikan insentif Rp20 miliar bagi Kabupaten Pulau Morotai. Menurut Bupati Benny Laos, apresiasi yang diraih Kabupaten Pulau Morotai merupakan hasil kerja sama seluruh ASN dan segenap masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. "Ini adalah yang pertama dan merupakan kebanggan bagi Kabupaten Pulau Morotai," Inovasi yang dilakukan Pemkab Pulau Morotai tahun 2018 fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Karena kebutuhan dasar merupakan pondasi untuk meletakkan dasar bagi pembangunan yang kokoh di masa mendatang untuk kesejahteraan masyarakat. "Arah inovasi tahun depan adalah kemandirian ekonomi," ungkapnya. (InfoMalut) |
| BI Akui Inflasi Maluku 2018 Terkendali dan Tepat Sasaran Posted: 05 Jan 2019 10:32 AM PST  AMBON, LELEMUKU.COM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menilai inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2018 terkendali dan berada pada sasaran inflasi.Menurut Kepala KPw BI Maluku, Bambang Pramasudi, inflasi dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar 1,14% month to month (mtm) dan secara keseluruhan tahun 2018 sebesar 3,35% year on year (yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 4%±1% (yoy). "Namun, inflasi Maluku 2018 sebesar 3,35%(yoy) tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2017 yang sebesar 0,78% (yoy)," ungkap dia dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Sabtu (5/1). Meningkatnya inflasi Maluku 2018 disebabkan oleh inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang sebesar 4,72% (mtm) atau 10,19% (yoy). Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan utamanya disebabkan oleh komoditas angkutan udara akibat sudah tidak beroperasinya beberapa rute penerbangan, dan berkurangnya frekuensi penerbangan dari beberapa Maskapai, yang menyebabkan harga tiket angkutan udara meningkat tajam. "Kenaikan harga tiket angkutan udara juga disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan tarif angkutan udara dalam 3 bulan terakhir, menjadi faktor utama pemicu inflasi di Maluku sampai dengan Desember 2018. Peningkatan inflasi juga terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,16% (mtm) atau 6,16% (yoy), utamanya sandang wanita dan sandang anak. Kenaikan ini seiring dengan tingginya permintaan pakaian baru untuk perayaan Hari Natal," papar dia. Namun, inflasi Maluku masih tertahan oleh kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 1,43% (mtm) atau deflasi 3,55% (yoy). Deflasi pada kelompok bahan makanan utamanya disebabkan oleh komoditas ikan segar dan beberapa jenis sayuran lainnya seiring dengan tercukupinya pasokan, terutama sayuran yang diproduksi lokal seperti ketimun, kangkung dan nangka muda. "Selain itu, harga beras di Maluku masih stabil seiring konsistensi Bulog Divre Maluku-Maluku Utara dalam melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog juga telah memastikan pasokan beras di wilayah Maluku setara dengan 3 bulan konsumsi," ungkap Bambang. Dikatakan guna menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah melakukan beberapa upaya pengendalian inflasi. Menjelang Natal, TPID Maluku dan Dinas Perhubungan Maluku telah melakukan koordinasi melalui pertemuan langsung dan melalui surat kepada maskapai penerbangan dalam upaya pengendalian harga tiket angkutan udara antara lain koordinasi untuk penambahan frekuensi penerbangan. "Namun, berdasarkan informasi dari pihak maskapai, pengurangan frekuensi penerbangan tersebut dilakukan atas dasar peningkatan utilisasi pesawat dan profitabilas maskapai dengan memaksimalkan ke rute yang lebih padat penumpang seperti Jakarta - Denpasar. Pengurangan frekuensi juga disebabkan oleh parkirnya beberapa pesawat jenis Boeing Max-8 dalam rangka pelaksanaan audit," papar dia Selanjutnya, TPID Maluku telah bersinergi bersama Satgas Pangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan sidak harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar tradisional, swalayan dan distributor. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyelenggarakan pasar murah bahan pokok, dan Dinas Kelautan & Perikanan menyelenggarakan pasar murah ikan segar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon juga sedang mengupayakan persetujuan Rancangan Perda terkait budidaya ikan kepada DPRD. Tujuannya adalah untuk menambah pasokan ikan segar di saat musim paceklik ikan karena cuaca yg kurang kondusif, serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan dan akan terus diupayakan pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 4,0%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku," jelas dia. (Laura Sobuber) |
| DKP Nusa Tenggara Timur Lakukan Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi PSAT Posted: 05 Jan 2019 10:32 AM PST  KUPANG, LELEMUKU.COM - Pada masa perdagangan bebas seperti sekarang ini, tarif eksport maupun import bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam perdagangan antar negara namun hal yang menjadi sorotan saat ini adalah persyaratan mutu, keamanan pangan, dan sanitary produk.Kondisi tersebut menuntut negara-negara produsen untuk meningkatkan daya saing produk diantaranya produk sayur dan buah segar. Untuk dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak diantaranya petani sebagai produsen, distributor sebagai pelaku pelaksana eksport dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah sebagai lembaga penjamin mutu dan keamanan produk pangan segar asal tumbuhan. Penyediaan pangan segar yang aman dan bermutu bukan hanya merupakan isu perdagangan semata namun merupakan salah satu amanat dari Undang Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang jelas mengatakan bahwa orng yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Untuk mengimplemetasikan amanat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT selaku Lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) terus melakukan tugas dan fungsinya dengan melakukan sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terhadap hasil pertanian dari petani perorangan, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani yang mau menerapkan sistem budidaya buah dan sayur yang baik (Good Agriculture Practices). Pada Tahun 2018, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT melalui Bidang Ketahanan Pangan berhasil mengeluarkan 10 (sepuluh) Sertifikat Prima 3 dengan 1 (satu) Nomor Registrasi PSAT yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota yakni 1) Kota Kupang sebanyak 2 Sertifikat Prima 3 yakni KWT Ie Hari – Brokoli (53/71-3-I.II/14-012-12/2018) dan KWT Ruba Deo – Bayam Hijau (53/71-3-I.II/11-014-12/2018); 2) Kabupaten Kupang sebanyak 3 Sertifikat Prima 3 yakni Poktan Oe Anak B – Beras (53/01-3-II/I-005-11/2018), Poktan Fajar Pagi – Cabe Rawit (53/01-3-I.II/17-013-12/2018) dan CV. Intan – Beras (53/01-3-II/I-006-11/2018) dengan 1 Nomor Registrasi PSAT Nomer Reg. MENTAN RI PD 53.01-II.I.03-003-11/2018 ; 3) TTS dengan 2 Sertifikt Prima 3 Yakni Poktan Tunas Muda – Jeruk Keprok (53/02-3-I.I/22-007-11/2018) dan Poktan Tonatun – Petsay Kumbang (53/02-3-I.II/63-008-11/2018) ; 4) Rote Ndao dengan 1 Sertifikat Prima 3 yakni Poktan Dalek Esa – Semangka Merah (53/14-3-I.I/52-009-11/2018); 5) Ngada dengan 2 Sertifikat prima 3 yakni Poktan Sedang Mekar – Cabe Keriting (53/09-3-I.II/16-010-11/2018) dan Poktan Cendrawasih – Cabai Keriting (53/09-3-I.II/16-011-12/2018). Dari pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama yang baik dari pelaku usaha dan Dinas terkait yang ada di kabupaten/kota penerima. Untuk mengapresiasikan keberhasilan pencapaian tersebut pada kegiatan Rapat Pimpinan Dinas Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi NTT yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018, dilakukan penyerahan Sertifikat Prima 3 dan Nomor Registrasi langsung kepada pimpinan masing-masing kabupaten Kota yang merekomendasikan pelaku usahanya. Pada penyerahan sertifikat tersebut, Kabupaten Ngada sebagai salah satu penerima sertifikat prima 3 dengan 2 (dua) Kelompok Tani Penerima tidak diserahkan kepada pimpinan yang hadir oleh karena yang merekomendasikan proses Sertifikasi Prima 3 berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngada. Dengan diterbitkannya 10 (sepuluh) Sertifikat dan 1 Nomor Registrasi PSAT maka total sertifikat dan nomor registrasi yang sudah diterbitkan oleh OKKP-D Provinsi NTT adalah sebanyak 12 Sertifikat dengan 3 Nomor Registrasi PSAT. Pelaksanaan Sertifikasi Prima 3 dan Nomer Registrasi PSAT yang telah dilakukan oleh OKKP-D Provinsi NTT diharapkan dapat menjadi jaminan terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dimasyarakat. Semoga dengan terbitnya jaminan-jaminan tersebut, semakin banyak lagi produsen pangan segar asal tumbuhan yang mau untuk mendaftarkan dan menerapkan produk dan sistem pertaniannya yang dilaksanakan berdasarkan Good Agriculture Practices. (DKPNTT) |
| Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat Posted: 05 Jan 2019 09:34 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat. Keseluruhan sertifikat itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan. Presiden saat memberikan sambutan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki. "Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun. Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara. "Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," ucapnya soal target pertama yang ditetapkan Presiden. Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada. Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah. "Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya. Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi. BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi. "Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng. Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia. "Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tuturnya. BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN "Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya. Untuk diketahui, target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui. Tahun 2018 kemarin, target sebanyak 7 juta sertifikat bahkan jauh terlampaui hingga mencapai hampir 9,4 juta sertifikat yang telah terbit, tepatnya 9.315.006 sertifikat. "Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Presiden dalam akun Instagramnya pada Jumat, 4 Januari 2019. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan begitu, di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah kian berkurang atau kita harapkan dapat menghilang sama sekali. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bendungan Bendo Ditargetkan Selesai Akhir 2019 Posted: 05 Jan 2019 09:34 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bendungan Bendo Ditargetkan Selesai Akhir 2019. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo mengunjungi proyek Bendungan Bendo yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pembangunan bendungan yang sudah berjalan 77 persen tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Kepala Negara mengatakan, bendungan ini besar manfaatnya bagi pertanian sekitar. Diharapkan produktivitas para petani dapat meningkat dengan adanya pengairan dari bendungan itu. "Waduk Bendo ini bisa menampung 43 juta kubik air yang nanti akan bisa mengairi kurang lebih 7.700 hektare. Kita harapkan dulu yang hanya panen sekali jadi tiga kali, yang dua kali menjadi tiga kali," ucapnya selepas peninjauan pada Jumat, 4 Januari 2019. Selain untuk irigasi, Bendungan Bendo ini nantinya juga akan dimanfaatkan untuk penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan industri. Bendungan ini diharapkan juga bermanfaat untuk pengendalian banjir di Kota Ponorogo dan Kabupaten Madiun serta sebagai objek pariwisata. Di samping itu, pemerintah juga sedang membangun sejumlah bendungan lainnya di Jawa Timur. Jawa Timur sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia memang sangat membutuhkan adanya bendungan-bendungan itu untuk meningkatkan pertanian. "Di Jawa Timur banyak sekali waduk yang sedang kita bangun. Waduk Bendo, Waduk Tukul, Waduk Tugu, Waduk Bagong, Waduk Semantok, dan Waduk Gongseng. Banyak sekali dibangun di Jawa Timur karena memang diperlukan sebagai lumbungnya pangan Indonesia," kata Presiden. Untuk diketahui, di masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menargetkan 65 yang berupa 16 pembangunan bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru untuk mendukung ketahanan air dan pangan nasional. Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bendungan Bendo Ditargetkan Selesai Akhir 2019 . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Andika Perkasa Pimpin Sertijab Marga Taufiq Sebagai Pangdam Pattimura Pengganti Suko Pranoto Posted: 05 Jan 2019 08:07 AM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) dan Panglima Komando Daerah Militer XVI/Ptm (Pangdam XVI/Ptm) beserta lima jabatan perwira tinggi (Pati) TNI AD lainnya di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Kamis (3/1).Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya dalam keterangannya setelah acara Sertijab yang juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman. Dijelaskan Kadispenad, dalam Sertijab tersebut sebagai pejabat Irjenad yang baru, Mayjen TNI Suko Pranoto yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XVI/ Pattimura menggantikan Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto dan Pangdam XVI/Pattimura yang baru dijabat oleh Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. "Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto sendiri menjadi Asisten Perencanaan (Asrena) Kasad yang sebelumnya kosong," jelas Brigjen TNI Candra. "Selain itu, Kasad menyerahterimakan empat jabatan Kabalakpus (Badan Pelaksana Pusat) TNI AD meliputi Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Dirajenad), Direktur Peralatan Angkatan Darat (Dirpalad), Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) dan Kepala Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Kadislaikad)," imbuhnya. Adapun empat pejabat Kabalakpus yang baru tersebut yaitu Kolonel Caj F.F. Fransis Wewengkang sebagai Dirajenad, Kolonel Cpl Subagyo, S.E. sebagai Dirpalad, M.M., Kolonel Inf Eddy Syahputra Siahaan, S.I.P., M.M. sebagai Kadisjarahad, serta Brigjen TNI P. Gunung Sarasmoro sebagai Kadislaikad. Sedangkan pejabat sebelumnya yaitu Brigjen TNI Erry Herman, S.E, M.P.A. (Dirajenad), Brigjen TNI Sigid Witjaksono, S.I.P., M.Si. (Dirpalad), Brigjen TNI Djashar Djamil, S.E. (Kadisjarahad) dan Brigjen TNI Eko Erwanto (Kadislaikad) menduduki jabatan sebagai Staf Khusus Kasad. "Sebagaimana umumnya, serah terima jabatan ini ditandai dengan penyerahan lambang satuan kepada Kasad dari pejabat lama dan selanjutnya oleh Kasad diserahkan kepada pajabat baru. Kemudian setelah penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pemasangan pangkat dan penandatanganan naskah Sertijab serta laporan resmi dari masing-masing pejabat kepada Kasad," jelas Kadispenad. "Dalam rangkaian tersebut juga, dilakukan penyerahan tongkat komando Pangdam XVI/Ptm oleh Kasad. " Semuanya berjalan dengan lancar dan semoga para pejabat tersebut dapat melanjutkan tongkat estafet para pejabat sebelumnya dengan lebih baik," tuturnya. Ditambahkan oleh Kadispenad bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi, Sertijab pejabat utama di lingkungan TNI AD ini merupakan hal yang lazim dan alamiah, bahkan harus dilakukan. "Sertijab ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan dinamika organisasi militer, baik bagi kepentingan pembinaan satuan maupun pembinaan personel, tidak hanya bagi yang bersangkutan namun juga menyeluruh," ujar Candra. Kadispenad mengatakan, untuk menegaskan komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi di lingkungan TNI AD, para pejabat baru tersebut diambil sumpahnya oleh Kasad dan juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas. Selain Kadispenad, dalam kesempatan tersebut hadir para Asisten Kasad, Kapuskodalad, Dandenma Mabesad, perwakilan prajurit di lingkungan Mabesad serta Ketua Umum Persit KCK Ibu Hetty Andika Perkasa beserta para Pengurus. (Dispenad) |
| Leting ZLD Polres Bireuen Dan Polres Aceh Timur Tahlilan Bersama Atas Meninggalnya Brigadir M. Jamil Posted: 05 Jan 2019 07:59 AM PST |
| Kapolsek Banda Alam Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah Melalui Safari Shalat Berjama’ah Posted: 05 Jan 2019 07:49 AM PST |
| Tingkatkan Budaya Tertib Berlalu Lintas, Polsek Peureulak Barat Pasang Spanduk Imbauan Posted: 05 Jan 2019 07:49 AM PST |
| Dialog Dengan Warga, Bhabinkamtibmas Polsek Nurussalam Sampaikan Pesan Kamtibmas Posted: 05 Jan 2019 07:49 AM PST |
| Bhabinkamtibmas Polsek Peureulak Dampingi Petugas Pengukur Tapal Batas Wilayah Gampong Paya Lipah Posted: 05 Jan 2019 07:49 AM PST |
| Upaya Menangkal Berita Hoax, Bhabinkamtibmas Polsek Banda Alam Rangkul Warga Posted: 05 Jan 2019 07:39 AM PST |
| BMKG Imbau Masyarakat Tidak Beraktivitas Di Radius 500 Meter di Tepi Pantai Selat Sunda Posted: 05 Jan 2019 05:27 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul BMKG Imbau Masyarakat Tidak Beraktivitas Di Radius 500 Meter di Tepi Pantai Selat Sunda. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Gunung Anak Krakatau Berdasarkan informasi Badan Geologi terkait perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau, serta dengan mempertimbangkan kondisi lereng/tebing dasar laut ataupun kondisi potensi kegempaan di Selat Sunda, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat bahwa waspada tsunami masih diterapkan. "Zona waspada tsunami masih diterapkan dalam radius 500 m dari tepi pantai yang berada pada elevasi rendah (elevasi kurang dari 5 m di atas permukaan laut)," kata Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr. Ir. Muhamad Sadly, M. Eng, dalam siaran persnya Sabtu (5/1) siang. BMKG meminta masyarakat tetap tenang dan waspada, dalam beraktivitas di pantai/pesisir Selat Sunda, dalam radius 500 m dari tepi pantai yang berada pada elevasi rendah. Selain itu, masyarakat diminta terus memonitor perkembangan informasi terkait kewaspadaan bahaya tsunami, melalui website, aplikasi mobile dan media sosial InfoBMKG, serta memonitor perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui aplikasi *MAGMA INDONESIA* Badan Geologi-ESDM, agar tidak terpancing dengan informasi / isu yang menyesatkan. "BMKG beserta Badan Geologi dengan dukungan TNI dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman masih tetap terus memantau, dan akan terus menyampaikan informasi perkembangannya," tegas Muhammad Sadly. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aktivitas Gunung Anak Krakatau telah memicu terjadinya bencana tsunami di Selat Sunda, yang menyebabkan ratus orang meninggal di Pandeglang (Banteng) dan Lampung Selatan (Lampung). Selain itu, ribuan warga saat ini masih tinggal di tempat-tempat penampungan pengungsi. (EN/BMKG/ES) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BMKG Imbau Masyarakat Tidak Beraktivitas Di Radius 500 Meter di Tepi Pantai Selat Sunda . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Lagi Akibat Miras, Mobil Truck Tabrak Pickup yang Terparkir Posted: 05 Jan 2019 05:24 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Lagi Akibat Miras, Mobil Truck Tabrak Pickup yang Terparkir. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,-Unit Lalulintas Polsek Jayapura Selatan mendatangi TKP Kecelakaan Mobil Dump Truck menabrak mobil pickup yang sedang parkir dikarenakan pengemudinya dalam keadaan dipengaruhi minuman keras bertempat di Jalan Poros Jayapura-Argapura tepatnya didekat Hotel Viona Argapura Misi Distrik Jayapura Selatan, Sabtu (05/01/18) Pukul 02.00 dini hari. Kecelakaan tersebut antara Mobil Dump Truck nomor polisi DS 9727 AB dengan Mobil Mitsubishi Pickup nomor polisi PA 8385 AJ milik Susilo (42) yang dalam keadaan terparkir. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK melalui Kapolsek Jayapura Selatan Kompol Marthin Koagouw, S.H ketika dihubungi via telepon selulernya membenarkan kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi Mobil Dump Truck yakni S (42) warga Entrop dipengaruhi minuman keras dalam berkendara. Kapolsek menuturkan, Sebelum kecelakaan tersebut terjadi menurut saksi, Mobil Dump Truck datang dari arah Jayapura tujuan Entrop sesampainya di TKP pengendara Mobil Dump Truck yang di pengaruhi minuman keras menabrak mobil Mitsubishi Pickup yang sedang parkir pada bagian belakang samping kanan di bahu jalan. "Tak hanya sampai disitu, kemudian pengendara Mobil Dump Truck membanting stir Mobilnya kesebelah kanan dan masuk kedalam parit/got yang ada di pinggir jalan selanjutnya mengakibatkan ke dua kendaraan mengalami kerusakan," Ungkap Kapolsek. Dirinya juga menambahkan, Untuk kerugian material diperkirakan Sekitar 30 juta rupiah, dan untuk tindakan Kepolisian yang diambil yakni menerima laporan, mendatangi TKP, mengumpulkan keterangan saksi dan mengamankan pengemudi mobil dump truck yang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras bersama barang buktinya ke Mapolsek Jayapura Selatan untuk proses selanjutnya oleh Unit Lalulintas.(*) Penulis : Humas Sakura Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lagi Akibat Miras, Mobil Truck Tabrak Pickup yang Terparkir . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Tim Charlie Bekuk Seorang Oknum Mahasiswa Terduga Pelaku Curanmor Beserta BB Posted: 05 Jan 2019 05:24 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Tim Charlie Bekuk Seorang Oknum Mahasiswa Terduga Pelaku Curanmor Beserta BB . Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Tribratanews.papua.polri.go.id Polres Jayapura Kota,-Terus lakukan penyelidikan terkait tindak pidana Curanmor, Tim Charlie kembali berhasil membekuk seorang oknum Mahasiswa berinisial LM (22) di Pangkalan Ojek Depan Kantor Kelurahan Waena Distrik Heram, Jumat (04/01/18) Pukul 19.15 Wit. LM ditangkap setelah sebelumnya SPM yang dipinjamkan kepada rekannya JM (20) tertangkap oleh tim Charlie, kemudian dikembangkan hingga tim berhasil menangkap LM (22) karena SPM yang diamankan dimana diketahui dipinjam oleh JM dari LM merupakan SPM hasil curian sesuai dengan Laporan Polisi yang terdaftar di Polsek Abepura pada 15 Februari 2018. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, S.H., S.IK melalui Wakapolres Kompol Heru Hidayanto, S.Sos selaku pengendali Tim Charlie ketika dikonfirmasi membenarkan penangkapan LM (22) terduga pelaku Curanmor beserta barang bukti berupa SPM Honda Beat nomor polisi DS 2588 RE milik Untung Sutrisno (31) warga Kotaraja. Wakapolres menuturkan, Tim dalam penyelidikannya berhasil mendapatkan informasi terkait LM (22) yang diketahui merupakan pelaku Curanmor, kemudian melakukan pemantauan diseputaran waena hingga ditemukan SPM Honda Beat yang digunakan JM saat itu dimana diketahui SPM tersebut memiliki laporan polisi. "Tim langsung membekuk JM dan melakukan interogasi hingga didapati info bahwa SPM tersebut dipinjamnya dari LM yang saat itu berada didepan Kantor Kelurahan Waena, dengan sigap Tim langsung menuju ke Lokasi LM berada dan melakukan penangkapan terhadapnya," Ungkap Wakapolres. Dirinya juga menambahkan, kini LM (22) telah diserahkan ke Polsek Abepura untuk dilakukan pengembangan terhadap kepemilikan SPM Honda Beat yang didapat bersamanya dan diketahui hilang pada bulan Februari 2018 di Perumahan Bucen IV Kotaraja Kelurahan Vim Distrik Abepura.(*) Penulis : Humas Sakura Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tim Charlie Bekuk Seorang Oknum Mahasiswa Terduga Pelaku Curanmor Beserta BB . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bripka Syahrir Berhasil Menggagalkan Penyelundupan 170 Kantong Miras Jenis Cap Tikus Posted: 05 Jan 2019 05:24 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bripka Syahrir Berhasil Menggagalkan Penyelundupan 170 Kantong Miras Jenis Cap Tikus. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.
Tribratanews.malut.polri.go.id-Polda Maluku Utara, Danpos Pelabuhan Fery Bastiong Bripka Syahrir berhasil menggalkan penyelundupan ratusan minuman keras jenis cap tikus, di Pelabuhan Feri Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate pada saat melakukan razia rutin terhadap kendaraan dan barang bawaan penumpang yang baru turun dari kapal fery KMP Maming. "Barang haram tersebut berhasil kami amankan pada saat melakukan razia rutin serta pemeriksaan barang bawaan penumpang yang baru turun dari kapal fery KMP Maming di pelabuhan bastiong, yang baru tiba dari Sofifi dengan tujuan pelabuhan bastiong fery ternate." Ujar Bripka Syahrir. Dari hasil Razia tersebut Bripka Syahrir berhasil mengamankan 8 (delapan) kantong plastik berwarna Hitam di dalam grobak, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi kantong plastik Warna Hitam tersebut berisikan miras jenis cap tikus sebanyak 170 kantong plastik. Sabtu 05/01/19.
Danpos Pelabuhan Fery bripka Syahrir saat menanyakan kepada buruh yang membawa gerobak tersebut siapa pemilik miras jenis captikus, dia pun tidak tahu siapa pemiliknya sementara itu para penumpang kapal fery KMP maming yang berada disekitranya juga tidak ada yang mau mengaku siapa pemilik barang haram ini. Barang bukti minuman keras sebanyak 170 kantong plastik tersebut di amankan dan diserahkan ke Polsek Ternate Selatan untuk diamankan, sementara pemilik barang haram ini masih dalam tahap penyelidikan. Bripka Syahrir juga mengatakan saat modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan jasa buruh gerobak untuk melloskan minuman keras jenis captikus dari razia petugas di pelabuhan. (Wtftt) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bripka Syahrir Berhasil Menggagalkan Penyelundupan 170 Kantong Miras Jenis Cap Tikus . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra Posted: 05 Jan 2019 04:47 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  DPRD Maluku Utara (Malut) menilai pemerintah provinsi (pemprov) tidak serius dan lambat dalam merespons penurunan harga kopra di pasaran.Wakil Ketua DPRD Malut, Ishak Naser di Ternate, Malut, Sabtu, mengatakan hingga saat ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra Posted: 05 Jan 2019 04:37 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. DPRD Maluku Utara (Malut) menilai pemerintah provinsi (pemprov) tidak serius dan lambat dalam merespons penurunan harga kopra di pasaran.Wakil Ketua DPRD Malut, Ishak Naser di Ternate, Malut, Sabtu, mengatakan hingga saat ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Pemprov Malut dinilai lambat atasi harga kopra . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bagikan Ratusan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponorogo agar Ibadah Lebih Nyaman Posted: 05 Jan 2019 03:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bagikan Ratusan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponorogo agar Ibadah Lebih Nyaman. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Kasus sengketa lahan wakaf dengan ahli waris lahan banyak terjadi di sejumlah wilayah. Masalah itu muncul apabila ada pihak ahli waris yang mempermasalahkan status tanah wakaf itu di saat tidak adanya sertifikat tanah. "Di Jakarta ada tanah wakaf, sudah dibangun masjid yang gede. Letaknya agak di pusat kota. Dulunya enggak ada masalah, tapi belum pegang sertifikat. Karena harga tanah sudah Rp120 juta (per meter persegi) ahli waris mulai ngutik-ngutik. Nah, masalah (muncul)," cerita Presiden saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah wakaf di Masjid Ar-Rahmah, Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jumat, 4 Januari 2019. Ketiadaan sertifikat tersebut menjadikan bangunan yang berada di atas tanah wakaf rawan digugat. Tanah wakaf biasanya dipakai untuk tempat ibadah, seperti masjid, musala, pesantren, maupun yayasan pendidikan. Meski demikian, tak banyak tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri bangunan itu memiliki sertifikat. "Sekarang kalau sudah pegang seperti ini (sertifikat) saya kira semuanya nyaman dan aman secara hukum. Jelas di situ tertera nama, luas, kepemilikan, beserta status hak hukum atas tanah yang ada," ujar Presiden dalam sambutannya.
Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur kali ini, Presiden menyerahkan 213 sertifikat bagi tanah wakaf di Jawa Timur. Bidang tanah wakaf yang kini bersertifikat tersebut tersebar di 6 kabupaten, yakni Ponorogo dengan 60 bidang tanah, Trenggalek dengan 28 bidang tanah, Tulungagung dengan 20 bidang tanah, Pacitan dengan 35 bidang tanah, Ngawi dengan 20 bidang tanah, dan Bojonegoro dengan 50 bidang tanah. "Ini sudah kita serahkan tidak hanya di Jawa Timur. Di Aceh, Sumatra Barat, NTB, semuanya. Terutama kita prioritaskan untuk tanah-tanah wakaf yang berkaitan dengan masjid dan musala. Karena banyak masalah-masalah yang ada di situ," tuturnya.
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bagikan Ratusan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponorogo agar Ibadah Lebih Nyaman . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Sosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Jatim Posted: 05 Jan 2019 03:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Sosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Jatim. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur menyosialisasikan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2019 kepada para pendamping desa dan perangkat desa dari seluruh Jawa Timur. Presiden menjelaskan bahwa dana desa pada tahun ini dianggarkan sebanyak Rp70 triliun untuk desa-desa di seluruh Indonesia. "Tahun 2015 di seluruh Tanah Air telah kita kucurkan Rp20,7 triliun. Tahun berikutnya, 2016, meloncat menjadi Rp47 triliun. Tahun berikutnya, 2017, naik menjadi Rp60 triliun. Tahun 2018 naik lagi menjadi Rp60 triliun. Tahun 2019 ini dana desa naik menjadi Rp70 triliun plus dana kelurahan Rp3 triliun. Jadi Rp73 triliun," kata Presiden. Pelaksanaan sosialisasi kepada para pendamping desa dan perangkat desa tersebut berlangsung di alun-alun Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, pada Jumat, 4 Januari 2019. Dalam sosialisasi itu, Kepala Negara mengatakan bahwa dirinya ingin agar anggaran dana desa ini dapat terus meningkat tiap tahunnya. "Bukan karena apa-apa. Dari hasil survei yang kita lakukan, 85 persen masyarakat puas terhadap pengelolaan dana desa dan bermanfaat bagi masyarakat dan desa," tuturnya. Sementara untuk penggunaan dana tersebut, Presiden menyampaikan agar ke depannya para kepala desa dan pendamping dana desa untuk mulai memprioritaskan penggunaan pada pemberdayaan ekonomi dan pengembangan inovasi desa. "Kemarin dalam empat tahun kita lebih konsentrasi pada infrastruktur. Tetapi mulai tahun ini digeser. Tidak semua, tapi mulai digeser kepada pemberdayaan ekonomi. Digeser kepada inovasi-inovasi yang baru," ucapnya.
Setelah menghadiri acara sosialisasi, Presiden kemudian melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Agung Kabupaten Trenggalek. Usai salat Jumat, Presiden menyapa dan melayani permintaan warga untuk berswafoto. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 di Jatim . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Resmikan Rusun hingga Jembatan di Tulungagung Posted: 05 Jan 2019 03:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Resmikan Rusun hingga Jembatan di Tulungagung. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo meresmikan tiga rumah susun beserta jembatan Ngujang II yang semuanya berada di Kabupaten Tulungagung. Keempat proyek pembangunan tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketiga rumah susun tersebut ialah Rusun Mahasiswa IAIN Tulungagung, Rusun Mahasiswa STKIP PGRI, dan Rusunawa MBR Jepun. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan rusun mahasiswa IAIN Tulungagung, rusun mahasiswa STKIP PGRI Tulungagung, rusunawa MBR Jepun di Tulungagung, dan jembatan Ngujang II juga di Kabupaten Tulungagung," kata Presiden di halaman rusun STKIP PGRI, Tulungagung, Jumat, 4 Januari 2019. Kementerian PUPR pada Tahun 2016 membentuk 33 penyedia perumahan yang telah tersebar di 33 provinsi se-Indonesia. Salah salah satunya adalah pembangunan rumah susun di Kabupaten Tulungagung yang diresmikan Presiden ini. Ketiga rusun tersebut dibangun dengan anggaran sebesar Rp37,92 miliar. "Memang fasilitas-fasilitas ini diperlukan untuk mahasiswa dan tadi saya masuk ke ruangan-ruangan saya kira kualitas pengerjaannya juga sangat bagus," ucapnya. Pada tahun 2018 ini, pemerintah telah membangun rumah susun khusus mahasiswa sebanyak 275 di mana 45 rusun dari jumlah tersebut dibangun di Jawa Timur. "Paling banyak memang di Jawa Timur karena di sini rusun itu betul-betul dipakai dan sangat dibutuhkan," tuturnya. Dalam acara yang sama, Kepala Negara sekaligus meresmikan jembatan Ngujang II yang dibangun mulai tahun 2018 lalu dengan nilai kontrak sebesar Rp35,5 miliar. Jembatan tersebut dibangun untuk mengatasi kemacetan di jalan nasional yang melintasi Kota Tulungagung. Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Resmikan Rusun hingga Jembatan di Tulungagung . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Blusukan ke Pasar Ngemplak, Pastikan Harga Beras Stabil Posted: 05 Jan 2019 03:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Blusukan ke Pasar Ngemplak, Pastikan Harga Beras Stabil. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Grosir Ngemplak di Desa Botoran, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kedatangannya pada Jumat pagi, 4 Januari 2019, ke pasar tersebut menarik perhatian para pengunjung, pedagang, maupun warga yang sedang melintas di sekitar lokasi. Presiden Jokowi datang dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang sesekali melayani permintaan para pedagang maupun pengunjung untuk berswafoto.
Di salah satu kios yang menjajakan beras, Presiden Joko Widodo berdialog dengan pedagang mengenai harga beras terkini. Presiden juga menyambangi kios operasi pasar Bulog yang menjual beras dengan harga Rp8.500 per kilogram. "Yang pertama saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi," ujar Presiden dalam lokasi terpisah. Presiden menjelaskan, dalam kunjungannya itu ia menemukan bahwa harga beras di pasaran relatif stabil. Operasi pasar Bulog di bulan Januari ini membantu stabilnya harga tersebut.
"Stabilisasi lewat operasi pasar Bulog saya kira mulai efektif. Biasanya kalau kita lihat setiap Desember dan Januari naiknya pasti tinggi. Tadi saya lihat stabil, beras medium juga tercukupi. Harganya tadi kita cek langsung Rp8.500 (per kilogram)," kata Presiden. Satu kios lainnya yang dikunjungi Presiden ialah kios yang menjajakan daging ayam ras. Di sana Presiden juga berdialog dengan pedagang sambil memantau naik-turunnya harga daging ayam. Di pasar tersebut, Kepala Negara diketahui berbelanja 5 kilogram beras dan 4 kilogram daging ayam ras.
Setelah selama kurang lebih 30 menit di Pasar Ngemplak, Presiden Jokowi meninggalkan lokasi untuk beranjak ke acara berikutnya. Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Blusukan ke Pasar Ngemplak, Pastikan Harga Beras Stabil . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Bangun Tanggul di Kali Bogel: Upaya Pemerintah Bebaskan Warga Sutojayan dari Banjir Tahunan Posted: 05 Jan 2019 03:04 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Bangun Tanggul di Kali Bogel: Upaya Pemerintah Bebaskan Warga Sutojayan dari Banjir Tahunan. Silahkan baca dan menyimak artikelnya. Daerah Sutojayan yang berada di sekitaran Kali Bogel, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, selama ini diketahui menjadi daerah langganan banjir. Banjir besar yang merendam Sutojayan dan sekitarnya pada 2004 silam sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi warga dan menelan korban jiwa. Ibu Sri Wahyuni, warga setempat yang sudah bermukim di daerah tersebut selama kurang lebih 45 tahun, mengatakan bahwa di daerahnya hampir selalu terjadi banjir apabila hujan turun. Pada 2004 silam, banjir besar memorak-porandakan wilayah itu. "Pernah tahun 2004 banjir besar setinggi 2,5 meter. Semua orang disuruh mengungsi. Ternak-ternak semuanya hancur ditinggal," ujarnya saat ditemui Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu, 2 Januari 2019. Hal itu diamini oleh Sugeng, Kepala Kelurahan Sutojayan, yang ditemui terpisah. Ia mengatakan bahwa banjir tahun 2004 menenggelamkan hampir satu wilayah Sutojayan. Banjir itu rutin terjadi tiap tahunnya meski tidak sebesar pada 2004. "Sejak tahun 2004 di sini dilanda banjir besar yang mana hampir sewilayah ini tenggelam. Bahkan tingginya ini paling rendah ada tiga meter. Ini rutin tiap tahun ada banjir meski tidak sebesar 2004," ucapnya.
Menurutnya, banjir tersebut terjadi disebabkan karena meluapnya sungai yang tidak lagi mampu menampung aliran air. Hutan di daerah yang lebih tinggi di kawasan tersebut juga tak mampu lagi menyerap air hujan. "Sungai tidak bisa menampung lagi aliran air yang turun dari atas. Di atas ada hutan yang sudah gundul sehingga air hujan tidak terkendali dan semuanya mengalir ke wilayah ini," ucapnya. "Di sini hampir tujuh sungai semuanya mengalir ke sini sehingga setiap tahun sungai di Sutojayan tidak mampu menampung dan terjadi banjir," imbuh Sugeng.
Banjir yang selalu berulang membuat warga setempat menginginkan adanya normalisasi sungai dan pembenahan. Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian menindaklanjuti hal itu dengan melakukan normalisasi sejumlah sungai, pembangunan tanggul di badan sungai, dan penguatan tebing sungai. Pembangunan pengendali banjir tersebut sudah mulai dilakukan pada awal tahun 2018 lalu dan diharapkan dapat dituntaskan pada 2019 atau 2020 mendatang. Presiden Joko Widodo sendiri dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur meninjau perkembangan pembangunan tersebut.
"Setelah ada bangunan ini (tanggul dan tebing sungai) belum banjir lagi. Mudahan-mudahan tidak banjir lagi," kata Ibu Sri Wahyuni. Mengutip dari siaran pers Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menyatakan, normalisasi Kali Bogel yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) akan mengurangi risiko banjir di lima desa dengan luasan sekitar 500 hektar. Kelima desa tersebut yakni Desa Pandanarum, Bacem, Sumberejo, Sutojayan dan Kedungbunder. "Pembangunan pengendali banjir berada di sepanjang aliran Kali Bogel (3,5 km) ditambah anak sungai Kali Bogel yakni Sungai Geseng (2,4 Km), Kedung Wungu (1,4 Km) dan Pajem (800 m). Pekerjaan dilakukan selama 3 tahun dari 2017. Saat ini progresnya sudah 23%, dan ditargetkan selesai November 2020," ujar Hari. Pekerjaan yang dilakukan diantaranya adalah pelebaran sungai dari lebar 6 meter menjadi 14 meter dan pembuatan tanggul di kedua sisi aliran sungai setinggi 7 meter untuk mencegah terjadinya longsor. Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Bangun Tanggul di Kali Bogel: Upaya Pemerintah Bebaskan Warga Sutojayan dari Banjir Tahunan . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Reskrimsus: kasus "Jhin Chan" diselesaikan Polres Buru Posted: 05 Jan 2019 02:42 AM PST Ini adalah berita terbaru dan menarik dengan judul Reskrimsus: kasus "Jhin Chan" diselesaikan Polres Buru. Silahkan baca dan menyimak artikelnya.  Direktur Reskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Firman Nainggolan mengatakan, penanganan kasus "jhin chan" milik PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) sejak tahun 2018 akan diselesaikan oleh Polres Buru."Barang bukti ... Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Reskrimsus: kasus "Jhin Chan" diselesaikan Polres Buru . Silahkan membaca berita lainnya. |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
