Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Perusahaan-Perusahaan Teknologi Temui Kesulitan Batasi Pidato Ofensif.

Perusahaan-Perusahaan Teknologi Temui Kesulitan Batasi Pidato Ofensif

Perusahaan-Perusahaan Teknologi Temui Kesulitan Batasi Pidato Ofensif
Institut Rice 360 Kembangkan Teknologi Cegah Kematian Bayi di Afrika
BKD Papua Siap Efisiensi Administrasi Perkantoran dengan Aplikasi SiMAYA
British Airways Minta Maaf Setelah Data Pelanggan Diretas
Pakar Lingkungan Temukan Cara Baru Melacak Hewan Lewat DNA
BKD Papua Siap Efisiensi Administrasi Perkantoran dengan Aplikasi SiMAYA
DPRP Siap Dorong Pempus Kucurkan Anggaran PON XX 2020
DPRP Siap Dorong Pempus Kucurkan Anggaran PON XX 2020
Honorer KII Minta Lukas Enembe Perjuangkan Nasib Mereka
Honorer KII Minta Lukas Enembe Perjuangkan Nasib Mereka
Pemprov Papua Dorong Pembangunan Kios Tani dan Gudang Pangan
Komputer Kuantum Jadi Taruhan Baru Persaingan Amerika Serikat dan China
Pemprov Papua Dorong Pembangunan Kios Tani dan Gudang Pangan
Pengadilan Mesir Jatuhkan Hukuman Mati Ke Pelaku Penyerangan Kantor Polisi
Badai Florence Hampir Tiba, Warga di North Carolina dan South Carolina Wajib Evakuasi
Aung San Suu Kyi Dukung Vonis Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo
Badai Florence Terpa Pesisir North Carolina
Roscosmos dan NASA Bahas Kebocoran Misterius di Stasiun Antariksa Internasional
Oknum PNS Perusak Cetak Sawah Desa Tornagodang Tobasa Akan Dipecat Dengan Tidak Hormat
Tim Intelejen Kajari Rote Resmi Melakukan Pengecekan Pengerjaan Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Lidamanu
Di workshop PWI Pasuruan Oknum Kades Kseleo Lidah, Saat Diklarifikasi Malah Berkelit
Proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018 Jalan Setelah Turun Perencanaan
Proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018 Jalan Setelah Turun Perencanaan
Lukas Enembe Lantik FX Mote Jabat Bupati Deyai
Raja Ampat Gelar FGD Bahas Penerapan Perpres Nomor 16 Tahun 2018,

Posted: 13 Sep 2018 03:23 PM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Para pengguna Twitter memblokir perusahaan-perusahaan seperti Pepsi, Nike dan Uber di Twitter untuk menekan perusahaan media sosial untuk secara permanen melarang penyiar Amerika Alex Jones terhadap apa yang mereka sebut sebagai cuitan-cuitan yang kasar.

Twitter dilaporkan juga telah ditutup di Pakistan berdasarkan permintaan pemerintah setempat, yang menilai konten di media sosial itu tidak pantas.

Langkah-langkah itu terjadi ketika perusahaan-perusahaan internet di Amerika mengkaji lebih mendalam kebijakan yang mempromosikan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan media sosial itu sebenarnya telah memiliki kebijakan untuk membatasi pernyataan, tetapi masih sifatnya masih permisif, dan kini pendekatan itu sedang dikaji-ulang.

Twitter baru-baru ini menetapkan larangan bagi penyiar radio konservatif Alex Jones untuk memasang apapun di akunnya selama tujuh hari, setelah sosok itu melanggar kebijakan Twitter tentang pernyataan-pernyataan kasar, ketika ia menyerukan aksi kekerasan terhadap media.Jones kemudian menyangkal hal itu.

Dalam acaranya pekan ini, Jones merujuk bagaimana Twitter menghapus video-videonya. "Mereka menjatuhkan saya," ujarnya, "karena mereka tidak akan membiarkan saya bersuara."

Awal bulan ini Apple, Spotify, Facebook, YouTube dan media-media sosial lain membatasi Jones dan perusahaan media miliknya "InfoWars" dari situs mereka. Tetapi aplikasi live-streaming "InfoWards" masih dapat ditemukan di toko aplikasi Google dan Apple. Alex Jones kerap menyampaikan teori-teori konspirasi, antara lain dengan menyebut aksi penembakan massal di Amerika sebagai hoaks. (VOA)

Institut Rice 360 Kembangkan Teknologi Cegah Kematian Bayi di Afrika

Posted: 13 Sep 2018 03:13 PM PDT

LILONGWE, LELEMUKU.COM - Magang di sebuah rumah sakit di Malawi merupakan pengalaman yang membuka wawasan bagi Sonia Sosa, seorang fellow di Institut Rice 360° untuk Kesehatan Global.

"Sulit sekali bekerja disana. Tapi itu juga menantang saya untuk bekerja keras menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses bagi mereka," kata Sonia Sosa.

Sosa adalah satu dari beberapa fellow kesehatan global yang sedang mengembangkan beberapa perangkat teknologi, salah satunya Incubaby.

Incubaby pada dasarnya adalah boks bayi yang hangat untuk membantu bayi-bayi paling rentan di rumah-rumah sakit di sub-Sahara Afrika, seperti Malawi.

"Bayi-bayi sangat kecil yang baru lahir kurang mendapat akses ke teknologi yang minimal sekalipun," kata Yvette Mirabal, dari Institut Rice 360° untuk Kesehatan Global.

Tujuh belas teknologi telah diidentifikasi dan semua itu bisa membantu mengurangi penyebab utama kematian pada bayi baru lahir seperti pneumonia dan kelahiran prematur di Afrika.

"Para siswa kami mengembangkan sebuah solusi yang hanya membutuhkan biaya ratusan dolar saja, dan tidak hanya kuat dan hemat, tapi juga mudah dirawat dan diperbaiki apabila perlu," kata Yvette

Negara-negara seperti Malawi telah menerima sumbangan perangkat medis di masa lampau, tapi tidak selalu bermanfaat, kata Jack Wang, seorang fellow Institut 360° untuk Kesehatan Global.

"Kebanyakan perangkatnya adalah sumbangan dari negara-negara maju, dan tidak cocok disana. Orang-orang menggunakannya dengan berbeda, meletakkannya di tempat yang tidak semestinya, dan kalau rusak, tidak ada suku cadang," kata Jack.

Perangkat-perangkat itu akhirnya hanya tertimbun debu dan menjadi tidak berguna karena tidak cocok dengan lingkungannya.

Karena itu, para periset juga berupaya mengembangkan teknologi yang bisa mengawasi suhu tubuh dan tingkat pernapasan bayi sekaligus terjangkau harganya dan awet.

"Di lingkungan yang keras, aliran listrik tidak konsisten, banyak debu, dan minim perawatan serta suku cadang," kata Jack Wang.

Dari ke-17 teknologi itu, sebagian tersedia secara komersial. Yang lainnya masih dalam tahap uji coba klinis atau prototip awal. Tujuannya adalah mengembangkan semua teknologi itu, dan meluncurkannya pertama di Malawi, dan ke negara-negara lain yang membutuhkannya. (VOA)

BKD Papua Siap Efisiensi Administrasi Perkantoran dengan Aplikasi SiMAYA

Posted: 13 Sep 2018 03:08 PM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Seiring kian berkembangnya teknologi informasi (TI), penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama di lembaga atau instansi pemerintahan yang biasanya dilakukan secara konvensional, kini sudah masuk babak baru yang disebut e-government.

Hal ini tidak terlepas dari reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek tatalaksana, pengelolaan administrasi perkantoran dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi yakni dengan membangun sebuah informasi perkantoran secara elektronik.

Untuk mendukung e-government, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua melaksanakan Pelatihan tata naskah dinas elektronik melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMAYA) di Kantor Dirjen e-Government di Jakarta ,Kamis (13/9).

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Harrold Emil Soro, SE,M.Si, mengatakan, keberhasilan kinerja organisasi harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem e-government.

Teknologi informasi sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak sehingga perlu diterapkan e-government. Salah satunya melalui tata naskah dinas elektronik dengan aplikasi SiMAYA yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Manfaat tata naskah dinas elektronik ini antara lain penghematan sumber daya seperti tenaga, kertas, waktu dan biaya serta sekaligus efisiensi penghematan anggaran," jelasnya.

Betapa tidak, dengan cara konvensional, sebut saja untuk kearsipan surat menyurat diperlukan berlembar-lembar surat yang mesti dicetak atau print-out. Selain itu, untuk memudahkan kearsipan surat menyurat secara digital , aplikasi ini sangat mendukung.

Misalnya kearsipan SK Pegawai dari surat pengusulan sampai proses SK, secara sistematis ada arsip digital seperti di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, yang kita tahu bersama mempunyai tugas mengurus administrasi kepegawaian di pemprov Papua yang saat ini berjumlah 13.000 ASN perlu mempunyai system arsip yang memadai, dengan aplikasi ini diharapkan dari sisi pengarsipan sudah dapat ditangani langsung melalui aplikasi SIMAYA.

SiMAYA adalah aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi SiMAYA telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 5 tahun 2013 tentang penggunaan aplikasi tata naskah dinas elektronik. (DiskominfoPapua/BKD)

British Airways Minta Maaf Setelah Data Pelanggan Diretas

Posted: 13 Sep 2018 03:08 PM PDT

LONDON, LELEMUKU.COM - Maskapai penerbangan asal Inggris, British Airways minta maaf setelah data pribadi kartu kredit milik ratusan ribu pelanggannya dicuri dalam rentang waktu dua minggu, Reuters melaporkan, Jumat (7/9).

Insiden tersebut adalah serangan peretasan terburuk terhadap situs web dan aplikasi milik maskapai penerbangan Inggris itu.

Perusahaan penerbangan itu menemukan pada Rabu (5/9) bahwa pemesanan tiket antara 21 Agustus dan 5 September telah disusupi dalam serangan "kriminal yang sangat canggih dan berbahaya," kata Ketua dan Kepala Eksekutif British Airways, Alex Cruz. Pihaknya segera menghubungi para pelanggan setelah diketahui dampak dari serangan tersebut.

Sekitar 380 ribu kartu kredit dalam keadaan membahayakan, kata British Airways. Para peretas berhasil mendapatkan data-data penting yang bisa dipakai untuk mencuri dari akun kartu kredit, seperti nama pemilik kartu, alamat rumah dan alamat email, nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, dan kode keamanan.

Serangan peretas itu terjadi 15 bulan sejak maskapai tersebut mengalami kegagalan masif sistem komputer di bandara Heathrow, London, yang mengakibatkan 75 ribu penumpang tertahan saat liburan akhir pekan.

Kata Cruz, British Airways "sangat menyesal" dengan gangguan yang dari kejahatan canggih, yang jarang sekali terjadi selama lebih dari 20 tahun beroperasi secara online.

Cruz mengatakan penyerang tidak berhasil menembus enkripsi perusahan. Namun, dia juga tidak menjelaskan bagaimana para penyerang bisa mendapatkan informasi para pelanggan.

Para pelangganyang mengalami kerugian finansial akan diberi ganti rugi, kata Cruz. (VOA)

Pakar Lingkungan Temukan Cara Baru Melacak Hewan Lewat DNA

Posted: 13 Sep 2018 03:08 PM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Para pakar lingkungan sedang menggunakan cara baru untuk melacak jenis-jenis hewan tertentu tanpa harus menangkap mereka. Dengan menggunakan proses yang disebut Environmental DNA, para pakar bisa memperoleh jejak genetika yang ditinggalkan hewan-hewan itu, yang bisa digunakan untuk melindungi dan menyelamatkan mereka.

Pakar Mark Stoeckle melemparkan sebuah ember yang diikat dengan tali ke East River yang membelah kota New York, untuk mengetahui lebih banyak tentang ikan-ikan yang hidup di sana. Tapi ia hanya akan mengumpulkan bagian-bagian kecil DNA yang ditinggalkan ikan-ikan di sungai itu.

Kemudian ia memasukkan air sungai tadi ke botol-botol plastik untuk diselidiki lebih lanjut di laboratorium, guna mencari apa yang disebutnya Environmental DNA.

Stoekle mengatakan, "Dengan menganalisa DNA yang kita temukan dalam air itu, kita bisa mengetahui jenis-jenis ikan yang ada di sana."

Stoekle dan beberapa mahasiswanya ingin mengetahui apakah ikan-ikan tertentu sudah kembali berkembang biak di East River, yang tadinya sangat kotor karena polusi. Dalam contoh air yang diambil dari sungai itu bisa ditemukan sisik-sisik ikan dan sel-sel kulit ikan yang mengandung bahan-bahan genetika.

"Dari segelas air sungai itu, kita bisa menemukan apa yang tampak seperti bercak-bercak debu, yang kemudian bisa kita ambil DNA-nya untuk dianalisa, sama seperti yang dilakukan polisi ketika memeriksa tempat kejadian perkara," tambahnya.

Sementara itu, di sebuah sungai di Vietnam, para pakar sedang mencari kura-kura berkulit lunak yang disebut kura-kura Yangtze, yang sangat langka dan hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu di Asia.

Tracie Seimon, pejabat Wildlife Conservation Society pada kebun binatang Bronx di New York, mengatakan,"Kami akan bisa membantu menyelamatkan kura-kura Yangtze berkulit lunak itu dari kepunahan kalau kami bisa menemukan di mana mereka hidup." (VIO)

BKD Papua Siap Efisiensi Administrasi Perkantoran dengan Aplikasi SiMAYA

Posted: 13 Sep 2018 03:04 PM PDT

DPRP Siap Dorong Pempus Kucurkan Anggaran PON XX 2020

Posted: 13 Sep 2018 03:04 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memastikan siap mendorong pemerintah pusat untuk dapat memberikan dukungan anggaran kepada pemerinta provinsi, terkait upaya mempersiapkan venus pekan olahraga nasional (PON) XX 2020 di bumi cenderawasih.

Hal demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir di Jayapura, kemarin.

Kebutuhan anggaran PON 2020 diakuinya sangat besar, namun sejauh ini persiapan masih sedang dilakukan. Kendati begitu, dia berharap pajak air bawah tanah dari PT. Freeport dapat segera dibayarkan supaya ada dukungan anggaran untuk memastikan anggaran persiapan PON.

"Soal Freeport memang perlu ada pembicaraan dari hati kehati dengan Freeport Indonesia . Sehingga mereka bisa memberikan dukungan pembangunan khusus untuk mendukung venus di PON 2020 nanti."

"Namun tetap kita mendorong kepada pemerintah pusat untuk membantu menurunkan anggaran. Sehingga nanti kami akan bersama dengan MRP dan juga Pemprov Papua membahas masalah ini ke pusat," ucapnya.

Dia tambahkan, dalam waktu dekat akan pula mengundang manajemen Freeport Indonesia untuk mendorong pemberian dukungan terhadap pelaksanaan iven Pekan Olahraga Nasional 2020.

Dari pertemuan itu, diharapkan ada dukungan penganggaran dari Freeport menyangkut kebutuhan venus yang dipakai pada PON 2020.

"Sebab persiapan PON ini kan sisa dua tahun berjalan. Memang Freeport Indonesia sudah membangun Sport Center di Mimika untuk dukungan PON. Hanya saja, kita akan kembali duduk bersama mendorong pembangunan infrastruktur lainnnya diatas negeri ini," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

DPRP Siap Dorong Pempus Kucurkan Anggaran PON XX 2020

Posted: 13 Sep 2018 02:58 PM PDT

Hal demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir di Jayapura, kemarin.

"Soal Freeport memang perlu ada pembicaraan dari hati kehati dengan Freeport Indonesia . Sehingga mereka bisa memberikan dukungan pembangunan khusus untuk mendukung venus di PON 2020 nanti."

"Namun tetap kita mendorong kepada pemerintah pusat untuk membantu menurunkan anggaran. Sehingga nanti kami akan bersama dengan MRP dan juga Pemprov Papua membahas masalah ini ke pusat," ucapnya.

Dia tambahkan, dalam waktu dekat akan pula mengundang manajemen Freeport Indonesia untuk mendorong pemberian dukungan terhadap pelaksanaan iven Pekan Olahraga Nasional 2020.

Dari pertemuan itu, diharapkan ada dukungan penganggaran dari Freeport menyangkut kebutuhan venus yang dipakai pada PON 2020.

Honorer KII Minta Lukas Enembe Perjuangkan Nasib Mereka

Posted: 13 Sep 2018 02:58 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sejumlah tenaga honorer Kategori II (K2) Provinsi Papua dan Kota Jayapura, mengadukan nasib mereka kepada Gubernur Lukas Enembe.

Mereka berharap kepala daerah yang dilantik Presiden Joko Widodo baru-baru ini, bisa memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat. Sebab sebagian diantara mereka sudah mengabdi di pemerintahan sejak 2005 lalu.

"Bahkan nama-nama kami sudah ada di data base Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur supaya dapat menolong dan membantu agar kami dapat diangkat sebagai pegawai negeri," terang Frits Awom, Koordinator Unjuk Rasa, saat memberikan keterangan, Rabu (12/9), di Halaman Kantor Gubernur.

Menurut dia, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37 tahun 2018, telah disebutkan tenaga honorer Kategori II sebagai eks kategori dua. Se-Indonesia.

Dilain pihak, dalam waktu dekat, Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB akan menggelar penerimaan CPNS secara nasional yang dibuka secara umum.

"Untuk itu, sekali lag kami Honorer K2 provinsi dan Kota Jayapura, minta kepada Gubernur untuk tolong selesaikan dan angkat kami sebagai pegawai negeri. Sebab kalau pun kami minta penerimaan CPNS ditunda, pasti tidak mungkin. Karena ini perekrutannya secara nasional."

"Makanya, kami minta Gubernur selaku pimpinan di Papua setidaknya kami diakomodir. Itulah inti dan tujuan kedatangan untuk sampaikan aspirasi kepada Gubernur," terang dia.

Sekedar diketahui, jumlah Honorer K2 yang ada di Provinsi Papua saat ini mencapai 78 orang, sedangkan Kota Jayapura sebanyak 407 orang.

Para tenaga honorer tersebut sebagian besar telah mengabdi sejak 2005 lalu dan kini telah masuk data base Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara.

Sayangnya para tenaga honorer KII tak diterima oleh Gubernur yang sementara mengikuti rapat marathon bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pihak terkait. Kendati demikian, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri secara tertib, meski tak diterima oleh perwakilan pemerintah provinsi. (DiskominfoPapua)

Honorer KII Minta Lukas Enembe Perjuangkan Nasib Mereka

Posted: 13 Sep 2018 02:53 PM PDT

Pemprov Papua Dorong Pembangunan Kios Tani dan Gudang Pangan

Posted: 13 Sep 2018 02:43 PM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Ketahanan Pangan, mengagendakan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan di beberapa kabupaten. Hal demikian bertujuan mengantisipasi masalah kerawanan pangan di seluruh wilayah Papua.

"Yang pasti kios tani dan gudang pangan ini penting untuk dilaksanakan sebab memiliki banyak manfaat. Seperti ketika terjadi bencana atau rawan pangan, bisa dipakai untuk mengantisipasi rawan pangan dan menstabilkan harga," terang Kepala Dinas Ketahanan Pangan Papua Roberth eddy Purwoko di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, saat ini, gudang penampungan yang sudah ada, diantaranya di kabupaten Boven Digoel, Mappi, Tolikara, Supiori, Sarmi, Jayapura dan Keerom. Sementara tahun ini rencannaya akan dibangun tiga kabupaten.

Oleh karenanya, bagi kabupaten yang belum membangun diharapkan segera melaksanakan, lebih khusus untuk gudang pangan. Sebab keberadaan gudang cadangan pangan ini memiliki banyak manfaat.

"Mungkin kalau bisa juga sekaligus melakukan pengembangan kawasan rumah lestari dalam rangka mendukung pemenuhan pangan dan gizi keluarga di kampung-kampung".

"Apalagi tahun depan nanti pemerintah pusat merencanakan akan memberikan bantuan fasilitas bagi gudang-gudang pangan yang sudah ada di Papua. Misalnya lantai jemur, mesin penggilingan padi dan lainnya. Namun untuk tahun ini yang dibantu hanya pembangunan gudang saja, sedangkan fasiltas lainnya kemungkinan tahun depan baru akan diberikan," ucap dia.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa mendukung penuh kegiatan pembangunan kios tani dan gudang cadangan pangan. Pihaknya pun mengimbau pihak perbankan agar dapat membantu dalam membiayai pengelolaan pangan lokal, di bumi cenderawasih diantaranya sagu.

Menurut dia, disamping upaya pemerintah provinsi yang diantaranya mencari pasar sekaligus menampung hasil sagu petani, permodalan terhadap pengelolaan pangan lokal sangat dibutuhkan masyarakat.

"Sebab untuk bisa maksimal dalam pengelolaan pangan lokal ini memang dibutuhkan kerja sama semua pihak. Baik pemerintah, perbankan serta pihak terkait," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Komputer Kuantum Jadi Taruhan Baru Persaingan Amerika Serikat dan China

Posted: 13 Sep 2018 02:43 PM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Persaingan dalam teknologi komputer semakin ketat, khususnya antara negara Amerika Serikat dan China untuk membuat apa yang disebut "komputer kuantum" yang pertama di dunia, yang akan mengubah sama sekali cara kerja komputer yang ada sekarang.

Ini dikatakan David Ignatius, wartawan dan pengarang sejumlah buku tentang teknologi dan intelijen. Bukunya yang terbaru berjudul The Quantum Spy. Untuk buku ini, Ignatius mengadakan riset berbulan-bulan dan mengunjungi beberapa laboratorium yang sedang berusaha membuat komputer jenis baru itu.

Buku ini adalah sebuah novel katanya, tapi sepenuhnya didasarkan pada tingkat perkembangan teknologi yang ada sekarang. Jadi apakah yang disebut komputer kuantum itu?

Komputer yang ada sekarang menggunakan teknologi yang disebut bit, yaitu unit terkecil dalam data komputer. Satu bit punya nilai satu atau nol, atau dalam istilah listrik "hidup" atau "mati."

Teknologi yang sangat sederhana ini telah menjadi dasar komputer sejak puluhan tahun, termasuk super komputer yang digunakan perusahaan-perusahaan besar untuk mengolah data dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat.

Komputer elektronik jenis ini menggunakan transistor yang berfungsi seperti kenop untuk menghidupkan atau mematikan lampu.

Tapi sekarang ada cara baru menjalankan komputer yang disebut "teknologi kuantum" atau quantum technology, yang menggunakan sistem qubit (kyubit). Qubit, singkatan dari kata quantum dan bit; tapi bit dalam quantum punya nilai satu atau nol atau keduanya secara simultan. Kata David Ignatius, penulis buku berjudul The Quantum Spy:

"Komputer kuantum bekerja dengan menggunakan qubit, yang walaupun kedengarannya aneh, punya nilai satu dan nol pada waktu yang bersamaan. Kalau kita gabungkan sejumlah qubits, kita akan bisa membuat komputer yang jauh lebih kuat dan cepat dari super komputer yang ada saat ini."

Kata David Ignatius lagi, persoalan rumit yang membutuhkan waktu pemrosesan ribuan tahun dengan menggunakan super komputer yang ada sekarang, akan bisa diselesaikan hanya dalam hitungan detik saja oleh komputer quantum.

"Kalau kita bisa membangun komputer quantum yang bisa membongkar semua sistem enkripsi, itu berarti kita akan bisa mengetahui semua dokumen, informasi dan pesan-pesan paling rahasia milik lawan."

Karena itu, siapapun yang bisa membuat komputer seperti itu akan memiliki alat yang secara potensial bisa mengubah segala norma yang ada.

Kata David Ignatius kepada jaringan televisi C-span, komputer quantum juga bisa digunakan untuk maksud-maksud damai seperti pengembangan obat-obat baru atau bahan-bahan konstruksi baru yang membutuhkan perhitungan komputer yang rumit.

Jadi kapan kira-kira komputer baru itu akan siap masuk ke pasar umum?

"Dulu banyak orang mengatakan, mungkin masih diperlukan 20 tahun lagi. Tapi belakangan ini ada yang mengatakan, mungkin 10 tahun lagi, dan perkiraan paling baru menunjukkan komputer quantum itu akan bisa dibeli dalam waktu lima tahun lagi."

China, kata David Ignatius, telah mengumumkan bahwa negara itu bertekad akan mengungguli bidang teknologi militer Amerika di kawasan Asia-Pasifik menjelang tahun 2030. (VOA)

Pemprov Papua Dorong Pembangunan Kios Tani dan Gudang Pangan

Posted: 13 Sep 2018 02:38 PM PDT

Pengadilan Mesir Jatuhkan Hukuman Mati Ke Pelaku Penyerangan Kantor Polisi

Posted: 13 Sep 2018 02:33 PM PDT

KAIRO, LELEMUKU.COM - Sebuah pengadilan di Mesir telah menjatuhkan hukuman mati atas tiga pria, dan hukuman penjara 41 tahun terhadap seorang lainnya, atas keterlibatan mereka dalam serangan sebuah kantor polisi di Kairo tahun 2013.

Vonis yang dijatuhkan Rabu (12/9) itu merupakan yang terbaru dari serangkaian vonis yang dijatuhkan dalam pengadilan massal di mana para terdakwanya adalah orang-orang dari kelompok-kelompok Islamis. Pengadilan itu sendiri mengundang kecaman dari banyak aktivis HAM karena tidak berlangsung secara adil.

Pekan lalu, sebuah pengadilan di Kairo menjatuhkan vonis hukuman mati75 orang, termasuk seorang anggota senior Ihkwanul Muslimin, sebuah organisasi Islamis yang dinyatakan terlarang. Vonis itu dikecam Uni Eropa dan PBB.

Vonis yang dijatuhkan sebuah pengadilan pidana di Provinsi Minya menarget para militan yang menyerbu sebuah kantor polisi di Kota Salamlout untuk membalas kekerasan yang ditimbulkan pasukan keamanan pada aksi protes duduk di Kairo yang digelar oleh para pendukung presiden yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin. (VOA)

Badai Florence Hampir Tiba, Warga di North Carolina dan South Carolina Wajib Evakuasi

Posted: 13 Sep 2018 12:43 PM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Gerakan Badai Florence melambat hari Rabu (13/9), sehingga memberi kesempatan kepada penduduk di kawasan tengah pantai timur Amerika untuk mengungsi. Para pejabat negara tersebut mengatakan bahwa badai itu tidak dapat diprediksi, dan memperingatkan bahwa proporsinya bisa bersejarah.

Florence diproyeksikan akan mencapai daratan pantai South Carolina dan North Carolina, Kamis malam (13/9) dan diikuti oleh curah hujan berhari-hari. Ratusan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka, dan lebih banyak lagi sedang menuju ke daerah-daerah yang lebih aman.

Pantai South Carolina (Carolina Selatan) terlihat tenang pada hari Rabu (12/9), tetapi pemandangan itu mungkin sangat berbeda pada Jumat pagi (14/9).

John Quagliarielo dari Dinas Cuaca Nasional mengatakan, "Badai Florence diperkirakan akan menjadi peristiwa berdurasi panjang dan berdampak besar bagi sebagian besar penduduk South Carolina, termasuk wilayah-wilayah yang jauh dari pesisir."

Para pejabat memperingatkan penduduk pesisir agar mengungsi selagi mereka masih bisa karena mungkin nantinya tidak akan tersedia bantuan yang mereka butuhkan setelah badai menerjang. Florence datang disertai angin kencang yang pasti akan menumbangkan pepohonan, memutuskan aliran listrik dan merusak atap, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari pantai.

Michael Barnes, warga South Carolina, yang biasa bekerja sebagai ahli pemasangan atap rumah menjelaskan, "Hal terbesar mengenai badai adalah mengkhawatirkan hujan yang dibawa oleh angin dan apa saja yang dilewati bisa hancur, terutama atap rumah. Selain itu, jika tiang-tiang listrik ini rusak, maka akibatnya sangat buruk."

Negara bagian North Carolina diproyeksikan akan menjadi wilayah yang paling terpukul, tetapi para pejabat memperingatkan bahwa Badai Florence tidak dapat diprediksi dan masih bisa berubah arah. Penduduk pesisir telah menutupi jendela-jendela rumah mereka dan melakukan berbagai tindakan pencegahan apa saja yang memungkinkan sebelum mereka pergi meninggalkan rumah mereka.

Gray Styers, seorang penduduk pantai di North Carolina mengatakan, "Saat ini, kegelisahan dan adrenalin lah yang mendorong kami untuk melakukan apa yang bisa dilakukan, bukan karena ketakutan karena tidak banyak yang bisa kita kontrol. Namun, sebenarnya hal yang tidak kita ketahui inilah yang kita khawatirkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kapan akan terjadi, dan bagaimana itu akan terjadi."

Presiden Amerika Donald Trump mengatakan pemerintah siap menghadapi badai itu. "Kita siap. Kita mampu. Saya kira kita punya orang-orang terbaik di dunia."

Dua bulan lalu pemerintahan Trump mentransfer dana hampir $10 juta dari Federal Emergency Management Agency (FEMA) ke Immigration and Customs Enforcement (Badan Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai/ICE). Seorang pejabat tinggi FEMA hari Rabu mengatakan hal itu tidak menimbulkan masalah dan badan federal pengelolaan keadaan darurat itu menyatakan kesiapannya.

Jeff Byard, Deputi Administrator FEMA menyatakan, "Kami memiliki banyak sumber daya untuk menanggapi keadaan darurat. Kami memiliki banyak sumber daya untuk pemulihan. Keuangan sama sekali tidak mempengaruhi keadaan kami."

Baik FEMA maupun ICE berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan transfer dana itu sah. Tetapi, para kritikus menyatakan keberatan dengan pengalihan dana itu sebelum musim badai berlalu. (VOA)

Aung San Suu Kyi Dukung Vonis Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo

Posted: 13 Sep 2018 12:33 PM PDT

HANOI, LELEMUKU.COM - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi membela negaranya dari kritik dunia terkait vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan negaranya pada pekan lalu terhadap dua wartawan Reuters atas dakwaan melanggar Undang-Undang Rahasia Negara peninggalan masa kolonial di negara itu.

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditangkap Desember lalu setelah bertemu dua polisi di sebuah restoran di Yangon dan diberi setumpuk dokumen. Mereka sedang melakukan investigasi terkait pembantaian 10 Muslim Rohingya oleh polisi dan tentara di desa Inn Din tahun lalu.

Berbicara dalam acara Forum Ekonomi Dunia di ibukota Vietnam, Hanoi, Aung Suu Kyi mendesak siapapun yang mengritik vonis tersebut dan menyerukan pembebasan kedua wartawan itu, termasuk Wakil Presiden Amerika Mike Pence, agar "menunjukkan" apakah telah terjadi kekeliruan hukum.

Kedua wartawan itu dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun. Ia juga mengatakan pemerintahnya seharusnya dapat menangani situasi terkait Muslim Rohingya itu dengan cara berbeda.

Reputasi Aung San Suu Kyi sebagai ikon demokrasi dan HAM, yang diperolehnya setelah bertahun-tahun ditahan oleh bekas rezim militer Myanmar, telah rusak karena kegagalannya berbicara menentang kampanye militer yang brutal di negara bagian Rakhine, yang menyebabkan hampir 700 ribu Muslim Rohingya menyeberang ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu.

PBB dan Amerika Serikat telah mengumpulkan banyak pernyataan saksi mata mengenai kekejaman yang dilakukan pasukan pemerintah, termasuk di antaranya pemerkosaan beramai-ramai, pembakaran seluruh desa dan pembunuhan di luar proses hukum.

PBB menyebut kampanye militer itu sebagai contoh pembersihan etnis, dan meminta Jenderal Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, dan lima jenderal lainnya, agar diadili atas tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Aung San Suu Kyi menyampaikan kepada hadirin di Hanoi bahwa dengan menengok ke belakang, ia berpendapat situasi yang dihadapi Muslim Rohingya seharusnya dapat ditangani dengan lebih baik lagi. Akan tetapi, ujarnya, pihak berwenang tidak dapat memilih dan menentukan siapa yang akan dilindungi oleh aturan hukum. (VOA)

Badai Florence Terpa Pesisir North Carolina

Posted: 13 Sep 2018 12:18 PM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Tepian Badai Florence mulai menerpa pesisir Negara Bagian North Carolina sewaktu badai itu semakin mendekati bagian timur Amerika Serikat.

Badai ini diperkirakan akan bertahan di kawasan tersebut, menumpahkan hujan dengan curah beberapa centimeter di beberapa daerah yang terimbas dan menyebabkan kerusakan yang luas.

Meskipun badai telah melemah menjadi Kategori Dua dengan angin berkecepatan 175 kilometer per jam, para pakar cuaca memperingatkan bahwa kekuatannya diperkirakan masih dapat menyebabkan banjir akibat gelombang pasang yang mengancam jiwa, banjir bandang serta peluapan air sungai yang cukup signifikan.

"Meskipun kecepatan angin melemah dan intensitas badai ini turun menjadi kategori 2, mohon jangan lengah," kata Brock Long, Kepala Badan Manajemen Bencana Federal kepada wartawan hari Kamis di Washington.

Florence sekarang ini bergerak ke arah Barat Laut dengan kecepatan 20 kilometer per jam. Para peramal cuaca menyatakan pergerakan Florence yang lambat akan menimbulkan guyuran hujan lebat di negara bagian South dan North Carolina. Menurut prakiraan, badai ini bergerak lambat di pesisir kawasan tersebut sepanjang Jumat hingga Sabtu.

Pada laporan terbaru, badai tersebut berada sekitar 275 kilometer sebelah timur-tenggara Wilmington, North Carolina, dan sekitar 355 kilometer sebelah timur Myrtle Beach, South Carolina. Penduduk di kedua negara bagian tersebut hanya punya waktu pada Kamis siang ini (13/9) untuk menuntaskan persiapan akhir untuk mengungsi demi menghindari badai. (VOA)

Roscosmos dan NASA Bahas Kebocoran Misterius di Stasiun Antariksa Internasional

Posted: 13 Sep 2018 11:53 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Kepala badan antariksa Rusia telah berbicara dengan kepala badan antariksa Amerika NASA mengenai kebocoran misterius di Stasiun Antariksa Internasional (ISS).

Roscosmos Kamis (13/9) menyatakan bahwa direkturnya, Dmitry Rogozin, memberitahu Direktur NASA Jim Bridenstine mengenai penyelidikan Rusia terhadap kebocoran yang ditemukan bulan lalu di pesawat antariksa Rusia Soyuz yang merapat di ISS. Awak ISS yang terdiri dari tiga warga Amerika, dua Rusia dan seorang Jerman dengan segera menemukan dan menambal lubang kecil yang menimbulkan sedikit pengurangan tekanan.

Roscosmos menambahkan bahwa Rogozin dan Bridenstine Rabu sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan awal mengenai masalah tersebut sebelum berakhirnya penyelidikan resmi.

Rogozin sebelumnya mengatakan bahwa lubang tersebut mungkin muncul sewaktu stasiun tersebut diproduksi atau sewaktu berada di orbit, suatu pernyataan yang menimbulkan sejumlah kekhawatiran. (VOA)

Oknum PNS Perusak Cetak Sawah Desa Tornagodang Tobasa Akan Dipecat Dengan Tidak Hormat

Posted: 13 Sep 2018 10:50 AM PDT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor. Dan Foto : Praktisi anti Rasuah Obor Panjaitan Yang Juga Pemred Media Nasional Obor keadilan mengapresiasi kebijakann Pemerintah dalam Hal Pemecatan Para PNS yang Telah Sah berkekuatan hukum tetap vonis Kurungan Penjara dan Denda.

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | JAKARTA | [ Kamis, 13 September 2018 ]
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor.

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.

"Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Praktisi anti Rasuah Obor Panjaitan Yang Juga Pemred Media Nasional Obor keadilan mengapresiasi kebijakann Pemerintah dalam Hal Pemecatan Para PNS yang Telah Sah berkekuatan hukum tetap vonis Kurungan Penjara dan Denda.
Dalam Siaran Persnya Obor Panjaitan menyampaikan merasa Kesal dan jengkel melihat para PNS Koruptor bebas berkeliaran dan Mendapat Gaji dari negara.
Salah satu Contoh Seorang PNS Kabid Distan di Tobasa di Tahun 2013 Terlibat Langsung korupsi atas dana cetak sawah di Desa Tornagodang kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa Pada Tahun 2016 PNS berinisial "SS" diputus Bersalah Terbukti Korupsi dan Dipenjarakan.
Namun setelah bebas Penjara masih terus bekerja di Pemkab Tobasa, ini menjadi preseden Buruk bagi Pnegakan hukum pungkas obor panjaitan.

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (4/9/2018).

Saat itu disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji.

Aktinya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu bisa diberhentikan secepatnya.

Selain itu, Mendagri juga menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Surat edaran tersebut menggantikan surat edaran lama Kemendagri nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012. Diterbitkannya surat edaran baru lantaran yang lama, seperti dikatakan Tjahjo, seolah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini, jumlah PNS koruptor yang telah divonis inkrah masih terus diverifikasi dan divalidasi.

"Ini sementara sudah berkurang, ada beberapa kabupaten atau kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian, sudah ada yang masuk (datanya) tapi belum kami hitung," kata Bima.

"Tapi ada juga yang bertambah kalau misalnya ada tambahan-tambahan dari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), karena sampai saat ini masih banyak putusan yang belum inkrah, masih banding," sambung Bima.

Sebagai informasi, pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Oknum PNS Perusak Cetak Sawah Desa Tornagodang Tobasa Akan Dipecat Dengan Tidak Hormat . Silahkan membaca berita lainnya.

Tim Intelejen Kajari Rote Resmi Melakukan Pengecekan Pengerjaan Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Lidamanu

Posted: 13 Sep 2018 10:21 AM PDT

Laporan Dance henukh

Tim Intelejen Kajari Rote Resmi Melakukan Pengecekan Pengerjaan Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Lidamanu

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | ROTE NDAO | Tim Intekejen dari Kejaksaan Negeri Rote Ndao, Hari ini Resmi Turun melakukan Pengerjaan dan kegiatan fisik Dana Desa (DD) yang bersumber APBN Tahun Anggaran 2017 di Desa Lidamanu, yang di duga selewengkan atau yang dilakukan di Desa Lidamanu kecamatan Rote Tengah.

Dari pantauan Media ini di lapangan, Tim Intelejen dari kajari rote dilakukan di Desa Lidamanu, Dusun Oendule. Dimana pemeriksaan dilakukan pada beberapa titik pembanguna di dusun oendule yakni pembagunan Empat buah Deker dan satu buah Croos Way, pemeriksaan sendiri dilakukan secara detail, mulai dari ketebalan, panjang, hingga lebar dan tabal nya. Hal ini untuk memastikan seluruh pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lidamanu berjalan baik atau tidak sesuai dengan RAB yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berikut gambar yang dihimpun oleh MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN

"Dari kehadiran dan pengecekan yang kita lakukan hari ini semuanya berjalan dengan baik. Namun yang menjadi perhatian kami pihak kejaksaan untuk Pekerjaan infrastruktur yang dilakukan atau yang di kerjakan fisik tahun anggaran 2017 di desa lidamanu benar-benar tidak sesuai dengan RAB yang ada.

Dan yang sangat di sayangkan lagi pekerjaan di kelola sendiri oleh sekdes dan TPK, seharusnya pengerjaan Dana Desa tahun anggaran 2017 harus di kerjakan swakelola oleh masyarakat bukan di kerjakan oleh kades dan kroni-kroni nya, Dan yang sangat lucu lagi Dana Desa yang di kerjakan tahun anggaran 2017 belum juga di selesaikan 100%, juga" kata Eduward Manurung Kasi Intelejen Kajari Rote Kamis (13/9/2018). Kepada Media ini di Desa Lidamanu.

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tim Intelejen Kajari Rote Resmi Melakukan Pengecekan Pengerjaan Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Lidamanu . Silahkan membaca berita lainnya.

Di workshop PWI Pasuruan Oknum Kades Kseleo Lidah, Saat Diklarifikasi Malah Berkelit

Posted: 13 Sep 2018 09:40 AM PDT

Agus Supriono, ketua AKD kabupaten Pasuruan saat dikonfirmasi wartawan terkait pernyataannya tentang wartawan Abal abal

MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | PASURUAN | [ 13-09-2018 ] Kantor Desa Pleret kecamatan Pohjentrek kabupaten Pasuruan tempat berkantor Agus Supriyono pagi tadi dilurug beberapa wartawan cetak mingguan dan online terkait komentarnya tentang kepala desa yang merasa di recoki kinerjanya oleh beberapa wartawan yang dianggapnya Abal Abal.

Salah satunya paguyuban wartawan yang tergabung dalam Majelis pers Nasional (MPN) wilayah Pasuruan dengan didampingi puluhan wartawan mendatangi Agus dalam rangka meminta klarifikasi terkait pernyataannya selaku ketua AKD Kabupaten Pasuruan di salah satu media online Senin lalu yang menyebut kepala desa merasa terganggu kinerjanya karena kedatangan wartawan yang dinilai Abal Abal mendatangi pekerjaan yang dilakukan pemerintah desa, seperti dilansir oleh media online Senin lalu (10/09/2018).

Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKD Pasuruan), Agus Supriono, mengeluhkan soal keberadaan wartawan "abal-abal" yang diluar wadah PWI. Selama ini, keberadaan wartawan "abal - abal" mengganggu kinerja seluruh kepala desa. Wartawan ini datang menakut - nakuti lalu ujung - ujungnya minta duit. Kalau tidak, mengancam akan dilaporkan ke penegak hukum. Bagaimana mengatasinya. tanya Agus Kepada narasumber ."

Hariyanto SH. selaku ketua Majlis Pers Nasional (MPN), yang juga tidak terdaftar di Persatuan wartawan Indonesia, PWI. merasa dirugikan dengan pernyataan ketua AKD Kabupaten Pasuruan, Agus Supriono tersebut.

Dari hasil klarifkasi tersebut Agus menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan seperti apa yang di beritakan di media online siaranpublik.com. Beberapa waktu lalu dalam workshop yang diadakan PWI. Dia juga tidak faham keberadaan asosiasi wartawan di luar PWI. Agus Supriono yang sampai saat ini masih menjabat Kepala Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan mengucapkan terimah kasih kepada perwakilan dari MPN Korwil Pasuruan atas kedatangannya untuk melakukan klarifikasi tentang pemberitaan disalah satu media online tersebut. (Zainal)

Editor : Redaktur
Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Di workshop PWI Pasuruan Oknum Kades Kseleo Lidah, Saat Diklarifikasi Malah Berkelit . Silahkan membaca berita lainnya.

Proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018 Jalan Setelah Turun Perencanaan

Posted: 13 Sep 2018 09:23 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Girius One Yoman memastikan proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018, dapat segera dikerjakan setelah turun perencanaan dari pihak konsultan.

Menurut dia, pada pekan kemarin, instansinya telah memberikan pengumuman secara resmi terkait 388 pengusaha asli Papua yang mendapatkan pekerjaan atau proyek GEL di pesisir maupun pegunungan.

Pekerjaan ini bertujan untuk memotivasi anak asli Papua, agar dapat berkembang dibidang jasa konstruksi. "Kita sudah atur sesuai dengan kondisi daerah itu memang yang terima berbeda-beda. Di gunung pengusahanya terima diatas Rp500 juta dan pesisir dibawah angka itu."

"Namun pengumuman yang kita lakukan adalah bagian dari upaya untuk melakukan pengecekan dokumen mereka. Sebab jangan sampai perusahaan yang dimasukan sudah mati berkas-berkasnya. Dilain pihak, kita harus mengecek apakah yang menerima semuanya OAP. Kita dorong itu dulu, baru kemudian mendorong pekerjaan," ucapnya.

Pihaknya berharap kepada seluruh pengusaha yang mengerjakan proyek GEL, agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam artian, pekerjaan wajib tuntas 100 persen dan sesuai dengan spesifikasi dalam rencana anggaran biaya.

"Saya juga minta agar para pengusaha asli Papua yang menerima proyek GEL supaya jangan menjual pekerjaannya kepada yang lain, demi mendapatkan rente. Sebab dengan begitu, maka yang bersangkutan tidak akan pernah berkembang dalam bidang pekerjaan jasa kontruksi," harapnya.

Sebelumnya, KPK minta kepada seluruh panitia lelang agar cermat dalam menentukan pemenang, sekaligus memastikan apakah semua penawaran atau nilai pekerjaan yang ditawarkan, mampu diselesaikan oleh pihak ketiga.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua berharap pemerintah daerah bisa melakukan kelembagaan pembinaan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah supaya moral perburuan rente bisa diminimalisir. (DiskominfoPapua)

Proyek Golongan Ekonomi Lemah (GEL) 2018 Jalan Setelah Turun Perencanaan

Posted: 13 Sep 2018 09:18 AM PDT

Lukas Enembe Lantik FX Mote Jabat Bupati Deyai

Posted: 13 Sep 2018 09:03 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna mengisi kekosongan jabatan di Kabupaten Deiyai, dimana masa jabatan pasangan kepala daerah yang lama berakhir pada 20 Agustus 2018 lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi menunjuk pejabat Eselon II tingkat provinsi, FX. Mote sebagai kepala pemerintahan setempat.

Mote yang juga menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

"Sebenarnya Pilkada di Kabupaten Deyai telah berakhir namun karena ada perkara yang digulirkan di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga belum ada keputusan tetap terkait pilkada, maka perlu ada pelantikan penjabat bupati untuk meneruskan pembangunan di Deiyai," terang Lukas.

Lukas berharap seluruh masyarakat Deiyai dapat menerima keputusan tersebut. Dia pun mengimbau seluruh ASN di kabupaten setempat agar tunduk kepada kebijakan yang nantinya diambil oleh penjabat bupati Mote.

"Dan kalau bisa jangan sampai penjabat bupati tak mau turun dari jabatannya seperti pengalaman di Paniai. Dimana masa jabatan penjabat bupati sudah tapi ngotot belum mau turun. Jelas ini tidak bisa dan sekali lagi harus dimengerti. Sebab jabatan kepala daerah itu tidak sama dengan kepala suku. Ini hirarkinya jelas dari pusat sampai ke daerah," tuturnya.

Gubernur pada kesempatan itu, mengingatkan penjabat bupati agar menjalankan pemerintahan dengan baik serta menjalin komunikasi bersama jajaran Forkopimda setempat. Bupati juga wajib mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sekaligus memfasilitasi kegiatan pelantikan kepala daerah definitif dengan baik.

"Dan yang tak kalah penting bupati diingatkan untuk tidak melakukan mutasi pegawai kecuali mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri," imbaunya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Lukas menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala dan wakil kepada daerah sebelumnya, yang telah menunaikan tugasnya selama lima tahun sejak 20 agustus 2013 hingga 20 agustus 2018.

Sekedar diketahui, acara pelantikan juga dihadiri Kapolda Papua, Irjen Pol. Martuani Sormin Siregar, Wakil Gubernur, Klemen Tinal, Sekda Hery Dosinaen, perwakilan Forkopimda lainnya serta jajaran pemerintah dan DPRD Kabupaten Deiyai

FX Mote yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua, sebelumnya, pernah ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Waropen pada 2016 lalu (DiskominfoPapua)

Raja Ampat Gelar FGD Bahas Penerapan Perpres Nomor 16 Tahun 2018,

Posted: 13 Sep 2018 09:03 AM PDT

WAISAI, LELEMUKU.COM - Guna menerapkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerinta (LKPP) Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa melalui penyedia, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Bagian Unit Layanan Pengadaan menggelar Fokus Group Diskusi (FGD) sehari yang berlangsung di Aula Badan Kengawaian dan Diklat, Senin (10/9).

Kegiatan itu dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Organisasi Pemerintah Daerah (PPK OPD), mitra usaha/penyelia jasa konstruksi dan bangunan, serta sejumlah pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemda Raja Ampat.

Wakil Bupati Raja Ampat Manuel Pieter Urbinas,S.Pi,Msi ketika membuka kegiatan tersebut menegaskan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 secara ekslusif mengatur tentang pengadaan barang jasa di kabupaten Raja Ampat yang bertujuan memaksimalkan penyerapan APBD dan APBN lewat proses pengadaan yang sederhana, transparan, efektif dan akuntabel serta adanya mekanisme kontrol yang kuat yakni menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam pengelolaan keuang daerah dan demi terwujudnya transparasi pengelolaan keuangan daerah, kata Manuel Piter Urbinas, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk ikut mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Kami (Pemda Raja Ampat, red) telah melakukan kerja sama dengan Penegak hukum dan pengawasan untuk membangun sistem berbasis informasi teknologi seperti e-goverment dan e-palning ini upaya dalam mempermudah kita mekanisme pengadaan serta memberikan warning dan pengawasan bagi kita semua agar bekerja sesuai aturan prosedur yang berlaku," ujar Wakil Bupati.

Ia meminta kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan inidengan tekun dan aktif menyampaikan gagasan guna mempercepatnya implementasi aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terkait memahami dan mengetahui hal mendasar sehingga nantinya tidak ada lagi hambatan atau kekeliruan melaksanakan peraturan tersebutt.

"Harapan dengan adanya diskusi ini mendapat nilai tambah dalam pengelolaan pengadaan dan keuangan yang ada di Kabupaten Raja Ampat," ujar Manu, sapaan Manuel Piter Urbinas.

Fokus Group Diskusi meupakan kerja sama Pemda Raja Ampat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKKP) Jakarta. (DiskominfoRajaAmpat)