Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura.

Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura

---

• Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura
• Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura
• Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah
• Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah
• Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken
• Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi
• Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018
• Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken
• Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi
• Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018
• BPBD SBB dan DRR Gelar Workshop Sosialisasi Penanggulangan Bencana
• Jokowi Akan Hadiri Hari Olah Raga Nasional 2018 di Ternate
• DPKP Maluku Gelar Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Prasarana Umum di SBB
• Murad Ismail Jadi Ketua Tim Kampanye Joko Widodo - Ma'aruf Amin di Maluku
• Petrus Fatlolon Terima Penghargaan Penggerak Pembangunan dari YP dan MPR
• Dinas Ketahanan Pangan MTB Buat Kebun Percontohan di Halaman Kantor
• Petrus Fatlolon Berikan Kuliah Umum ke Mahasiswa Yayasan Rumpun Lelemuku
• Rahman Kholid : Kebijakan Bupati Pesisir Barat Sarat Masalah
• KPK Sambangi Kabupaten Rote Ndao di Sambut Demo Besar-Besaran Oleh ANTRA RI.
• Imunisasi Measles Rubella (MR) Di Pangkal Pinang Menuai Kontroversi
• Melawan Polisi, Kurir Sabu 1 Kg Asal Aceh Berakhir di Kamar Jenazah
• Melalui Komunitas Rajeg, Rumah Rohman Kembali di Bedah
• BKKBN Halmahera Selatan Sosialisasi Waspada Narkoba dan Miras di Sumae
• Paparkan Kondisi Terbaru Tanimbar, Petrus Fatlolon Gelar Tatap Muka di Ambon

Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura Posted: 03 Sep 2018 03:32 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasien Kartu Papua Sehat (KPS) dipastikan masih menerima penanganan prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Menurut Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, tak ada alasan untuk menghentikan pemberian pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat. "Pasien KPS tetap menjadi prioritas pelayanan di RSUD Jayapura. Apa pun bentuk alasannya, pasien yang menggunakan KPS tetap diberikan pelayanan yang sesuai standar prosedur," terang Anggiat, Jumat (30/8). Dia memastikan sejauh ini pelayanan KPS tidak bermasalah dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada seluruh petugas medis di rumah sakit untuk memperhatikan pasien KPS. Sementara untuk mendukung program KPS itu, Pemerintah Provinsi Papua setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. "KPS ini kan pembiayaannya diambil dari anggaran APBD Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dalam pengunaanya harus tepat sasaran, demikian juga pertanggungjawaban kita lakukan dengan baik." "Makanya selama ini pelayanan KPS terutama kepada Orang Asli Papua terus berjalan optimal. Kendati pun masih ada kekurangan, hal itu akan menjadi perhatian bersama baik manajemen RSUD Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua, untuk selanjutnya ditingkatkan pelayanannya," ucapnya. Sebelumnya, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien KPS, Dinas Kesehatan Provinsi Papua memastikan bakal mulai mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Papua Sehat (JKN-KPS), paling lambat pada 2019 mendatang. Meski begitu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, untuk dapat mewujudkannya juga diperlukan nomenklatur maupun item pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Daerah.  (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Pasien KPS Tetap Terima Penanganan Prioritas di RSUD Jayapura Posted: 03 Sep 2018 03:31 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasien Kartu Papua Sehat (KPS) dipastikan masih menerima penanganan prioritas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Menurut Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, Anggiat Situmorang, tak ada alasan untuk menghentikan pemberian pelayanan kesehatan kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Kartu Papua Sehat. "Pasien KPS tetap menjadi prioritas pelayanan di RSUD Jayapura. Apa pun bentuk alasannya, pasien yang menggunakan KPS tetap diberikan pelayanan yang sesuai standar prosedur," terang Anggiat, Jumat (30/8). Dia memastikan sejauh ini pelayanan KPS tidak bermasalah dan sudah berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya sudah meminta kepada seluruh petugas medis di rumah sakit untuk memperhatikan pasien KPS. Sementara untuk mendukung program KPS itu, Pemerintah Provinsi Papua setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. "KPS ini kan pembiayaannya diambil dari anggaran APBD Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga dalam pengunaanya harus tepat sasaran, demikian juga pertanggungjawaban kita lakukan dengan baik." "Makanya selama ini pelayanan KPS terutama kepada Orang Asli Papua terus berjalan optimal. Kendati pun masih ada kekurangan, hal itu akan menjadi perhatian bersama baik manajemen RSUD Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua, untuk selanjutnya ditingkatkan pelayanannya," ucapnya. Sebelumnya, untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien KPS, Dinas Kesehatan Provinsi Papua memastikan bakal mulai mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Nasional dengan Kartu Papua Sehat (JKN-KPS), paling lambat pada 2019 mendatang. Meski begitu, menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay, untuk dapat mewujudkannya juga diperlukan nomenklatur maupun item pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Daerah.  (DiskominfoPapua)

Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah Posted: 03 Sep 2018 03:21 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja rendah selama dirinya ditunjuk memimpin serta menjalankan pemerintahan di bumi cenderawasih. Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi." "Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia. Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. "Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi." "Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya. Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan. "Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Soedarmo Nilai Masih Ada Kinerja SKPD Papua Yang Rendah Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo menilai masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkinerja rendah selama dirinya ditunjuk memimpin serta menjalankan pemerintahan di bumi cenderawasih. Meski tak menyebut dan menjelaskan secara terperinci, dia bakal terus mendorong SKPD tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan diatas tanah ini, boleh berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Sebab memang fungsi saya sebagai gubernur kan membina mereka. Tentu akan saya lakukan pembinaan secara bertahap, bertingkat tetap juga berlanjut mendorong SKPD supaya terus berprestasi." "Supaya yang sudah bagus dipertahankan, kinerja sedang ditingkatkan, sementara yang kurang dua kali ditingkatkan. Ini yang akan saya lakukan sebelum menyerahkan jabatan kepada gubernur definitif," ucap dia. Dikatakan, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan pelantikan pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, seperti Direktur RSUD Jayapura, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. "Intinya kita masih tunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga beberapa jabatan yang kosong di provinsi belum dapat diisi." "Kalau sudah turun persetujuan dari Mendagri barulah kita lantik. Sebab untuk melantik pejabat eselon II, perlu ada persetujuan Mendagri tetapi juga KASN. Setelah keluar persetujuan baru kita lakukan pergantian," jelasnya. Ditanya alasan melakukan pelantikan disaat masa jabatannya tinggal menghitung hari, Soedarmo mengatakan hal itu sah-sah saja. Kendati pun pelantikan dilakukan oleh dirinya sehari sebelum meletakkan jabatan. "Yang penting kan ada surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian kedua ada persetujuan dari KASN. Jika semua sudah ada maka telah sah di mata hukum," pungkas dia. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mulai mendorong lembaga pendidikan di Bumi Cenderawasih agar mulai mengkurikulumkan noken paling lambat mulai tahun ajaran 2019 mendatang. Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamudin Ramly mengatakan, tujuan mengkurikulumkan noken adalah sebagai upaya untuk melestarikan hasil kerajinan tangan khas masyarakat Papua tersebut. Apalagi noken sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Unesco. Sehingga perlu ada komitmen dari semua pihak, tak terkecuali lembaga pendidikan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. "Kalau Kemendikbud  saja sudah berupaya mendorong noken masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) sekolah, kita juga harap pemerintah daerah demikian. Sebab untuk menjaga kearifan lokal ini, perlu ada proteksi dimana salah satunya dengan mengajak anak-anak sekolah mempelajarinya," ucap dia di Jayapura, belum lama ini. Dia jelaskan, seperti di Provinsi Bali, para siswa dan siswi kini sudah diajarkan maestro seni. Dimana mereka mulai didorong untuk menciptakan satu hasil karya seni sejak masih di usia dini. Oleh karenanya, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Papua, pihaknya mendorong perintisan program seninam masuk sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah Papua. "Untuk program ini memang sudah dimulai pada 2017 lalu, dimana program seninam masuk sekolah ini berupaya agar seluruh sekolah menerapkan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) untuk melestarikan budaya Papua kedepan." "Noken juga sudah masuk sekolah, tapi masih di wilayah kota Jayapura, kedepan kita harapkan ada aturan khusus dari Kemendikbud agar seluruh sekolah di Indonesia menerapkan mata pelajaran muatan lokal khusus Noken," harapnya. Sebelumnya, Sekda Papua mengaku sangat mendukung program noken masuk kurikulum sekolah. Kendati begitu, dia berharap Pemerintah Kabupaten agar mulai meningkatkan produksi bahan baku noken yang dinilai telah semakin berkurang. Dimana noken sendiri dibuat dari bahan baku kayu pohon Manduam, pohon Nawa atau Anggrek hutan. Deputi Bidang Kebudayaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Haswan Yunas, mengatakan noken merupakan produk ekonomi kreatif masyarakat yang perlu terus disosialisasikan sebab telah menjadi kebutuhan masyarakat. Dia berharap dengan dikurikulumkannya noken, hasil produk yang dihasilkan kedepan makin beragam dan dengan kualitas terbaik. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aksi pemukulan tenaga pendamping oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda mendapat sorotan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo. Kendati memaklumi hal itu, dia berharap kejadian serupa tak lagi terulang di masa mendatang. Sebab menurutnya, tak semestinya seorang pejabat publik menyelesaikan masalah dengan tindakan fisik. Mestinya yang bersangkutan memberi contoh yang baik dan menahan emosinya. "Soal Penjabat Bupati Puncak memukul tenaga pendamping saya sudah dapat laporannya dan itu ada kesalahpahaman ya.  Memang bupati sudah mengakui tidak bisa mengendalikan emosi." "Tapi bagaimana pun kan kita harus pandai mengendalikan emosi. Tidak boleh juga sebetulnya lakukan tindakan fisik. Tapi ya sudah lah, saya juga sudah sampaikan agar jangan sampai terjadi lagi," terang Soedarmo di Jayapura, pekan lalu. Terkait permintaan tenaga pendamping agar Penjabat Bupati Nicolaus meminta maaf secara terbuka ke publik lewat media massa, dia menyatakan jika diperlukan wajib untuk dilaksanakan. Namun, menurut dia, dari informasi yang diterima olehnya sudah ada pertemuan antara Penjabat Bupati dengan korban Stepen Subay . "Informasi terakhir sudah ada penyelesaian. Yang terpenting jangan sampai terulang saja. Boleh kita emosi, marah, tapi pengendalian diri itu sangat penting. Semoga ini jadi pelajaran juga sebab kita tidak boleh melakukan tindakan fisik," terangnya lagi. Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan video penamparan oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda kepada tenaga pendamping distrik setempat, Stepen Subay, di Ilaga. Dalam video nampak Penjabat Bupati Puncak sebanyak tiga kali melakukan penamparan karena kesal terhadap kinerja kurang maksimal tenaga pendamping, di wilayah setempat. Yang bersangkutan juga dinilai berbicara tak sesuai fakta lapangan, bahkan tak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Menyikapi viralnya video tersebut, Stepen Subay selaku korban penamparan via telepon selulernya, Senin (27/8) membenarkan peristiwa tersebut. Insiden penamparan itu terjadi pada 13 Agustus 2018 lalu. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah tidak mempermasalahkan insiden itu. Hanya saja, dirinya kecewa dengan sikap Bupati Nicolaus yang dalam sebuah surat kabar tidak mengklarifikasi atau meminta maaf. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018 Posted: 03 Sep 2018 03:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek di November atau Desember 2018 tahun ini. Menurut Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya. "Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia di Jayapura, pekan lalu. Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD. "Memang rata-rata SKPD tahun ini belum berani serahkan dokumen setelah penetapan APBD. Mereka masih menunggu SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terbit dulu. Padahal dalam Perpres terbaru dinyatakan bisa melakukan lelang mendahului penetapan APBD," ucap dia. Upaya kedua yang akan dilakukan olehnya adalah mendorong bironya memiliki ruangan yang lebih representatif. "Sebab sekitar 60-80 orang berada ruangan saat ini sudah tak memungkinkan lagi. Sehingga kita butuh yang lebih besar untuk maksimalnya kinerja biro ini," tutur dia. Hal ketiga yang ingin dilakukan olehnya adalah membenahi beberapa standar operasional prosedur di biro tersebut. "Misalnya kita dari awal, mulai front office lalu kemudian ada verifikasi pertama, kedua selanjutnya usulan naik ke kepala biro dan pokja. Nah, disini kelompok kerja (Pokja) ULP dalam biro diharapkan bisa mematuhi dan melaksanakan proses secepat mungkin." "Artinya nanti kita buat sistem dalam portal intranet yang dilakukan secara sistematis dimana tanggal masuk dan keluar berkas terpantau. Sehingga nanti ketika dokumen diserahkan SKPD, akan diberi user untuk bisa dipantau lewat barcobe yang diberi. Paling tidak, diusahakan paling lambat back office memproses tujuh hari sesuai SOP. Dengan harapan tak ada lagi berkas yang telat dilelang atau terlalu banyak pengkajian hingga pelaksanaan lelang menjadi tak jelas," pungkasnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Kemendikbud Dorong Sekolah di Papua Kurikulumkan Noken Posted: 03 Sep 2018 03:11 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mulai mendorong lembaga pendidikan di Bumi Cenderawasih agar mulai mengkurikulumkan noken paling lambat mulai tahun ajaran 2019 mendatang. Menurut Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud, Nadjamudin Ramly mengatakan, tujuan mengkurikulumkan noken adalah sebagai upaya untuk melestarikan hasil kerajinan tangan khas masyarakat Papua tersebut. Apalagi noken sebelumnya telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh Unesco. Sehingga perlu ada komitmen dari semua pihak, tak terkecuali lembaga pendidikan untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. "Kalau Kemendikbud  saja sudah berupaya mendorong noken masuk dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) sekolah, kita juga harap pemerintah daerah demikian. Sebab untuk menjaga kearifan lokal ini, perlu ada proteksi dimana salah satunya dengan mengajak anak-anak sekolah mempelajarinya," ucap dia di Jayapura, belum lama ini. Dia jelaskan, seperti di Provinsi Bali, para siswa dan siswi kini sudah diajarkan maestro seni. Dimana mereka mulai didorong untuk menciptakan satu hasil karya seni sejak masih di usia dini. Oleh karenanya, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Papua, pihaknya mendorong perintisan program seninam masuk sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah Papua. "Untuk program ini memang sudah dimulai pada 2017 lalu, dimana program seninam masuk sekolah ini berupaya agar seluruh sekolah menerapkan mata pelajaran muatan lokal (Mulok) untuk melestarikan budaya Papua kedepan." "Noken juga sudah masuk sekolah, tapi masih di wilayah kota Jayapura, kedepan kita harapkan ada aturan khusus dari Kemendikbud agar seluruh sekolah di Indonesia menerapkan mata pelajaran muatan lokal khusus Noken," harapnya. Sebelumnya, Sekda Papua mengaku sangat mendukung program noken masuk kurikulum sekolah. Kendati begitu, dia berharap Pemerintah Kabupaten agar mulai meningkatkan produksi bahan baku noken yang dinilai telah semakin berkurang. Dimana noken sendiri dibuat dari bahan baku kayu pohon Manduam, pohon Nawa atau Anggrek hutan. Deputi Bidang Kebudayaan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Haswan Yunas, mengatakan noken merupakan produk ekonomi kreatif masyarakat yang perlu terus disosialisasikan sebab telah menjadi kebutuhan masyarakat. Dia berharap dengan dikurikulumkannya noken, hasil produk yang dihasilkan kedepan makin beragam dan dengan kualitas terbaik. (DiskominfoPapua)

Terkait Insiden Pemukulan, Soedarmo Minta Nicolaus Wenda Tahan Emosi Posted: 03 Sep 2018 03:11 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aksi pemukulan tenaga pendamping oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda mendapat sorotan Penjabat Gubernur Papua Soedarmo. Kendati memaklumi hal itu, dia berharap kejadian serupa tak lagi terulang di masa mendatang. Sebab menurutnya, tak semestinya seorang pejabat publik menyelesaikan masalah dengan tindakan fisik. Mestinya yang bersangkutan memberi contoh yang baik dan menahan emosinya. "Soal Penjabat Bupati Puncak memukul tenaga pendamping saya sudah dapat laporannya dan itu ada kesalahpahaman ya.  Memang bupati sudah mengakui tidak bisa mengendalikan emosi." "Tapi bagaimana pun kan kita harus pandai mengendalikan emosi. Tidak boleh juga sebetulnya lakukan tindakan fisik. Tapi ya sudah lah, saya juga sudah sampaikan agar jangan sampai terjadi lagi," terang Soedarmo di Jayapura, pekan lalu. Terkait permintaan tenaga pendamping agar Penjabat Bupati Nicolaus meminta maaf secara terbuka ke publik lewat media massa, dia menyatakan jika diperlukan wajib untuk dilaksanakan. Namun, menurut dia, dari informasi yang diterima olehnya sudah ada pertemuan antara Penjabat Bupati dengan korban Stepen Subay . "Informasi terakhir sudah ada penyelesaian. Yang terpenting jangan sampai terulang saja. Boleh kita emosi, marah, tapi pengendalian diri itu sangat penting. Semoga ini jadi pelajaran juga sebab kita tidak boleh melakukan tindakan fisik," terangnya lagi. Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan video penamparan oleh Penjabat Bupati Puncak Nicolaus Wenda kepada tenaga pendamping distrik setempat, Stepen Subay, di Ilaga. Dalam video nampak Penjabat Bupati Puncak sebanyak tiga kali melakukan penamparan karena kesal terhadap kinerja kurang maksimal tenaga pendamping, di wilayah setempat. Yang bersangkutan juga dinilai berbicara tak sesuai fakta lapangan, bahkan tak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Menyikapi viralnya video tersebut, Stepen Subay selaku korban penamparan via telepon selulernya, Senin (27/8) membenarkan peristiwa tersebut. Insiden penamparan itu terjadi pada 13 Agustus 2018 lalu. Kendati demikian, pihaknya mengaku sudah tidak mempermasalahkan insiden itu. Hanya saja, dirinya kecewa dengan sikap Bupati Nicolaus yang dalam sebuah surat kabar tidak mengklarifikasi atau meminta maaf. (DiskominfoPapua)

Pemprov Akan Tender Proyek 2019 pada November - Desember 2018 Posted: 03 Sep 2018 03:11 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna menghindari minimnya penyerapan anggaran di tahun 2019 mendatang, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, bakal melakukan tender atau proses lelang proyek di November atau Desember 2018 tahun ini. Menurut Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa, dengan melakukan lelang sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan penyerapan anggaran 2019 lebih maksimal dan pihak ketiga lebih leluasa melaksanakan tugasnya. "Sebab sebenarya dari masih bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) saja, kita sudah bisa lelang. Sehingga kontrak itu bisa terjadi ketika sudah penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sudah ketok palu APBD di DPR Papua," terang dia di Jayapura, pekan lalu. Debora yang pekan lalu dilantik oleh Penjabat Gubernur bertekad melakukan evaluasi terhadap kinerja biro yang dipimpinnya. Pihaknya ingin mendeteksi kelemahan dan keterlambatan pelaksanaan tender tahun ini. Disamping beberapa hal yang mengganjal, diantaranya keterlambatan penyerahan dokumen dari SKPD. "Memang rata-rata SKPD tahun ini belum berani serahkan dokumen setelah penetapan APBD. Mereka masih menunggu SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terbit dulu. Padahal dalam Perpres terbaru dinyatakan bisa melakukan lelang mendahului penetapan APBD," ucap dia. Upaya kedua yang akan dilakukan olehnya adalah mendorong bironya memiliki ruangan yang lebih representatif. "Sebab sekitar 60-80 orang berada ruangan saat ini sudah tak memungkinkan lagi. Sehingga kita butuh yang lebih besar untuk maksimalnya kinerja biro ini," tutur dia. Hal ketiga yang ingin dilakukan olehnya adalah membenahi beberapa standar operasional prosedur di biro tersebut. "Misalnya kita dari awal, mulai front office lalu kemudian ada verifikasi pertama, kedua selanjutnya usulan naik ke kepala biro dan pokja. Nah, disini kelompok kerja (Pokja) ULP dalam biro diharapkan bisa mematuhi dan melaksanakan proses secepat mungkin." "Artinya nanti kita buat sistem dalam portal intranet yang dilakukan secara sistematis dimana tanggal masuk dan keluar berkas terpantau. Sehingga nanti ketika dokumen diserahkan SKPD, akan diberi user untuk bisa dipantau lewat barcobe yang diberi. Paling tidak, diusahakan paling lambat back office memproses tujuh hari sesuai SOP. Dengan harapan tak ada lagi berkas yang telat dilelang atau terlalu banyak pengkajian hingga pelaksanaan lelang menjadi tak jelas," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

BPBD SBB dan DRR Gelar Workshop Sosialisasi Penanggulangan Bencana Posted: 03 Sep 2018 03:11 PM PDT PIRU, LELEMUKU.COM - Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku bekerja sama  dengan  PT. Disaster Risk Reduction (DRR) Indonesia menggelar kegiatan Workshop sosialisasi penyusunan rencana penanggulangan bencana Tahun 2018 di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati Seram Bagian Barat. Kegiatan yang dibuka oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Mansur Tuharea,SH,MM dikarenakan pada Tahun 2017 Kabupaten Seram Bagian Barat bersama 25 Kabupaten/Kota yang berada di seluruh Indonesia yang menindaklanjuti susunan kerja risiko bencana menjadi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Menurut Salah satu pemateri dari PT. Disaster Risk Reduction (DRR) Indonesia Multazam F. Ardi kepada awak media mengatakan RPB sendiri berfungsi sebagai rencana induk penanggulangan bencana di Kabupaten SBB. Dengan adanya RPB ini sehingga upaya penanggulangan bencana lebih terkoordinir, terencana dan berkelanjutan dan tepat sasaran, karena kajian RPB tersebut disusun berdasarkan hasil kajian resiko yang ditemukan pada Tahun 2017 lalu. "Dalam sosialisasi ini juga kita telah membahas bencana-bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani di kabupaten Seram Bagian Barat, bencana yang sering terjadi dalam tanda kutip menjadi langanan yang sering dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten SBB. Selain itu, kita juga mencari akar permasalahan terhadap masing-masing potensi bencana tersebut. Saya berharap kalau sudah terintervikasi akar masalahnya maka kita dapat menemukan solusi dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi potensi bencana yang akan dihadapi." Ucap Multazam. Lanjutnya, hal kajian resiko bencana sendiri dilakukan berdasarkan Peraturan BPBN Nomor 2 Tahun 2012 yang sudah dijadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mempelajari sebuah bencana dengan memperhitungkan bagaimana potensi bahaya pada setiap itensitas jenis bencana, potensi kerugian, dan kemampuan daerah dan masyarakat dalam menanggulangi bencana tersebut. Ketiga aspek ini dipadukan untuk menemukan nilai resiko bencana. Untuk itu, pada setiap penyusunan RPB harus mengacu pada hasil kajian resiko bencana yang disingkronkan lagi dengan RPJMD Kabupaten SBB dan Rensra SKPD yang terkait dengan bencana. "Lewat penyusunan kajian resiko penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Kabupaten SBB hari ini, nantinya akan di presentasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada bulan Desember 2018 mendatang sehingga BPBN membantu prioritas bencana ke tiap daerah bencana," kata Multazam. (HumasSBB)

Jokowi Akan Hadiri Hari Olah Raga Nasional 2018 di Ternate Posted: 03 Sep 2018 02:31 PM PDT TERNATE, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) akan membuka pelaksanaan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) 2018  dengan mengusung tema "Ayo Olahraga Membangun Indonesia" yang dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Minggu (9/8) nanti. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Ternate, Sukarjan Hirto, Haornas yang dipusatkan di lapangan Gelora Kieraha Kota Ternate ini juga akan dimeriahkan oleh beberapa artis nasional seperti Via Vallen, Cakra Khan dan Yopie Latul. "Artis yang memastikan tampil dalam pelaksanaan Haornas diantaranya Via Vallen, Cakra Khan dan Yoppi Latul," kata dia kepada di Ternate pada Senin (3/9). Dikatakan, berbagai infrastruktur telah dibenahi, terutama tempat pelaksanaan Haornas di Gelora Kieraha Ternate dan akan rampung sebelum 9 September nanti. Karena tamu dari berbagai daerah se Indonesia dan luar negeri akan hadir di Kota Ternate. "Untuk persiapan menyambut para tamu sudah dipersiapkan lebih awal dan Ternate akan menjadi salah satu kota yang tersibuk, dikarenakan bakal banyak kedatangan tamu baik Nusantara maupun Mancanegara," ujarnya. Hirto mengatakan, penyambutan kehadiran ribuan tamu tentunya harus disiapkan secara matang, mulai ketersediaan tempat penginapan mulai dari hotel hingga transportasi seperti bus yang disediakan bagi tamu. Kegiatan itu sendiri akan digelar pada saat pembukaan Haornas itu akan dilakukan di Stadion Gelora Kieraha. "Acara pembukaan Haornas akan dilaksanakan di Gelora, juga ada obor Asian Para Games, Sepeda Nusantara dan pameran," ujarnya. Sementara itu kegiatan Obor Asian Para Games dan sepeda Nusantara akan dilaksanakan di dua tempat berbeda. Obor Asian para Games dilaksanakan di Kesultanan Ternate. Berbagai acara bakal dilaksanakan di semua lintas SKPD, dan seluruh masyarakat bakal dilibatkan dalam menyambut Haornas tersebut. "Sedangkan pameran dilaksanakan di Duaffa Center pada 9 September dan untuk acara sepeda itu nanti mulai start dari kawasan Landmark dan berakhir di objek wisata Pantai Jikomalamo," ujarnya. Haornas diperingati setiap 9 September untuk mengenang pembukaan PON I di kota Solo yang dilaksanakan pada 9 September 1948. PON I, 9-12 September 1948 itu, diikuti 600 atlet memperebutkan 108 medali dari 9 cabang. Pesta olahraga di tengah situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu diikuti 13 kota dan karesidenan. Sementara itu Deputi Pembudayaan Olahragam Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Raden Isnanta mengatakan Haornas merupakan sarana guna menguatkan bahwa masyarakat itu mulai menyenangi olahraga, melakukan olahraga, secara berjenjang. "Kalau sudah senang berolahraga, maka otomatis bibit akan mudah didapat untuk terus membangun olahraga Indonesia kedepannya. Kelanjutannya untuk mencari bibit. Jika digelarnya kompetisi berjenjang seperti Liga Sepakbola Pelajar U14 atau pun 16 Piala Menpora 2018, menjadi wahana-wahana untuk menjaring bibit potensial, karena menurutnya tak sedikit terjaring bibit-bibit muda olahraga Indonesia melalui kompetisi seperti ini," ungkap dia. Isnanta juga mengemukakan jika di Haornas menjadi tempat apresiasi tertinggi insan sepakbola yang berprestasi baik di level nasional maupun internasional.(Tempo/Kompas)

DPKP Maluku Gelar Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Prasarana Umum di SBB Posted: 03 Sep 2018 02:01 PM PDT PIRU, LELEMUKU.COM - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Prasarana Umum di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kegiatan yang berlangsung dalam pekan ini menghadirikan dua pemateri yaitu : Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Abu Bakar Latuconsina, M.Si dan Kabid PTSP Provinsi Maluku Robby Tomasoa,M.Si di aula pertemuan mentari Piru. Dalam kajian materi yang disampaikan Abu Bakar Latuconsina,M.Si menitik beratkan pada landasan hukum dan kebijakan terkait perumahan di Indonesia dengan mengaraha pada sasaran pembangunan perumahan (RPJMN 2015-2019) sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan tentang setiap orang berhak hidup sejahtera dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International convenant on Economic, Sosial dan Cultural Rights. "Serta beberapa aturan lainnya menyangkut perumahan dan kawasan pemukiman seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, pasal 5 ayat 1 "Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, pasal 121 ayat 1 "Pemerintah dan atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan system pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, UU NO 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, UU No 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat, PP No 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman PP no 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, Perpres No 101 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perpres no 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Skekunder perumahan, lembaga Negara RI Tahun 2016 Nomor 266," papar dia. Sementara itu, Robby Tomasoa, M.Si salah satu Kabid di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dalam manterinya mengupas tentang pembiayaan perumahan dan prasarana umum perizinan dan non perizinan. Dimana pelayanan terpadu satu piintu dibidang penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan mandate dari lembaga atau instansi  yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakuka dalam satu tempat. Katanya pula terkait dengan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau administrator kawasan ekonomi khusus yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "System pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat spise adalah system elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian /LPNK yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan," jelas Tomasoa. (DiskominfoSBB)

Murad Ismail Jadi Ketua Tim Kampanye Joko Widodo - Ma'aruf Amin di Maluku Posted: 03 Sep 2018 01:51 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Irjen Pol (purn) Drs. Murad Ismail ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 Ir. Joko Widodo dan KH. Prof Dr (HC) Ma'ruf Amin di Provinsi Maluku. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae melalui facebooknya pada Senin (3/9). "Ketua Tim Kampanye Pilpres 2019 - Ir. Joko Widodo & KH. Prof Dr (HC) Ma'ruf Amin, Provinsi Maluku, Irjen Pol (purn) Drs. Murad Ismail. Kecintaan beliau untuk Maluku, tak di ragukan, dari Maluku untuk Indonesia.#cintamaluku," ujar dia.   Murad pernah menjadi Kapolda Maluku sebelum dipromosikan sebagai Komandan Korps Brimob. Ia selanjutnya mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Maluku 2018 dan menang dengan suara terbanyak di mayoritas wilayah. Sebelumnya Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku, Basri Damis juga mengusulkan Murad Ismael menjadi Ketua Tim Sukses (Timses) pemenangan calon Jokowi-Amin. Dikatakan Murad merupakan sosok yang teruji dan memiliki kapabilitas sehingga direkomendasi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKPI, PPP dan PAN. Ia juga menyatakan sebanyak sembilan kepala da­erah kabupaten/kota yang men­­yatakan sikap untuk men­­­­jadi timses pemenangan pasa­ngan Jo­kowi-Amin, termasuk Bupati Malu­ku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon yang nota­bene adalah kader Partai Demokrat. Bergabungnya sembilan kepala daerah dari 11 ka­bu­paten/kota termasuk se­jumlah wakil kepala daerah di Maluku tersebut, semakin memperkuat prediksi po­litik DPW PKB Maluku jika pa­sa­ngan Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut akan unggul di Maluku. "Kita optimis pasangan Jokowi-Maruf akan me­nang telak di Maluku. Karena sejumlah kepala daerah sudah bergabung. Seperti Petrus Fatlolon Bupati Maluku Tenggara Barat yang juga kader Demokrat sudah siap. Tergabung. Petrus Fatlolon sudah konfirmasi ke saya beliau siap bergabung dengan tim pemenangan Jokowi -KH Maruf Amin di Maluku dan bersedia menjadi ketua Tim Jokowi-KH Maruf Amien di Maluku Tenggara Barat," kata Ketua DPW PKB Maluku Basri Damis melalui press rilis yang diterima Lelemuku.com. Basri menerangkan, lompatan politik Fatlolon ke barisan Jokowi-Ma'ruf tentunya dengan pertim­bangan politik yang matang. Basri mengaku, salah satu dalil politik yang menjadi pijakan Fatlolon adalah, keberhasilan dan komitmen Jokowi dalam memimpin Indonesia. "Pak Fatlolon tentu tidak mau seperti kacang lupa kulit. Beliau menghargai kerja keras kabinet Jokowi di MTB. Sikapnya ini demi menjamin keberlangsungan pembangunan dan kemajuan daerah" terangnya. Basri mengungkapkan, padangan Fatlolon bahwa Jokowi sukses membangun dari pinggiran, daerah tertinggal dan terpencil di Indonesia. Sebagai bapak pembangunan infrastuktur, Jokowi di nilai berhasil dan telah meletakkan pondasi pembangunan secara merata antara Jawa dan Luar Jawa. "Sebagai bapak pembangunan, pak Jokowi sukses membangun Indonesia dari pinggiran dan memposisikan pembangunan yang merata antara Jawa dan luar Jawa. Ini menjadi alasan pak Fatlolon. Bahkan saat ini, infrastruktur di Indonesia Timur maju sangat pesat. Begitupun Tol Laut Sebagai jembatan Mengatasi distribusi Barang dan mengatasi keterisolasian antar daerah di nilai telah di rasakan manfaatnya oleh daerah di Indonesia timur," paparnya. Sikap Fatlolon mengingatkan kita pada, sikap politik Tuan Guru Bajang, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lukas Enembe Gubernur Papua. Ke­tiga kepala daerah itu pindah haluan demi mementingkan daerah dan tidak mau ikut dalam arus oposisi segelintir elit di Jakarta. Berikut ini daftar Bupati dan wakil bupati di Maluku yang telah berkomitmen memenangkan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019: Walikota Ambon, Richad Louhanapessy (Gol­kar), Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun (PKB), Bupati Buru, Ramli Umasugi (Golkar), Bupati Buru Selatan, Tagop S Sudarsono (PDIP), Bupati Seram Bagian Timur, Mukti Keliobas (Golkar), Bupati Seram Bagian Barat, Yasin Payapo (Hanura), Bupati Aru Johan Gonga (Nasdem), Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno (PDIP), Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon (Demokrat). Selanjutnya para Wakil Kepala daerah yang mendukung diantaranya, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler (PPP), Wakil Bupati Maluku tenggara, Petrus Beruatwarin (PKB), Wakil Bupati Buru, Amos Besan (PDIP), Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Thimotius Akerina (Nasdem), serta Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury (PDIP). (Albert Batlayeri)

Petrus Fatlolon Terima Penghargaan Penggerak Pembangunan dari YP dan MPR Posted: 03 Sep 2018 01:01 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Apreseasi dan penghargaan bagi insan penggerak pembangunan diberbagai sektor diberikan oleh YP dan MPR berupa Citra Satyalencana Bhakti Bela Negara Kesatuan RI Tahun 2018. Penghargaan ini diterima oleh Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon sebagai salah satu Bupati di daerah perbatasan yang memiliki komitmen dalam pembangunan di daerah. Selain kepada beberapa Kepala Daerah, penghargaan ini juga diberikan kepada para pengusaha muda, aktivis lingkungan dan para inovator. (HumasMTB)

Dinas Ketahanan Pangan MTB Buat Kebun Percontohan di Halaman Kantor Posted: 03 Sep 2018 12:11 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon ajak Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tingkatkan pembangunan daerah dengan dimulai dari lingkungan sekitar. Hal ini terwujud, salah satunya melalui contoh yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) MTB beserta seluruh jajarannya yaitu dengan memanfaatkan halaman kantor untuk membuat kebun percontohan. "Pak Bupati sudah memberikan contoh bagi kita dengan memanfaatkan halaman rumah di kediaman Bupati dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman bumbu dapur, kita juga harus menjadi contoh apalagi terkait dengan pemanfaatan halaman rumah bagi peningkatan ketahanan pangan masyarakat Tanimbar," demikian disampaikan oleh Drs. Joseph J. Kelwulan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Untuk mengapreseasi kerja Dinas Ketahanan Pangan dalam pemanfaatan lahan perkantoran, maka dilakukan apel gabungan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Dalam Apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Barat, dinas ini pun mendapat apreseasi dengan kebersihan lingkungan kantornya. "Lingkungan kantor yang bersih, halaman yang ditata dan dimanfaatkan dengan baik, maka kita semua dapat beraktifitas dengan baik dan sehat, dan masyarakat pun dapat terlayani dengan maksimal," ucap Bupati dalam arahannya. Setelah pelaksanaan apel dilanjutkan dengan panen sayur di kebun percontohan Dinas Ketahanan Pangan yang juga dihadiri oleh Ketua dan Pengurus TP PKK Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (HumasMTB)

Petrus Fatlolon Berikan Kuliah Umum ke Mahasiswa Yayasan Rumpun Lelemuku Posted: 03 Sep 2018 12:11 PM PDT LAURAN, LELEMUKU.COM - Awali kegiatan akademik tahun 2018 dan 2019, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon memberikan Kuliah Umum bagi mahasiswa pada 3 Perguruan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki pada Sabtu (1/9) Bupati Fatlolon didaulat untuk memberikan materi "Menggagas Pendidikan yang Berkarakter dari Perspektif Pemerintah Daerah". Sesuai visi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yaitu Mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Barat yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri. Bupati menjelaskan tentang arah pembangunan MTB cerdas yang dalam pencapaiannya mengedepankan pendidikan yang berkarakter bagi setiap insani di daerah ini kepada mahasiswa yang berasal dari Sekolah Tinggi Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi Administrasi Saumlaki (STIAS) dan Sekolah Tinggi Ilmu Perguruan Saumlaki (STKIPS). Diakhir kuliah umum tersebut Bupati berpesan kepada para mahasiswa agar selama menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi dapat menimba ilmu sebanyak mungkin dan diaplikasikan ditengah-tengah masyarakat. "Jangan hanya berpikir setelah tamat dari Perguruan Tinggi harus menjadi PNS atau tenaga kontrak di Pemda saja, tetapi Saudara-saudara sekalian harus memiliki kreatifitas, mengembangkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki untuk membuka lapangan kerja yang juga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat di Tanimbar" pesan Bupati diakhir kuliah. (HumasMTB)

Rahman Kholid : Kebijakan Bupati Pesisir Barat Sarat Masalah Posted: 03 Sep 2018 11:58 AM PDT PESIBAR | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat-Krui Lampung (KMKPB-KL) Rahman Kholid, SH menilai Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal tidak melek aturan dan sarat masalah didalam memimpin Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Sejak memangku jabatan Bupati Pesisir Barat pada Februari 2016 hingga sekarang, menurutnya Agus Istiqlal juga dikenal kurang beretika karena kerap menyampaikan umpatan ditengah khalayak ramai dan tidak mencerminkan seorang Pemimpin Daerah yang negarawan. Rahman memaparkan, Banyak sekali kebijakan Bupati Pesisir Barat dibawah kepemimpinan Agus Istiqlal yang sarat masalah antara lain, Pengerukan Terumbu Karang di Labuhan Jukung, oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik terbukti tidak memiliki izin (ilegal). Tidak hanya itu saja, Putera daerah yang berprofesi sebagai Advocat ini juga menambahkan, fakta di lapangan Bupati telah menetapkan lokasi seluas 8 Hektar dari 11 Hektar yang di rencanakan untuk kantor Bupati/Pemerintah Kabupaten (Pemkab), padahal kewenangan penetapan lahan diatas 5 Hektar merupakan kewenangan Gubernur. "Belum lagi masalah pemindahan Lokasi Kantor Pemkab dari Labuway ke Pekon Kampung Jawa (tanah lapang) tapi tidak mencabut penetapan lokasi labuway yang pada saat itu di pimpin Pj Bupati kherlani, jika Agus Istiglal tidak bisa membuktikan kekeliruan dan cacat yuridis atas Surat Keputusan sebelunnya yang menetapkan Labuway lokasi Kantor Bupati, jadi pencabutan ini tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku." Kata Rahman saat diwawancarai media di Bandar Lampung, Sabtu (02/9/2018). Selain itu, Penguasaan Tanah dan pembangunan areal Labuhan Jukung juga menjadi sorotan karena dinilai tanpa dasar hukum kepemilikan tanah. "Saat ini terbukti bahwa Pemda Pesisir Barat sedang mengajukan permohonan hak, tapi melakukan pembohongan Publik seolah-olah Pemda telah berhak atas tanah labuhan jukung." katanya. Kemudian perusakan aset masyarakat dan pencaplokan tanah di segitiga pasar ngambur tanpa adanya keputusan dari pengadilan hanya di dasarkan dari hibah masyarakat yang tidak memiliki alas hak yang kuat atas tanah tersebut. "ini nyata nyata mengabaikan hukum dan hak asasi manusia, saya mendengar akan segera dilaporkan ke komnas ham oleh masyarakat pedagang yang rumah dan tokonya sudah di obrak anrik buildozer Pemkab dan yang berhak atas tanah." tegas Rahman. Lalu Penguasaan tanah Biha oleh pemkab juga dinilai tidak memiliki dasar yang kuat, menurutnya fakta sebenarnya tanah tersebut bukanlah hibah, Pemkab tidak memiliki perencanaan atas tanah Biha dan sebelumnya Pemkab sudah tahu bahwa tanah tersebut bersengketa, patut menjadi pertanyaan masyarakat kenapa selalu instrumen hibah yang di pakai pemkab untuk menguasai tanah. "Jadi Pemkab dapat di kualifisir sebagai penadah barang bermasalah, dan pada intinya hibah di diduga tidak di laksanakan sebagai mana ketentuan hibah sesuai dengan hukum yg berlaku." jelasnya. Terakhir, Penggusuran SD Negeri 3 Krui, SMP Negeri 1 Krui dan Puskesmas Krui oleh Pemkab Pesisir Barat. Melihat masalah tersebut diatas, Rahman mengatakan elemen masyarakat, Wartawan, LSM dan Penggiat Anti Korupsi sudah mengadukan kesewenang-wenangan Bupati Pesisit Barat Agus Istiqlal ini ke Penegak Hukum (KPK), menurutnya jika pengaduan dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan dipercaya dan diyakini tidak akan ditindaklanjuti. "Maklum Agus Istiqlal adalah mantan Jaksa Penyidik di Kejaksaan Agung yang hubungannya ke Kepolisian dan Internal Kejaksaan, dicurigai saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Ini pula yang selalu dibangga-banggakannya dalam setiap kesempatan baik dihadapan masyarakat maupun Forkopimda, yang jelas masalah-masalah yang ada di Pesisir Barat kita terus laporkan ke KPK." tandasnya.(Sulistyawaty) Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Rahman Kholid : Kebijakan Bupati Pesisir Barat Sarat Masalah . Silahkan membaca berita lainnya.

KPK Sambangi Kabupaten Rote Ndao di Sambut Demo Besar-Besaran Oleh ANTRA RI. Posted: 03 Sep 2018 11:48 AM PDT Keterangan Foto : Nana Mulyana Devisi Pencegahan KPK, menerima Sejumlah Data Dari Junus Pani (ANTRA) Laporan Dance henukh. ROTE NDAO | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN |  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD Langkah ini sebagai upaya menciptakan adanya pemerintahan yang baik (good governance). Kegiatan Monev yang berlangsung pada Senin,3/8 diSambut dengan Aksi Demo oleh ANTRA RI di depan Gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, kemudian masa memaksa masuk Ke ruangan Rapat DPRD Kabupaten Rote Ndao,masa yang di pimpin oleh Koordinator ANTRA RI, yunus panie berhasil bertemu dengan Anggota KPK Nanang Mulyana dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Cornelis Feoh dan Yohanis Petrus Pelle di Aula ruang sidang utama. Hadir sebagai peserta berasal dari pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Seperti Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Arkhilaus Lenggu. Yunus Panie meminta KPK untuk menidaklanjuti sejumlah laporan dugaan kasus korupsi yang sudah di laporkan ke Komisi pemberantasan Korupsi(KPK) sejak bulan Februari lalu, junus juga menyerahkan sejumlah data sebagai laporan kepada KPK,selain itu juga KPK berbicara dan membahas bersama Ahli waris Keluarga Boik, pemilik tanah Civik center kantor bupati Rote Ndao. Pada kesempatan itu Nana Mulyana Devisi Pencegahan mengatakan sangat berterima kasih karena masyarakat sudah mau datang dan menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada KPK dirinya. mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi KPK RI merupakan tindaklanjut atas rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBD secara terintegrasi selama dua tahun terakhir. "Hal ini, menjadi penguatan bagi pemda Rote Ndao dalam menyiapkan perencanaan yang baik dari aspek pelaksanaan dan pengawasan," katanya. Kasatgas Wilayah 6 Korsupgah KPK, Nana Mulyana, menjelaskan penyusunan perencanaan pemberantasan korupsi untuk tahun 2018/2019 sudah menjadi komitmen Pemprov NTT bersama KPK RI yang ditandatangani melalui nota kesepahaman pada tahun 2016 lalu oleh Gubernur Frans Lebu Raya. Yaitu, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup Pemprov NTT. "Rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi dilakukan berbasis teknologi informasi (TI). Jadi KPK bersama Pemprov NTT berupaya merancang sistem pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBD secara terintegrasi. Dengan begitu, dapat meminimalisir tindakan korupsi dan tidak menjadi incaran deputy penindakan KPK RI," ujarnya. Mulyana menyebutkan, terdapat beberapa poin penting yang harus dibenahi Pemprov NTT agar tidak terjadi celah-celah korupsi. Pertama, percepatan sistem perencanaan secara elektronik (e-planning). Kedua, penerapan sistem pengelolaan anggaran (e-budgeting) atau sistem pembayaran non-tunai sebagai upaya menghindari adanya praktek korupsi. Ketiga, perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). KPK minta untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keempat, KPK menekankan kepada seluruh Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) agar mempunyai integritas yang tinggi dan tidak terintervensi oleh pihak manapun. Kelima, penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). "APIP diminta untuk serius dalam upaya pencegahan korupsi dan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum," sebutnya. Selanjutnya, Keenam, perlunya penerapan tunjangan pendapatan penghasilan (TPP) agar lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan perhitungan analisa beban kerja dan evaluasi jabatan dan Ketujuh, penertiban aset pemda Rote Ndao Mempercepat sertifikat tanah milik pemda dan dituangkan dalam laporan. Dirinya juga mengatakan, untuk mencegah KPK tidak melakukan penindakan maka perlu adanya perbaikan sistem dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan APBD. Tatakelola pemerintahan harus berjalan dengan baik dan bebas dari korupsi. Termasuk komitmen pemda dan masyarakat sehingga memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang KPK Sambangi Kabupaten Rote Ndao di Sambut Demo Besar-Besaran Oleh ANTRA RI. . Silahkan membaca berita lainnya.

Imunisasi Measles Rubella (MR) Di Pangkal Pinang Menuai Kontroversi Posted: 03 Sep 2018 11:48 AM PDT Ket Gambar  : Salah satu temuan Surat pernyataan MR yang dikeluarkan oleh pihak Sekolah Dasar PANGKALPINANG-BABEL | MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN | Dengan adanya berbagai polimik yang terjadi mengenai imunisasi Measles Rubella (MR) dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya dilapisan kalangan masyarakat Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal tersebut khususnya parawali murid yang notabone SD di wilayah Kota Pangkalpinang, hingga para Wakil ( dprd ) sperti  Rio Setiady,ST anggota DPRD ini berang  atas surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dasar (SD) tanpa adanya dasar yang jelas. Rio Setiady,ST anggota DPRD Pangkal Pinang  Yang menjadi tanda tanya besar mengenai Imunisasi Measles Rubella (MR) tersebut, para orang tua wali murid harus menelan pil pahit dikarenakan harus mengisi surat pernyataan penolakan dan membubuhi tandatangan bermatrai 6000 yang telah keluarkan oleh pihak sekolah dasar (SD). Melalui pesan singkat WhatsApp Senin malam (03/09/18) Rio Menuturkan bahwa dengan adaanya surat pernyataan yang di berikan kepada walimurid terkait  pemberi vaksin pada september nanti terlanjur menjadi polemik di masyarakat. Yang mana terbilang surat pernyataan bagi wali murid yang tidak bersedia diberikan vaksin terkesan bersifat "memaksa". "Dinas kesehatan atau puskesmas yang ada di Kota Pangkalpinang harus terbuka kepada publik, apa dasarnya muncul surat pernyataan tersebut yang dikeluarkan. Polemik ini jangan dibiarkan berlarut larut dan menjadi bola liar di masyarakat. Saya sangat menyayangkan plt kepala dinas kesehatan yang lamban merespon hal ini. Ibaratnya setelah bikin kebijakan langsung hilang di telan bumi. Plt walikota dan sekda harus tegas dengan model kepala dinas yang pasif seperti ini. Karena dari awal rencana pemberian vaksin ini sudah kontroversi, tidak kompak antara pemerintah dan MUI. Maka wajar masyarakat menjadi bimbang. Bukannya mendapat penjelasan ini malah blunder dengan dikeluarkannya surat pernyataan", sindirnya. Rio juga berharap adanya penjelasan yang memiliki dasar yang jelas dan menjadi patokan agar polemik bisa diselesaikan dengan baik. "Waktu sisa beberapa hari ini harus bisa di optimalkan dinas kesehetan dan puskesmas agar masyarakat  mendapatkan penjelasan yang utuh bukannya membiarkan kegaduhan ini.Jika tak ada instruksi dari kemenkes atau dasar yang kuat, sebaiknya tarik surat pernyataan tersebut. Jangan mengada ada dengan yang justru semakin menambah masalah di masyarakat",sahutnya. Hingga berita diterbikan belum adanya konfirmasi dari pihak terkait, baik pihak Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang serta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang keterkatian surat yang dikeluarkan pihak sekolah tersebut. (Sumarwan) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Imunisasi Measles Rubella (MR) Di Pangkal Pinang Menuai Kontroversi . Silahkan membaca berita lainnya.

Melawan Polisi, Kurir Sabu 1 Kg Asal Aceh Berakhir di Kamar Jenazah Posted: 03 Sep 2018 11:33 AM PDT Ket Gambar : [Kurir Sabu/Ist] Palembang | Media Nasional Oborkeadilan |  [3-09-2018] Senin - Polisi kembali menembak mati seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku bernama Baharuddin, 38, warga Desa Lalang, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Perlawanannya berujung dua tembakan di dada, membuatnya berakhir di kamar jenazah RS Bhayangkara Palembang, Kamis (30/8). Sebelumnya, tersangka Baharuddin disergap aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel di Jl SMB II Palembang, sekitar pukul 16.00 WIB. Dia sudah diintai begitu polisi mendapat informasi akan ada pengiriman narkoba dari Banyuasin ke Palembang. Darinya, didapati paket dilakban cokelat. Dalam kemasan teh Tiongkok warna hijau itu, berisi 1 kg sabu. "Langsung kami coba kembangkan ke David, pemesan sabu tersebut," ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Farman, dalam ungkap kasus narkoba tersebut di Mapolda Sumsel, seperti dilansir sumeks.co.id hari ini. Pengembangan kasusnya berlanjut ke pondok milik David, di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Banyuasin. Tersangka Baharuddin yang kelahiran Aceh itu tiba-tiba melakukan perlawanan dengan menodong seorang polisi hingga terjatuh. "Begitu tersangka coba merebut senpi personel kami, dia kami beri tindakan tegas dan terukur. Tersangka mengembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan dibawa ke RS Bhayangkara," kata Farman. Lanjut Farman, selain barang bukti 1 kg sabu, dari tersangka, juga disita handphone merek Samsung dan Nokia. Lalu, dua lembar struk bukti transfer via ATM untuk pembayaran narkoba. Masing-masing nilai transaksinya Rp25 juta. "Kami mendapati bukti percakapan pesan singkat dalam handphone-nya. Nilai transaksi yang dilakukan tersangka sekitar Rp50 juta per hari," bebernya. Barang bukti lainnya yang disita, 5 kartu ATM, terdiri 2 kartu ATM Bank BCA, 1 kartu ATM Bank SumselBabel, 1 kartu ATM Bank BRI, dan 1 kartu ATM Bank Mandiri. Juga kartu member Alfamart. "Dari kartu identitasnya, tersangka ini kelahiran Aceh. Untuk bandar besarnya, masih dalam penyelidikan. Yang jelas, sabu ini berasal dari Aceh," pungkasnya. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, AKBP Amazona Pelamonia, menegaskan, pihaknya akan terus mengejar David, pemesan sabu-sabu kemasan teh Tiongkok tersebut. Meski dalam pengembangan ke pondoknya di Desa Mainan, dia belum berhasil ditemukan. Namun, mantan kapolres OKI itu mengklaim, sudah mendeteksi keberadaan David. "Dia akan kami kejar sampai dapat," tukasnya. (vis/air/ce3/mi/red) Sumber : JPNN Editor : Redaktur Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Melawan Polisi, Kurir Sabu 1 Kg Asal Aceh Berakhir di Kamar Jenazah . Silahkan membaca berita lainnya.

Melalui Komunitas Rajeg, Rumah Rohman Kembali di Bedah Posted: 03 Sep 2018 09:49 AM PDT BantenNet.com , KABUPATEN TANGERANG - Melalui jajaran Komunitas Rajeg yang bekerja sama dengan seluruh jajaran pemerintahan Kecamatan, Polsek, Koramil, Desa dan warga akhir melaksanakan Pembangunan kembali Rumah rohman yang sebelumnya roboh. Tampak hadir pada peletakan batu pertama pembangunan rumah rohman, seperti unsur Kepala Desa (Kades), Kecamatan, Polsek, Koramil, jajaran  Komunitas Rajeg dan warga. H. Marhasan Penasehat komunitas Rajeg didampingi pahri suheri kepada bantennet. Com pada selasa (28/08/2018) disela sela kegiatan peletakan batu pertama. Rohman menjelaskan, "Alhamdulillah, melalui kerja sama baik dari semua unsur pada akhirnya kami dapat melakukan pembangunan kembali rumah yang sebelumnya roboh ini. Melalui Komunitas Rajeg bersama dengan pemerintahan Kecamatan, Polsek, Koramil dan Desa hari ini memulai pelaksanaan pembangunan  rumah ini. Menurutnya, Terkait pendanaan yang didapat dalam  pembangunan rumah ini didapat dari pihak donatur dan warga. Dan bentuk rumah akan dipermanen, diperkirakan menelan biaya sekitar 20 juta rupiah, ucapnya. Sejauh ini keberadaan Komunitas Rajeg di bawah naungan pemerintahan Kecamatan Rajeg bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada prinsipnya Kami akan selalu membantu masyarakat yang kesulitan khususnya warga yang berada di wilayah Kecamatan Rajeg ini,"ungkapnya. Demikian  halnya yang disampaikan pahri suheri  Kades ranca bango menjelaskan, Berkat kerja sama dengan  semua unsur, "Alhamdulillah pada hari ini kami bersama-sama dapat memulai pembangunan kembali rumah rohman  yang sebelumnya roboh" Sebenarnya untuk wilayah Desa Rancabango sebenarnya masih banyak rumah warga yang tidak  layak huni. "Sejauh ini pihak pemerintahan Desa telah berupaya mengusulkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini melalui program Bedah Rumah,"jelasnya. Salah satu program yang telah Saya usulkan, Ada sebanyak 100 rumah yang telah kami usulkan untuk mendapatkan bantuan namun akan dilaksanakan pada tahun 2018 nanti. Saya sebagai Kades pun tidak menutup mata terkait keluhan warga.  Dan dari bentuk batuan yang didapat pemerintah Desa pun sudah kami laksanakan dan realisasikan,"ungkap Kades. Kami hanya berharap kepada pihak pemerintah daerah maupun pusat, dari ajuan program Bedah Rumah yang telah diusulkan itu  agar dapat di realisasi sepenuhnya sesuai yang diusulkan Desa. "Hal ini diharapkan agar nantinya tidak terjadi kecemburuan sosial dari warga apabila program batuan di laksanakan di wilayah desa,"harapnya. > ldn BanteNet.com Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Melalui Komunitas Rajeg, Rumah Rohman Kembali di Bedah . Silahkan membaca berita lainnya.

BKKBN Halmahera Selatan Sosialisasi Waspada Narkoba dan Miras di Sumae Posted: 03 Sep 2018 09:46 AM PDT SUMAE, LELEMUKU.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) bersama Babinsa Ramil Labuha melaksanakan sosialisasi Bahaya Narkoba dan Minuman Keras kepada Ibu-ibu kader Posyandu dari Kelompok Kegiatab Tri Bina Desa Sumae, Kecamatan Bacan pada Sabtu (1/9) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perwakilan BKKBN Halsel Iby Mulyani Ishak, S.Km dan Ibu Anrimaya Nawawi, Babinsa Koptu Sadek Jumat, Sekdes Pati Rumadang, Ketua BPD Nahrawi Sangi serta diikuti oleh 40 orang peserta Kader Posyandu. Dalam kesempatan tersebut Narasumber menyampaikan beberapa point yang menjadi fokus  Tri Bina antara lain BKB (Bina Keluarga Bayi dan Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) 3 kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Sementara itu Babinsa juga kembali memberikan materi tentang dampak negatif psikis bagi keluarga akibat mengkonsumsi miras dan Narkoba ditinjau dari aspek kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. (Penrem152)

Paparkan Kondisi Terbaru Tanimbar, Petrus Fatlolon Gelar Tatap Muka di Ambon Posted: 03 Sep 2018 09:11 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH. melakukan tatap muka dengan masyarakat Tanimbar di Kota Ambon di Gedung Serbaguna St Xaverius pada Senin (3/8). Pertemuan yang dihadiri Bupati bersama Istri, Joice Fatlolon Pentury ini menyampaikan kondisi terbaru Tanimbar saat ini diantaranya terkait perkembangan Bandara Mathilda Batlayeri Amtufu, Pelabuhan Saumlaki, pembangunan Kota Saumlaki dengan pembuatan salura drainase dan trotoar serta wacana pengembangan lokasi wisata di Olilit dan Tumbur. Selain itu Fatlolon memaparkan wacana perubahan nama Kabupaten MTB menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tinggal menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah Pusat setelah sebelumnya disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dikatakan dengan perubahan nama ini, Kabupaten Tanimbar Utara berpotensi untuk dimekarkan dengan segera. Sehingga pembangunan di wilayah utara Kepulauan Tanimbar dapat berjalan dengan segera. Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan dialog dengan masyarakat dari berbagai paguyuban desa se Tanimbar yang mencapai 70 orang tersebut dengan tujuan agar Pemerintah Daerah juga mendapat saran dan masukan dari masyarakat Tanimbar di Kota Ambon untuk pengembangan pembangunan di daerah. (HumasMTB)

Posted: 03 Sep 2018 08:13 AM PDT Ket Foto:  Bentrok Berujung maut MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l LAMPUNG -  Lampung Kembali berdarah     Keributan antarwarga terjadi di Kampung Bumiratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (3/9/2018) sore pukul 17.00 WIB. Akibat kejadian itu, satu warga Dusun 1 Bumiratu Alwi meninggal dunia dan satu warga Diyon dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu rumah milik warga dusun Kebagusan, Kardi, hangus terbakar. Dikonfirmasi Kapolres Lampung Tengah, AKBP Slamet Wahyudi menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tewasnya seorang pemuda di Kampung Bumiratu, Kecamatan Bumiratu Nuban, Senin (3/9). Slamet juga mengaku belum bisa membeberkan kronologi peristiwa tersebut. Pasalnya, keterangan dari saksi mata masih simpang siur. "Untuk kronologi masih ada dua versi. Tapi, belum bisa kita publikasikan. Memang benar, ada yang mengalami luka bacok dan meninggal dunia akibat kejadian ini," ujar Slamet di lokasi kejadian. Slamet menjelaskan, polisi menjalankan instruksi Kapolda Lampung untuk mengamankan lokasi dan mencegah adanya aksi balasan. Slamet juga meminta semua pihak menyerahkan kasus ini kepada kepolisian. "Aparat langsung kita sebar di sekitar lokasi. Semua satuan kita turunkan. Termasuk untuk mengatur arus lalu lintas di Jalinteng Bumiratu Nuban," jelas Slamet. Demi memastikan situasi di Kampung Bumiratu Nuban kondusif, petugas Polres Lampung Tengah akan bersiaga di lokasi. Sebelumnya, cekcok di Kampung Bumiratu, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah berujung tewasnya seorang warga, Senin (3/9). Korban meninggal atas nama Alwi. Namun, belum diketahui latar belakang kejadian ini. Akibatnya, sebuah rumah warga ludes dibakar massa. Polisi masih mendalami peristiwa tersebut dan memintai keterangan saksi-saksi. Indra, kerabat Alwi, saat ditemui di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya mengatakan, diduga korban tewas akibat dikeroyok. "Saya saat diinfomasikan teman sedang berada di Bandar (Bandar Jaya). Lalu saya ke lokasi kejadian dan korban sudah meninggal dunia di lokasi. Selain itu, satu rumah juga sudah dibakar massa," kata Indra. Pihak keluarga berharap polisi dapat mengungkap peristiwa tersebut dan menangkap para pelakunya. "Kita berharap dapat diungkap secepatnya supaya tidak terjadi aksi balasan dari masyarakat," kata Indra. Sodri, kerabat korban lainnya, membenarkan bahwa Alwi meregang nyawa karena dikeroyok. Ia mengalami luka sabetan senjata tajam di empat titik pada bagian kepala hingga bahu. "Kalau kronologinya saya juga belum tahu. Tapi, kemungkinan besar dikeroyok lebih dari dua orang. Soalnya kalau sendiri (satu lawan satu) kemungkinan korban masih bisa melawan karena membawa senjata tajam juga," ujar Sodri. Informasi yang dihimpun di lapangan, kejadian diperkirakan terjadi pada pukul 17.00 WIB di depan kios tambal ban di Kampung Bumiratu Nuban milik Sukarji. Kemudin terjadi cekcok tiga orang melawan dua orang. Tak lama, satu orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi akibat kejadian. Tak hanya itu satu rumah warga juga di lokasi kejadian dibakar massa. Sementara, Diyon mengalami luka lula dan dilarikan ke rumah sakit. Dan Sukarji serta keluarganya saat ini sudah diamankan di kantor Polisi Subsektor Bumiratu Nuban, Lampung Tengah. Saat ini, pihak Polres Lampung Tengah tengah mengamankan tempat kejadian perkara( Rahardja) Editor  : Rahardja Penanggung Jawab Berita : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States