Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif.

Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif

---

• Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif
• Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif
• Pemkab Pulau Taliabu Terima 20 Mahasiswa KKN dari IPB
• SKPD di Provinsi Papua Wajib Buat Daftar Arsip Aset
• Salim Ganiru Lepas 38 JCH dari Kabupaten Pulau Taliabu
• Bangun Pabrik Gula di SBB, Yasin Payapo MoU dengan PT. Hermes Seram Indonesia
• SKPD di Provinsi Papua Wajib Buat Daftar Arsip Aset
• Kemenag dan Pemda Pulau Taliabu Persiapan Keberangkatan CJH
• Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien
• Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN
• KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi
• Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien
• Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN
• KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi
• Andap Budhi Revianto Ajak Warga Kota Ambon Nobar Final Piala Dunia 2018
• 2009 Orang Lolos Tes Administrasi Honorer Daerah MTB
• KPK dan BPKP Maluku Utara Gelar Bimtek Aplikasi e-LHKPN
• Perampok Tewas Di Tembak Polisi
• Dinas PPPA-KB Kab Bogor adakan pelatihan gender di bidang Politik
• Kelompok Tani Ngoro Dan Trawas Terima Bantuan Benih Bersubsidi
• Tingkat Partisipasi Disabilitas di Pilkada Maluku 2018 Meningkat
• Babinsa Koramil Puri Dampingi Petani Terima 1.306 Kartu Tani
• Tidak Puas Di BPKAD Aktivis Kontroversial M.Yunus Wahyudi Datangi Kabag kesra Di Pemda Banyuwangi
• Majelis Pers Serukan CABUT Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers...!
• BERIKUTNYA SIAPA KSAD, SIAPA PANGLIMA TNI?

Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif Posted: 14 Jul 2018 03:41 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong keterwakilan kaum perempuan di bumi cenderawasih untuk dapat duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa pada penguatan kapasitas bagi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif, kerja sama Pemprov Papua dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu (11/7), di Jayapura. Menurut Doren kedudukan kaum perempuan sama dengan laki-laki. Oleh karenanya,  dia berharap agar kaum perempuan yang selama ini dipandang "sebelah mata" dan kurang diperhitungkan, wajib membuktikan diri dalam pemilihan umum legislatif tahun depan. "Setidaknya mampu mengisi kuota 25 persen bagi kaum perempuan di kursi DPR Papua maupun DPRD seluruh Kabupaten/Kota. Sebab sebelumnya keterwakilan perempuan sangat minim, sehingga memang perlu kerja keras," harap dia. Dikatakan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, cukup berdampak pada persentase kepemimpinan saat ini. Dimana dari pengatamannya, masih sedikit kaum perempuan yang duduk pada posisi dan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Padahal, kaum perempuan Papua punya hak dan potensi untuk berbicara tentang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pendidikan serta kesehatan dan masalah sosial lainnya yang terjadi di atas tanah ini. Oleh karenanya, dia berharap melalui pelatihan penguatan kapasitas tersebut, seluruh kaum perempuan yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas, mampu menyerap seluruh ilmu yang diberikan guna memenuhi kuota 30 persen secara nasional, khusus di Papua. "Supaya juga pada Pileg nanti ada nanti keterwakilan perempuan dan tidak didominasi oleh kaum laki-laki," terang dia. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Annike Rawar berharap melalui kegiatan ini, mampu dihasilkan lebih banyak kaum perempuan yang terjun dalam bidang politik. "Supaya nantinya mereka nantinya bisa mengawasi kinerja pemerintah sekaligus memperjuangkan upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia serta mengakhiri kesenjangan ekonomi," tutupnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Pemprov Papua Dorong Keterwakilan Kaum Perempuan di Lembaga Legislatif Posted: 14 Jul 2018 03:38 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong keterwakilan kaum perempuan di bumi cenderawasih untuk dapat duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada pemilu legislatif yang akan diselenggarakan pada 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa pada penguatan kapasitas bagi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif, kerja sama Pemprov Papua dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu (11/7), di Jayapura. Menurut Doren kedudukan kaum perempuan sama dengan laki-laki. Oleh karenanya,  dia berharap agar kaum perempuan yang selama ini dipandang "sebelah mata" dan kurang diperhitungkan, wajib membuktikan diri dalam pemilihan umum legislatif tahun depan. "Setidaknya mampu mengisi kuota 25 persen bagi kaum perempuan di kursi DPR Papua maupun DPRD seluruh Kabupaten/Kota. Sebab sebelumnya keterwakilan perempuan sangat minim, sehingga memang perlu kerja keras," harap dia. Dikatakan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, cukup berdampak pada persentase kepemimpinan saat ini. Dimana dari pengatamannya, masih sedikit kaum perempuan yang duduk pada posisi dan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Padahal, kaum perempuan Papua punya hak dan potensi untuk berbicara tentang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pendidikan serta kesehatan dan masalah sosial lainnya yang terjadi di atas tanah ini. Oleh karenanya, dia berharap melalui pelatihan penguatan kapasitas tersebut, seluruh kaum perempuan yang mengikuti kegiatan penguatan kapasitas, mampu menyerap seluruh ilmu yang diberikan guna memenuhi kuota 30 persen secara nasional, khusus di Papua. "Supaya juga pada Pileg nanti ada nanti keterwakilan perempuan dan tidak didominasi oleh kaum laki-laki," terang dia. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Annike Rawar berharap melalui kegiatan ini, mampu dihasilkan lebih banyak kaum perempuan yang terjun dalam bidang politik. "Supaya nantinya mereka nantinya bisa mengawasi kinerja pemerintah sekaligus memperjuangkan upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia serta mengakhiri kesenjangan ekonomi," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Pemkab Pulau Taliabu Terima 20 Mahasiswa KKN dari IPB Posted: 14 Jul 2018 03:23 PM PDT BOBONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara melalui Assisten II Setda Hi. La Hudia Usman, menerima Mahasiswa KKN Tematik Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pad tahun 2018 di Aula Pemkab Pulau Taliabu pada Jumat(13/7). Penerimaan 20 mahasiswa ini turut mendampingi sejumlah Kepala Dinas dan Camat Taliabu Utara Hayatudin Fataruba serta Dosen Pendamping IPB  Prof drh. Agik Suparyogi yang juga wakil Ketua LPPM Bidang Penelitian. Assisten II Setda Pulau Taliabu, Hi. La Hudia Usman, dalam sambutan pengarahannya menuturkan, agar adanya kerja sama yang baik antara mahasiswa dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Pulau Taliabu lebih baik lagi. Dan dalam kegiatan ini pula, dirinya mengharapkan agar para mahasiwa dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan di IPB  di lingkungan masyarakat khususnya bidang pertanian. "Saya berharap, ilmu yang didapat para Mahasiswa IPB saat kuliah dapat diterapkan dimasyarakat," pesannya. Diharapkan pula Para Mahasiswa peserta KKN dapat lebih meningkatkan kepedulian dan empati kepada permasalahan yang dihadapi masyarakat. sehingga mendorong terjadinya perubahan perilaku mahasiswa sebagai pelaku perubahan  (agent  of  change) dalam  proses perubahan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Selain itu, mahasiswa sebagai agen pembaharuan  harus  mampu  memposisikan dan  menyesuaikan diri  dengan  masyarakat  selama mengikuti KKN. Karena mahasiswa dapat berperan sebagai pemberi informasi, motivator, penghubung  antar  sistem  atau  fasilitator.  Peran ini tidak mudah, karena permasalahan  di  masyarakat  sangat  kompleks  dan  beragam  sebagai dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (iptek). "Sebagai kaum  intelektual dan   pembaharu, mahasiswa harus memperkaya diri   dengan berbagai pengetahuan dan meningkatkan kualitas,  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  pemikiran bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan,"kilahnya. Dengan konteks ini, diharapkan  berbagai program dan kegiatan yang  dilaksanakan  perguruan  tinggi  melalui  KKN dapat diorientasikan pada penyiapan mahasiswa sebagai sarjana pendamping  masyarakat  dan  upaya  pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan  pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Prof drh. Agik Suparyogi, mengatakan bahwa kegiatan KKN Tematik Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2018 ini diikuti oleh 20 mahasiswa yang akan dimulai tanggal 11 Juli 2018 sampai tanggal 11 Agustus 2018 di Pulau Taliabu. Dan kegiatan ini pula sebagai wujud nyata dari kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dengan Institut Pertanian Bogor yang telah berjalan dengan baik selama ini. "Kegiatan KKN ini adalah merupakan tugas akademis yang harus di laksanakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan pengalam bagi para Mahasiswa dan selanjutnya dapat Mendesiminasikan potensi wilayah mulai dari mengidentifikasi isu Permasalahan sampai dengan saran dan rekomendasi positif sebagai solusi demi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu,"katanya. Dirinya berpesan kepada para camat dan pemkab untuk dapat melihat para mahasiswa. Apalagi jarak Pulau Taliabu dan Bogor sangat jauh. "Saya titip agar adik-adik mahasiswa ini dibantu kelancaran pelaksanaan program-program kerjannya, koordinasikan dengan uspika dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. pastikan bahwa dukungan masyarakat dan pemerintah kepada mahasiswa dapat diberikan secara optimal," tutupnya Para mahasiswa ini akan disebarkan ke tiga kecamatan yakni kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Utara dan Kecamatan Tabona. (DiskominfoTaliabu)

SKPD di Provinsi Papua Wajib Buat Daftar Arsip Aset Posted: 14 Jul 2018 02:16 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Anni Rumbiak mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar membuat daftar arsip aset sebagaimana amanat UU No. 43 2009 tentang kearsipan, yang bertujuan menciptakan dokumen tertulis serta terpercaya. Daftar arsip aset juga bertujuan mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, menjamin keselamatan aset nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip. "Sebab dengan meningkatnya kegiatan suatu organisasi pemerintah, maka meningkat pula volume arsip yang tercipta. Kemudian jika arsip yang tercipta itu tidak segera ditangani secara cepat dan tepat maka tidak menutup kemungkinan ruang dokumen tertulis menjadi penuh hingga tak cukup menampung." "Sehingga pada akhirnya arsip menjadi menumpuk di kolong meja, diatas lemari, di pojok ruang kerja, atau dibawah tangga dan sebagainya. Kondisi ini bisa menghadirkan pemandangan tidak sedap dan mengganggu kenyamanan. Sebab itu mesti perlu ada pengelolaan yang handal, tertib dan tertata," terang dia di Jayapura, kemarin. Dia juga berharap dalam pengelolaan arsip, menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompeten sesuai bidang tugas. Disamping itu, diberi dukungan pembiayaan dalam penyiapan program kegiatan yang berkesinambungan serta berkaitan langsung dengan tujuan keselamatan maupun keamanan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa. "Sebab memang penyelenggaraan kearsipan  merupakan  tugas yang cukup berat. Sehingga butuh dukungan dari pihak terkait," ucap dia. Dia tambahkan tanpa keberadaan arsip, keberlangsungan sebuah organisasi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola mesti terus di upgrade serta diikusertakan dalam diklat maupun bimbingan teknis kearsipan. Pihaknya juga berharap dilakukan sejumlah kegiatan monitoring, untuk dapat memotret secara langsung kondisi faktual penyelenggaraan kearsipan di lingkungan  masing-masing lembaga kearsipan daerah  Kabupaten/Kota. "Sebab persoalan kearsipan ini adalah persoalan yang menarik, karena pada dasarnya arsip ini sejatinya sejak diawal dibentuk dari seluruhnya itu  menjadi alat  bukti," ujarnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Salim Ganiru Lepas 38 JCH dari Kabupaten Pulau Taliabu Posted: 14 Jul 2018 02:13 PM PDT BOBONG, LELEMUKU.COM - Sebanyak 38 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dilepas oleh Bupati Hi. Aliong Mus, diwakili Plt. Sekda Pulau Taliabu DR. Salim Ganiru, pada Jumat (13/7) bertempat di aula Kantor Bupati Pulau Taliabu. Salim Ganiru dalam sambutannya mengatakan, ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke-5, diwajibkan bagi setiap Muslim yang berkemampuan melaksanakannya. Namun demikian, serangkaian ibadah haji yang selalu didamba-dambakan oleh setiap muslim ini hendaknya dilaksanakan tidak hanya untuk menunaikan kewajiban saja, tetapi juga yang terpenting adalah untuk bisa mencapai haji yang mabrur. "Haji yang mabrur dapat terlihat dari berbagai tanda, salah satu diantaranya yaitu adanya perubahan dan peningkatan pada diri pribadi setelah berhaji, yakni menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bertakwa," tuturnya. Salim mengungkapkan rasa syukur atas ibadah haji yang diikuti oleh 38 yang berasal dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Dia berpesan agar seluruh JCH, khususnya JCH senantiasa menjaga kesehatan serta keselamatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. "Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat kepada bapak-ibu yang telah diberikan kesempatan oleh allah swt untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Saya berpesan kepada bapak-ibu jama'ah calon haji sekalian, agar selalu menjaga kesehatan, serta keselamatan terutama selama berada di tanah suci nanti," pesannya. Terakhir, ia pun berharap JCH dapat mendoakan Kabupaten Pulau Taliabu dan mereka yang berjasa terhadap Pulau Taliabu untuk terhindar dari mara bahaya di Tanah Suci, Mekkah Al-Mukarromah agar selalu aman, damai, maju serta terhindar dari bencana dan mara bahaya. "Pergunakanlah waktu yang ada selama di sana dengan baik dan maksimal, untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada allah subhanahu wa ta'ala. jalankanlah ibadah haji tersebut dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya karena allah swt, dan jadikanlah sebagai momentum untuk meningkatkan iman dan takwa, serta memperoleh ridho-nya," ucapnya. Selanjutnya kepada para pendamping, Salim berharap agar memberikan pelayanan yang baik kepada para CJH Pulau Taliabu." Uruslah para jemaah haji dengan sebaik-baiknya karena ini adalah amanah yang dipercayakan oleh negara, "paparnya. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Pulau Taliabu, H. La Sengka La Dadu, mengingatkan agar para CJH tetap mengkondisikan diri untuk meningkatkan kesabaran dan menata niat secara tulus untuk mengharapkan Ridho Allah. "Disiplin dalam mengatur waktu dan yang terpenting jaga kesehatan agar kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji tetap terjaga," kata Kemenag. Seraya meningatkan kondisi iklim kita dengan di Arab Saudi beda, makanya perlu jadi Perhatian agar tetap dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah haji. Ketua Panitia Keberangkatan CJH Pulau Taliabu, Mansuh Mudo mengaku bahwa mereka akan dipondokan di asrama haji Ngade, Maluku Utara dan akan bergabung dengan Kloter CJH dari Pulau Morotai dan akan berangkat menuju embarkasi Makassar. (DiskominfoTaliabu)

Bangun Pabrik Gula di SBB, Yasin Payapo MoU dengan PT. Hermes Seram Indonesia Posted: 14 Jul 2018 02:13 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia tengah fokus mengembangkan investasi pembangunan industri gula di Indonesia dalam rangka mencapai swasembada gula melalui pengembangan pembangunan pabrik gula baru yang ditandai dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman (MoU) pada Selasa (10/7) antara PT. Hermes Seram Indonesia (HSI) dengan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M Yasin Payapo terkait Investasi Pabrik Gula yang akan dibangun di Kabupaten SBB, Provinsi Maluku. Penandatanganan yang di saksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro selaku Ketua Tim Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Investasi Industri Gula, Sapi dan Jagung ini bertujuan untuk mencapai target swasembada gula di Indonesia. Pada kesempatan tersebut Iwantoro mengatakan bahwa potensi sumber daya alam Seram Bagian Barat masih tersimpan rapi, sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan investasi melalui pembangunan pabrik gula, mengingat kebutuhan gula yang cukup besar di Indonesia sehingga dapat menjadi peluang bagi investor yang ingin menggarap pasar dalam negeri. "PT. Hermes Seram Indonesia akan membangun pabrik gula di atas lahan seluas 25.000 hektare dengan kapasitas awal sebesar 10.000 Tone Cane PerDay (TCD), " jelas Syukur. Dalam pelaksanaan MoU tersebut, Kementerian Pertanian melalui satuan tugas kemudahan berusaha di bidang pertanian bertindak memfasilitasi para investor untuk dapat merealisasikan rencana pembangunan pabrik gula, mulai dari penyiapan lahan hingga menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan daerah. Saat ini Kementan tengah menargetkan Indonesia akan swasembada gula konsumsi pada 2019 dan gula industri pada 2025. Target tersebut ditetapkan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk mewujudkan kedaulatan pangan, tapi juga untuk mensejahterakan petani. Bentuk keseriusan pemerintah dalam pengembangan industri gula di Indonesia salah satunya dengan melibatkan 17 Investor untuk membangun pabrik gula baru yang ditargetkan terealisasi seacaa bertahap sejak tahun 2017. Nilai invetasi pembangunan pabrik gula tersebut diperkirakan sebesar 41,44 Triliun, Dari 17 pabrik gula yang akan dikembangkan, 5 pabrik gula sudah beroperasi, 3 pabrik gula sedang dalam proses pembangunan, sisanya sedang dalam proses penyelesaian perizinan terutama terkait dengan lahan. Pembangunan Industri gula ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 189.650 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 284.475 orang, selain itu juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pabrik gula tersebut. Untuk mengembangkan 17 industri gula ini dibutuhkan 604.000 ha lahan. Dengan pengembangan tersebut diperkirakan akan menambah produksi gula sebesar 2.352.000 ton. Dalam kesempatan tersebut Direktur Hermes Sugar Indonesia, Parekat Vynat Shivanand mengatakan bahwa selain mengembangkan pabrik gula, PT. Hermes Seram Indonesia juga akan serius memajukan Kabupaten Seram Bagian Barat secara ramah lingkungan dengan membangun pembangkit listrik Co – Generation 25 MW dan dengan didukung 25.000 hektar lahan yang bisa diusahakan untuk perkebunan. "Nantinya kita juga akan menggunakan green energy, memanfaatkan limbah tebu sehingga mendukung zero waste, " ujar Shivanand. Lebih lanjut Shivanand mengatakan bahwa lokasi pabrik di Seram Bagian Barat yang berada di kepulauan, tidak menjadi hambatan bagi investor untuk membangun pabrik gula. Mengingat Indonesia juga merupakan pasar gula yang sangat luas. "Menurut target yang sudah dibuat perencanaannya, pembangunan pabrik diperkirakan akan selesai sekitar 18 bulan. Setelah pembangunan berjalan 6-7 bulan lahan tebu akan mulai ditanami. Sehingga saat pabrik selesai bisa segera melakukan aktifitas produksi, " jelas Shivanand. Untuk percepatan realisasi investasi, Bupati Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo selaku kepala daerah, akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kerjasama antara investor dengan Pemkab Seram Bagian Barat ini juga harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Terutama meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. "Keluarga miskin di Seram Bagian Barat masih 21 ribu jiwa. Dalam waktu dekat secara perlahan akan bisa dikeluarkan salah satunya dengan mengundang investor menjalankan kegiatan usaha," tutup Yasin. (HumasKementan)

SKPD di Provinsi Papua Wajib Buat Daftar Arsip Aset Posted: 14 Jul 2018 02:08 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Anni Rumbiak mengimbau seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar membuat daftar arsip aset sebagaimana amanat UU No. 43 2009 tentang kearsipan, yang bertujuan menciptakan dokumen tertulis serta terpercaya. Daftar arsip aset juga bertujuan mewujudkan pengelolaan arsip yang handal, menjamin keselamatan aset nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip. "Sebab dengan meningkatnya kegiatan suatu organisasi pemerintah, maka meningkat pula volume arsip yang tercipta. Kemudian jika arsip yang tercipta itu tidak segera ditangani secara cepat dan tepat maka tidak menutup kemungkinan ruang dokumen tertulis menjadi penuh hingga tak cukup menampung." "Sehingga pada akhirnya arsip menjadi menumpuk di kolong meja, diatas lemari, di pojok ruang kerja, atau dibawah tangga dan sebagainya. Kondisi ini bisa menghadirkan pemandangan tidak sedap dan mengganggu kenyamanan. Sebab itu mesti perlu ada pengelolaan yang handal, tertib dan tertata," terang dia di Jayapura, kemarin. Dia juga berharap dalam pengelolaan arsip, menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompeten sesuai bidang tugas. Disamping itu, diberi dukungan pembiayaan dalam penyiapan program kegiatan yang berkesinambungan serta berkaitan langsung dengan tujuan keselamatan maupun keamanan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa. "Sebab memang penyelenggaraan kearsipan  merupakan  tugas yang cukup berat. Sehingga butuh dukungan dari pihak terkait," ucap dia. Dia tambahkan tanpa keberadaan arsip, keberlangsungan sebuah organisasi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola mesti terus di upgrade serta diikusertakan dalam diklat maupun bimbingan teknis kearsipan. Pihaknya juga berharap dilakukan sejumlah kegiatan monitoring, untuk dapat memotret secara langsung kondisi faktual penyelenggaraan kearsipan di lingkungan  masing-masing lembaga kearsipan daerah  Kabupaten/Kota. "Sebab persoalan kearsipan ini adalah persoalan yang menarik, karena pada dasarnya arsip ini sejatinya sejak diawal dibentuk dari seluruhnya itu  menjadi alat  bukti," ujarnya. (DiskominfoPapua)

Kemenag dan Pemda Pulau Taliabu Persiapan Keberangkatan CJH Posted: 14 Jul 2018 01:58 PM PDT BOBONG, LELEMUKU.COM - Kantor Kementerian Agama dan Setda Bagian Kesra Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi kesiapan keberangkatan calon jemaah haji (CJH). "Dalam rakor ini kita kumpulkan semua CHJ asal Pulau Taliabu untuk mendapat arahan keberangkatan,"kata Kepala Kantor Kemenag Pulau Taliabu yang diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingaan Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kandepag Pulau Taliabu Sugianto J. Muhdin yang didampingi salah satu Kasubag di Kesra Pulau Taliabu, Taher Tarauntu. Mantan Kepala KUA Taliabu Barat ini mengatakan bahwa hasil pertemuan itu, disimpulkan bahwa Rabu (11/7/18) CHJ akan berkumpul di Ibukota Kabupaten Pulau Taliabu, dan Jumat (13/7) akan diberangkatkan ke Ternate dan selama di Ternate CHJ asal Pulau Taliabu yang berjumlah 38 orang akan menginap di asrama haji Ngade. Dan Sabtu (21/7) CHJ akan berangkat dari Ternate menuju embarkasi Makassar bersama kloter yang telah ditentukan. Ia juga mengatakan akan terus selalu memonitoring jemaah haji sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti. Tentunya ia berharap para jemaah haji ini dapat pergi dan pulang dalam kondisi sehat. "Kami selalu berupaya mulai dari proses keberangkatan hingga kembali ke Pulau Taliabu dapat berjalan dengan sempurna. Kami yang memberangkatan maka kami juga yang akan memulangkannya secara utuh tanpa kurang satu apapun," tutupnya. (DiskominfoTaliabu)

Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien Posted: 14 Jul 2018 01:56 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan di Provinsi Papua saat ini dinilai masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efisien dan efektif pada organisasi pemerintah daerah. Hal demikian pada akhirnya membuat pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik menjadi belum maksimal. Oleh karenanya, penyederhanaan sistem prosedur metode dan tata kerja penyelenggaraan negara menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, supaya pelaksanaan ketatalaksanaan menjadi semakin tertib dan efektif. "Sebab untuk mendukung arah kebijakan, penyelenggaraan negara mengharuskan bidang Ketatalaksana meningkatkan fungsinya, terutama peningkatan profesionalisme birokrasi serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak ikut memperhatikan kesejahteraan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah itu sendiri," terang dia pada rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan se-Papua, Selasa (10/7), di Jayapura. Auri menyatakan, ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam menggerakan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan, meliputi penataan sistem prosedur aturan dan tata hubungan kerja. Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana yang diamatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU 18 2016 tentang perangkat daerah, maka sejumlah lingkup wewenang dan tugas bidang ketatalaksanaan meliputi standarisasi prasarana dan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pedoman tata naskah dinas serta standarisasi pakaian dinas bagi PNS. Kemudian,standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, lanjut Elysa, diakui tidak lah mudah karena berbagai faktor. "Makanya melalui rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan di Provinsi Papua dengan tema melalui penataan bidang ketatalaksanaan kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan yang prima kita berupaya membangun hubungan komunikasi koordinasi dan komitmen bersama untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kinerja aparatur." "Sehingga jalannya pemerintahan semakin baik dan masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara," terang dia. Ketua Panitia Penyelenggara, Filipu Ulukkyanan mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan manajemen pengelola ketatalaksanaan kedepan dapat dibenahi. Sehingga mampu menjadi motor pengerak organisasi di lingkungan pemerintah daerah. (diskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN Posted: 14 Jul 2018 01:56 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) sejak awal bulan ini. Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pembayaran gaji ke-13 bagi ASN provinsi telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Sementara nilainya sebesar dua kali gaji bersih yang diterima masing-masing ASN. "Pembayaran gaji ke-13 sudah diproses dan telah berjalan. Mungkin semua pegawai di provinsi sudah menerima seluruhnya," terang Elysa di Jayapura, kemarin. Dengan dibayarkan gaji ke-13 itu, dia berharap dapat membantu para pegawai, lebih khusus dari sisi peningkatan kesejahteraan keluarga. "Apalagi saat ini ada pegawai yang anak-anaknya tengah memasuki masuk sekolah di tahun ajaran baru." "Intinya kita harap melalui penyaluran gaji ke 13 ini para pegawai bisa terbantu ekonominya," ucap dia. Sama halnya dengan pemberian kebijakan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada ASN tingkat provinsi. Diharapkan kebijakan mampu memotivasi serta memberi semangat bagi ASN sehingga tercipta produktivitas kerja yang tinggi di dalam menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai abdi negara. "Namun jangan salah untuk saat ini dalam pemberian TPP Pemprov Papua memberlakukan aturan baru. Dimana bagi pegawai yang malas dan berkinerja rendah akan mendapat pemotongan TPP." "Bahkan pemotongan sudah mulai berlaku sebagaimana instruksi Penjabat Gubernur. Cuma, besarnya pemotongan tergantung kelalaian yang bersangkutan sebagai pegawai. Selanjutnya dilihat dari kehadiran. Makanya kita minta semua instansi tetap terapkan absen manual dan digital," jelas dia. Pada kesempatan itu, dia berharap seluruh pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi, agar berkinerja tinggi dan profesional. Sebab perhatian pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pegawai sudah sangat baik. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi Posted: 14 Jul 2018 01:56 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengapresiasi partisipasi seluruh masyarakat bumi cenderawasih yang sudah menyalurkan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur dan Bupati 27 Juni 2018 lalu. Komisioner KPU Papua Tawinto menilai pelaksanaan Pilkada yang lancar tak lepas dari kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi yang ditunjukan saat pemilihan kepala daerah berlangsung. "Saya rasa ini dulu yang patut kita syukuri tentunya. Karena dari awal banyak pihak menduga Pilkada di Papua sangat rawan konflik dan pasti akan ada korban jiwa lagi seperti Pilkada sebelumnya. Oleh karenanya, saya pun pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada Papua berlangsung dan tentunya semua proses tahapan ini boleh berjalan baik karena dukungan masyarakat dan semua pihak, termasuk pemerintah serta TNI/POLRI," terang Tarwinto di Jayapura, kemarin. Dikatakan, saat ini yang masih menjadi perhatian serius pihak KPU Papua adalah mengenai pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang baru-baru ini ditetapkan pemungutan suaranya apda 25 Juli 2018 mendatang. Dimana untuk persiapan logistik sudah rampung, dan kini tinggal menunggu pelaksanaan pencoblosan sesuai waktu yang telah ditentukan tersebut. "Sehingga waktu yang ada ini kita ingin meyakinkan kepada masyarakat dulu supaya bisa mendukung pelaksanaan Pilkada Bupati. Dengan harapan bisa ada kerja sama dari masyarakat untuk ikut mensukseskan Pilkada di Paniai," harap dia. Sementara disinggung soal tingkat kerawanan maupun konflik pada Pilkada Papua sebagaimana hasil survey sejumlah lembaga, Tarwinto memastikan hal itu sudah bisa ditepis. Sebab pelaksanaan Pilkada Papua berjalan aman sampai pada proses pemungutan suara hingga pleno rekepitulasi suara. "Tentunya kita ada ganguan yang terjadi di Nduga sebelum pencoblosan lalu, namun semua itu bisa diatasi dengan baik oleh pihak Pemerintah setempat maupun TNI/Polri. Tapi yang patut disyukuri adalah beberapa daerah yang masuk dalam daftar merah justru pelaksanan Pilkadanya berjalan aman, lancar dan tampa hambatan. Bahkan tidak ada konflik yang memakan korban jiwa," tutupnya. (DiskominfoPapua) Berita ini diposting di website www.papua.us | Miliki Website Gratis Kualitas Terbaik | Buat akun Gmail anda | Miliki Akun Facebook anda disini

Elysa Auri Nilai Pelaksanaan Tata Laksana di Provinsi Papua Belum Efisien Posted: 14 Jul 2018 01:43 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri menilai kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan di Provinsi Papua saat ini dinilai masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efisien dan efektif pada organisasi pemerintah daerah. Hal demikian pada akhirnya membuat pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan yang baik menjadi belum maksimal. Oleh karenanya, penyederhanaan sistem prosedur metode dan tata kerja penyelenggaraan negara menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, supaya pelaksanaan ketatalaksanaan menjadi semakin tertib dan efektif. "Sebab untuk mendukung arah kebijakan, penyelenggaraan negara mengharuskan bidang Ketatalaksana meningkatkan fungsinya, terutama peningkatan profesionalisme birokrasi serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dilain pihak ikut memperhatikan kesejahteraan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah itu sendiri," terang dia pada rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan se-Papua, Selasa (10/7), di Jayapura. Auri menyatakan, ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam menggerakan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan, meliputi penataan sistem prosedur aturan dan tata hubungan kerja. Sementara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam organisasi perangkat daerah (OPD) sebagaimana yang diamatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU 18 2016 tentang perangkat daerah, maka sejumlah lingkup wewenang dan tugas bidang ketatalaksanaan meliputi standarisasi prasarana dan sarana kerja, sistem dan prosedur kerja, pedoman tata naskah dinas serta standarisasi pakaian dinas bagi PNS. Kemudian,standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, lanjut Elysa, diakui tidak lah mudah karena berbagai faktor. "Makanya melalui rapat koordinasi teknis bidang ketatalaksanaan di Provinsi Papua dengan tema melalui penataan bidang ketatalaksanaan kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan yang prima kita berupaya membangun hubungan komunikasi koordinasi dan komitmen bersama untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kinerja aparatur." "Sehingga jalannya pemerintahan semakin baik dan masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara," terang dia. Ketua Panitia Penyelenggara, Filipu Ulukkyanan mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan manajemen pengelola ketatalaksanaan kedepan dapat dibenahi. Sehingga mampu menjadi motor pengerak organisasi di lingkungan pemerintah daerah. (diskominfoPapua)

Pemprov Papua Sudah Salurkan Gaji 13 ke Seluruh ASN Posted: 14 Jul 2018 01:33 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah melakukan pembayaran gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) sejak awal bulan ini. Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pembayaran gaji ke-13 bagi ASN provinsi telah ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Sementara nilainya sebesar dua kali gaji bersih yang diterima masing-masing ASN. "Pembayaran gaji ke-13 sudah diproses dan telah berjalan. Mungkin semua pegawai di provinsi sudah menerima seluruhnya," terang Elysa di Jayapura, kemarin. Dengan dibayarkan gaji ke-13 itu, dia berharap dapat membantu para pegawai, lebih khusus dari sisi peningkatan kesejahteraan keluarga. "Apalagi saat ini ada pegawai yang anak-anaknya tengah memasuki masuk sekolah di tahun ajaran baru." "Intinya kita harap melalui penyaluran gaji ke 13 ini para pegawai bisa terbantu ekonominya," ucap dia. Sama halnya dengan pemberian kebijakan penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada ASN tingkat provinsi. Diharapkan kebijakan mampu memotivasi serta memberi semangat bagi ASN sehingga tercipta produktivitas kerja yang tinggi di dalam menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai abdi negara. "Namun jangan salah untuk saat ini dalam pemberian TPP Pemprov Papua memberlakukan aturan baru. Dimana bagi pegawai yang malas dan berkinerja rendah akan mendapat pemotongan TPP." "Bahkan pemotongan sudah mulai berlaku sebagaimana instruksi Penjabat Gubernur. Cuma, besarnya pemotongan tergantung kelalaian yang bersangkutan sebagai pegawai. Selanjutnya dilihat dari kehadiran. Makanya kita minta semua instansi tetap terapkan absen manual dan digital," jelas dia. Pada kesempatan itu, dia berharap seluruh pegawai negeri di lingkungan pemerintah provinsi, agar berkinerja tinggi dan profesional. Sebab perhatian pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pegawai sudah sangat baik. (DiskominfoPapua)

KPU Nilai Masyarakat Papua Sudah Dewasa Berdemokrasi Posted: 14 Jul 2018 01:33 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengapresiasi partisipasi seluruh masyarakat bumi cenderawasih yang sudah menyalurkan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur dan Bupati 27 Juni 2018 lalu. Komisioner KPU Papua Tawinto menilai pelaksanaan Pilkada yang lancar tak lepas dari kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi yang ditunjukan saat pemilihan kepala daerah berlangsung. "Saya rasa ini dulu yang patut kita syukuri tentunya. Karena dari awal banyak pihak menduga Pilkada di Papua sangat rawan konflik dan pasti akan ada korban jiwa lagi seperti Pilkada sebelumnya. Oleh karenanya, saya pun pada kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada Papua berlangsung dan tentunya semua proses tahapan ini boleh berjalan baik karena dukungan masyarakat dan semua pihak, termasuk pemerintah serta TNI/POLRI," terang Tarwinto di Jayapura, kemarin. Dikatakan, saat ini yang masih menjadi perhatian serius pihak KPU Papua adalah mengenai pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang baru-baru ini ditetapkan pemungutan suaranya apda 25 Juli 2018 mendatang. Dimana untuk persiapan logistik sudah rampung, dan kini tinggal menunggu pelaksanaan pencoblosan sesuai waktu yang telah ditentukan tersebut. "Sehingga waktu yang ada ini kita ingin meyakinkan kepada masyarakat dulu supaya bisa mendukung pelaksanaan Pilkada Bupati. Dengan harapan bisa ada kerja sama dari masyarakat untuk ikut mensukseskan Pilkada di Paniai," harap dia. Sementara disinggung soal tingkat kerawanan maupun konflik pada Pilkada Papua sebagaimana hasil survey sejumlah lembaga, Tarwinto memastikan hal itu sudah bisa ditepis. Sebab pelaksanaan Pilkada Papua berjalan aman sampai pada proses pemungutan suara hingga pleno rekepitulasi suara. "Tentunya kita ada ganguan yang terjadi di Nduga sebelum pencoblosan lalu, namun semua itu bisa diatasi dengan baik oleh pihak Pemerintah setempat maupun TNI/Polri. Tapi yang patut disyukuri adalah beberapa daerah yang masuk dalam daftar merah justru pelaksanan Pilkadanya berjalan aman, lancar dan tampa hambatan. Bahkan tidak ada konflik yang memakan korban jiwa," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Andap Budhi Revianto Ajak Warga Kota Ambon Nobar Final Piala Dunia 2018 Posted: 14 Jul 2018 01:13 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku akan menggelar acara nonton bareng (Nobar) Final Piala Dunia 2018 Russia yang mempertemukan kesebelasan dari negara Perancis melawan Kroasia yang akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka Ambon pada Minggu (15/7) pukul 21.00 WIT. Melalui media ini, Kepala Polda (Kapolda) Maluku Irjen Pol Andap Budhi Revianto Sik mengundang masyarakat kota Ambon untuk hadir bersama sama Polri untuk nonton bersama yang bertujuan juga sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke 72. "Nobar ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari bhayangkara ke 72, juga dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat silaturahmi antara Polri dengan Masyarakat," ungkap Kapolda. Revianto juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda dalam dukungan terhadap kesebelasan yang bertanding. "Mari katong jaga katong pung maluku tercinta ini supaya tetap aman dan damai. Kalau bukan katong siapa lagi," ujar dia. Selain Nobar, acara ini juga akan diselingi dengan acara hiburan dan pembagian doorprize berupa beberapa buah sepeda Motor, kulkas dan masih banyak hadiah menarik lainnya. (Albert Batlayeri)

2009 Orang Lolos Tes Administrasi Honorer Daerah MTB Posted: 14 Jul 2018 12:38 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengumumkan hasil Tes Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Sabtu (14/7) pukul 09.00.WIT. Hal ini disambut ribuan peserta dengan mendatangi kantor yang terletak di samping Kantor Bupati, Jalan Poros Ir Soekarno, Saumlaki.  Salah satu peserta bernama Melki menyatakan dirinya sangat antusias dengan hasil ini, sebab ia bersama beberapa rekannya lulus pada tes pertama honorer daerah ini. "Saya akan siap untuk jalani tes honorer berikutnya. Sebab ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan pekerjaan, sebelum nanti ada pendaftaran CPNS," ujar dia. Menurut informasi yang diterima Lelemuku.com, sekitar 2.009 orang dinyatakan lolos Tes Administrasi. Pada tanggal 16 dan 17 Juli 2018 nanti para peserta tes akan melakukan pengambilan Kartu Peserta di kantor tersebut dengan batas waktu mulai dari pukul 08.00 hingga 16.30.WIT. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 mulai dari pukul 07.00  hingga 08.00.WIT dilakukan Registrasi Ulang yang bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2018 dilakukan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang bertempat di Gedung Kesenian Saumlaki pada pukul 09.00 hingga 12.00.WIT. (Albert Batlayeri)

KPK dan BPKP Maluku Utara Gelar Bimtek Aplikasi e-LHKPN Posted: 14 Jul 2018 11:43 AM PDT TERNATE, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan acara Bimbingan Teknis Pengisian e-Filing pada aplikasi e-LHKPN bagi Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut di Ternate pada Jumat (13/7). Kepala Perwakilan BPKP Malut, Indra Khaira Jaya menyampaikan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang baik kita harus  berakuntabilitas.  "Kewajiban kita untuk mengisi LHKPN merupakan salah satu bentuk pencegahan yang telah disusun oleh KPK dengan model pemantauan kekayaan penyelenggara negara," ujar dia saat melakukan pembukaan acara bersama Inspektur Malut, Bambang Hermawan. Peserta bimtek merupakan pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan jumlah peserta sekitar 50 orang. Acara dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Mulai Pukul 09.00 sampai dengan 17.30 WIT.  Pengisi materi Bimtek, yakni Jeji Azizi, Pipin Purbati dan Irma Ayu merupakan personel  spesialis LHKPN dari KPK. Dalam acara bimtek disampaikan bahwa aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara. Bimbingan Teknis Pengisian e-Filling pada Aplikasi e LHKPN ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 7 Tahun  2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan penyempurnaan   KEP-07/KPK/02/2005 dan juga sebagai tindak lanjut peluncuran Aplikasi e-LHKPN oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017 yang mewajibkan pelaporan LHKPN menggunakan  aplikasi ini secara penuh per 1 Januari 2018. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para wajib lapor LHKPN di Provinsi Maluku Utara mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya Pelaporan Harta Kekayaan Peyelenggara Negara sebagai salah satu upaya tindak pencegahan terhadap fraud  dalam penyelenggaraan pemerintahan. (HumasBPKPMalut)

Perampok Tewas Di Tembak Polisi Posted: 14 Jul 2018 08:41 AM PDT                   Ket foto : Perampok Di Tembak Polisi MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l Lampung -  Polisi kembali melakukan tindakan tegas pada penjahat. Sabtu (14/7/18), Satreskrim Polres Lampung Barat dan Tekab 208 Polda Lampung menembak dua peramoik, salah satunya tewas. Pelalu berinisial  S K R (33 ) dan H (30). Team berhasil membekuk para pelaku perampok di daerah Provinsi Sumatera Selatan pada hari Sabtu (14/07) . Kapolres Lampung Barat, AKBP Tri Suhartanto, mengatakan, saat akan dilakukan penangkapan pelaku sempat melakukan perlawanan, "Tim akan di keroyok oleh kedua terduga Pelaku tersebut, dengan sigap anggota melakukan tindakan tegas terukur dengan menyarangkan beberapa timah panas kepada kedua pelaku tersebut", ungkapnya. Seorang pelaku (SKR) meninggal dunia, Saat  petugas akan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar, sedangkan teman dari (SKR), (H) selamat. (H) saat ini sedang berada di RSUD dalam perawatan tim medis. Tri Suhartanto menjelaskan, modus para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan mendobrak pintu rumah korbannya. "Mereka lalu mengintimidasi korban, agar bisa memberi tahu  dimana mereka menyimpan barang berharganya", jelasnya. Para pelaku, menjalankan aksi perampokan di wilayah hukum Polres Lampung Barat, di dua kecamatan yakni Sumber Jaya dan Belalau. Lanjut Kapolres, para pelaku tidak segan-segan melukai korban bila melakukan perlawanan, dan lebih sadis lagi pelaku pernah memperkosa korbannya lalu menggondol hasil curiannya. "Para pelaku bukan warga Lampung Barat", Terangnya. Menurut dokter IGD Mipta, "Dari hasi pengecekan medis 2 orang Pelaku 1 meninggal dunia dan 1 selamat. Untuk korban yang meninggal dunia, kami menemukan ada 2 luka tembak, terdapat di bagian dada dan bagian kaki, sedangkan untuk yang selamat terdapat 1 luka tembak di bagian kaki". Dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti, satu buah pucuk senjata pistol rakitan dengan beberapa butir peluru dan satu buah celurit. Dan selanjutnya para pelaku akan di kenakan pasal 365 Pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan terluka, dengan ancaman hukuman maksimal Mati atau seumur hidup. [Rahardja] Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Perampok Tewas Di Tembak Polisi . Silahkan membaca berita lainnya.

Dinas PPPA-KB Kab Bogor adakan pelatihan gender di bidang Politik Posted: 14 Jul 2018 08:32 AM PDT Bogor, SKI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) Kabupaten Bogor hari Senin-Selasa(9 s/d 10 Juli ) bertempat di Hotel Accram Cipayung Bogor mengadakan Workshop pengetahuan dan keterampilan gender di bidang Politik. Acara tersebut diikuti oleh bakal calon legislatif dan Kader Perempuan dari berbagai Partai Politik peserta Pemilu 2019,  acara ini dihadiri oleh Narasumber dari Kesbangpol Kabupaten Bogor, Dr.Elizabeth Hanita yang juga kesehariannya sebagai Dosen Di Kampus UI, Sekolah Tinggi Intelejen Negara, Kementerian PPPA RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Barat dan KPPI Jawa Barat. Workshop dibuka oleh PLT. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bogor Dr. Ir. Hjh. Syarifah Sofiah, MSi. " intinya workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengambilan keputusan (kepemimpinan perempuan) dibidang politik khususnya para bakal calon legislatif " ungkap Drs. Asep Fahrudin, M.M. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bogor kepada SKI.( UT ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dinas PPPA-KB Kab Bogor adakan pelatihan gender di bidang Politik . Silahkan membaca berita lainnya.

Kelompok Tani Ngoro Dan Trawas Terima Bantuan Benih Bersubsidi Posted: 14 Jul 2018 08:15 AM PDT MOJOKERTO,Sekilasmedia.com –  Pemerintah melalui Kementan RI telah menetapkan target swasembada pangan secara nasional.  Untuk merealisasikan target tersebut diperlukan ketersediaan benih yang memadai dan sesuai dengan kondisi iklim.  Benih-benih unggulan subsidi tersebut didistribusikan ke setiap daerah menjelang musim tanam ke seluruh kelompok tani yang tersebar di daerah dengan menggandeng Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.  Salah satunya Kelompok Tani Oro – Oro Jipang Desa Purwojati Kecamatan Ngoro Kabupaten Ngoro, Jawa Timur, yang menerima distribusi benih padi subsidi varietas Situ Bagendit sejumlah 1.250 kilogram untuk lahan seluas 50 hektar, Jum'at (13/07/2018). Pendistribusian benih padi subsidi varietas Situ Bagendit tersebut mendapat pendampingan dari Babinsa setempat Sertu Abdul Manan,  bersama Koordinator BPP Ngoro Pa'i Haryanto, SP dan PPL Desa Purwojati Handy Istianto, SP dan anggota PPL Kecamatan Ngoro Sukarno. Secara bersamaan, Kelompok Tani Sumber Urip I Desa Sugeng Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, juga menerima distribusi benih padi subsidi varietas Situ Bagendit sejumlah 2.500 kilogram yang dikemas dalam kemasan 5 kilogram sebanyak 500 sak. Penyerahan benih padi ini diterima langsung Ketua Kelompok Tani Sumber Urip I, M. Dawam,  dengan pendampingan Babinsa setempat Serda Muslik dan Anggota PPL Kecamatan Trawas. Untuk diketahui, benih padi varietas Situ Bagendit ini, dapat dipanen dalam waktu 110 – 120 hari, cocok ditanam di lahan kering maupun sawah dan tahan terhadap penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) dan penyakit blas yang disebabkan oleh jamur pyricularia grisea. Terpisah, Pasiter Kodim 0815 Mojokerto Kapten Arh Supriyono menuturkan,  kegiatan pendampingan yang dilakukan para Babinsa merupakan upaya khusus ketahanan pangan dalam rangka mendukung dan mensukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Diharapkan dengan adanya benih padi unggulan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga akan menambah pendapatan para petani.  Untuk itu para petani harus sering berkomunikasi dengan PPL bagaimana cara pengolahan lahan yang baik, pola tanam yang tepat, pemupukan dan pengairan yang berimbang sehingga hasil panen lebih optimal, ucapnya.(dim/wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kelompok Tani Ngoro Dan Trawas Terima Bantuan Benih Bersubsidi . Silahkan membaca berita lainnya.

Tingkat Partisipasi Disabilitas di Pilkada Maluku 2018 Meningkat Posted: 14 Jul 2018 08:08 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Pemilihan Gubernur dan wakil Gubermnur (Pilgub) Maluku 2018 menyisakan hal positif bagi pemilih disabilitas. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas cukup tinggi dibandingkan pemilih dengan kondisi fisik normal. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku menyebutkan, pemilih disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub sebanyak 2.371. Terdiri dari laki-laki laki-laki 1.020 dan perempuan 1.351. "Yang menggunakan hak pilih, laki-laki 958 dan perempuan 1.312, total 2.270,"kata Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun saat membacakan Berita Acara penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Senin (9/7). Sementara itu, total jumlah pemilih Pilgub Maluku dalam DPT sebanyak total 1.149.990, terdiri dari laki-laki 566.266 dan perempuan 583.724, Pemilih DPPh laki-laki 1.570 dan perempuan 861, total 2.421, pemilih dalam dalam DPTb/e-KTP/Suket, laki-laki 17.205 dan perempuan 19.540, total 36.790. "Jumlah pemilih total 1.189.201, yang terdiri dari pengguna hak pilih dalam DPT 776.399, DPPh 16.678, DPTb/e-KTP/Suket sebanyak 395.609. Jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 814.038. Dengan suara sah sebanyak 805.381 dan suara tidak sah 8.384,"sebut Rifan. Rifan bersyukur, karena pemilih disabilitas memiliki kesadaran dan partisipasi politik yang baik. KPU akan berupaya agar partisipasi pemilih disabilita terus meningkat dalam pemilihan umum 2019. "Ini hal yang positif. Dan, kita akan tetap berupaya agar pemilih disabilitas dapat menyalurkan hak politik secara nyaman, dan terus meningkat,"ujar Rifan secara terpisah. (HumasKPUMaluku)

Babinsa Koramil Puri Dampingi Petani Terima 1.306 Kartu Tani Posted: 14 Jul 2018 08:05 AM PDT MOJOKERTO,Sekilasmedia.com-    Sejumlah 1.306 Kartu Tani didistribusikan bagi Kelompok Tani yang tersebar di 16 Desa se-Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jum'at (13/07/2018).  Pembagian kartu tani ini berlangsung di Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Puri yang terletak di Desa Tangunan,Kecamatan Puri. Pendistribusian kartu tani tersebut dilakukan oleh Petugas BNI Kantor Cabang Mojokerto, Yoga Widya Pradipta dan dihadiri Kepala BPP Kecamatan Puri, Suhartiningsih, SP, Ketua Kelompok Tani (Poktan) dari 16 Desa se-wilayah Kecamatan Puri dan mendapat pendampingan dari Babinsa Koramil 0815/04 Puri Kodim 0815 Mojokerto Serka Rizal Bastian. Sebelum pendistribusian kartu tani, Kepala BPP Kecamatan Puri Suhartiningsih, SP, menjelaskan, kartu tani yang merupakan program Pemerintah kerja sama dengan BNI ini, dapat digunakan untuk semua transaksi perbankan, termasuk penyaluran subsidi pupuk bagi petani. Melalui kartu tani ini, para petani dapat mengajukan pinjaman ke BNI dengan bunga rendah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian (KUR Tani), dengan persyaratan seperti  fotocopy KTP, KK dan sejumlah persyaratan lainnya. Diharapkan dengan pembagian kartu tani ini akan memberikan motivasi para petani untuk lebih meningkatkan produktivitas pertanian yang akan menambah pendapatan petani serta dalam jangka panjang  dapat meningkatkan kesejahteraan para petani. Pantauan Babinsa Serka Rizal Bastian di lapangan sebanyak 1.306 kartu tani tersebut diperuntukan kelompok tani se-wilayah Kecamatan Puri dengan perincian Poktan Desa Banjaragung 73 kartu tani, Brayung 70, Ketemas Dungus 76, Kintelan 60, Plososari 166, Tampungrejo 98 dan Poktan Desa Medali 42 kartu tani. Berikutnya Poktan Desa Kebon Agung 68 kartu tani, Mlaten 49, Puri 67, Sumber Girang 85, Tambak Agung 184, Tangunan 38, Sumo Lawang 173 dan poktan Desa Kenanten 9 kartu tani.(dim/wo) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Babinsa Koramil Puri Dampingi Petani Terima 1.306 Kartu Tani . Silahkan membaca berita lainnya.

Tidak Puas Di BPKAD Aktivis Kontroversial M.Yunus Wahyudi Datangi Kabag kesra Di Pemda Banyuwangi Posted: 14 Jul 2018 07:55 AM PDT Banyuwangi,Sekilasmedia.com-  presiden Rakyat Banyuwangi M.Yunus Wahyudi tak kenal lelah dan tak mau berhenti Di Bpkad saja, buktinya setelah sehari sebelumnya bertemu kepala bidang aset di bpkad hari ini aktivis kontroversial juga datang di pemda banyuwangi melalui kabagkesra. Menurut yunus kedatangannya ke kabagkesra ini ada hubungannya dengan dana hibah " saya datang ke kabag kesra ini karena kesra ini bagian penerima proposal dana hibah dan banyak sekali yang saya tanyakan karena ini menyagkut dana hibah" papar yunus. M.yunus wahyudi juga menambahkan " dana hibah ini secara berturut-turut selama 4 tahun dari 2015 - 2018 dan juga saya yakin ini gak tepat sasaran dan saya telah minta copy spj ke pak luqman" tutur yunus Setelah wawancara dengan aktivis kontroversia yang sekaligus presiden Rakyat Banyuwangi, wartawan sekilas media.com berhasil bertemu dengan kabagkesra di ruangannya. Menurut kabagkesra m.lukman kedatangan yunus ke ruangannya untuk konfirmasi " yang pertama beliau memperkenalkan diri yang kedua konfirmasi surat yang pernah beliau kirim dan sudah di jawab oleh sekretaris setelah itu pak yunus menanyakan terkait dana hibah dan sudah saya jawab semua itu sudah bisa di akses di website  kami dan juga bisa langsung datang ke skpd bagian kesmas" ungkap luqman.(robby) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Tidak Puas Di BPKAD Aktivis Kontroversial M.Yunus Wahyudi Datangi Kabag kesra Di Pemda Banyuwangi . Silahkan membaca berita lainnya.

Majelis Pers Serukan CABUT Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers...! Posted: 14 Jul 2018 07:41 AM PDT Ket Foto : Majelis Pers Serukan CABUT Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l JAKARTA – Majelis Pers (MP) kelihatannya tidak mengendorkan gaungnya atas banyak peristiwa hukum yang menjerat wartawan diberbagai daerah. MP menilai Dewan Pers sudah tidak bekerja lagi sesuai marwahnya dan tidak lagi independent serta tidak lagi membela kebebasan pers di negeri ini. Kemarin (13/7), di Sekretariat Majelis Pers, Sekjen MP, Ozzy Sudiro, menyatakan seruan kepada insan pers untuk menggelolarakan seruan mendorong Presiden Jokowi untuk mencabut Keputusannya dalam Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019. Ozzy merasa kaitan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden itu pertanda buruk, karena Dewan Pers bukan dibentuk oleh Pemerintah. Ia menduga, Keppres itu dimanfaatkan oleh pengurus Dewan Pers periode 2016-2019 untuk meminta uang pemerintah melalui Kementerian Kominfo setiap tahun. Padahal dulu, Dewan Pers murni tidak menggunakan uang negara, akan tetapi mampu bekerja melindungi para wartawan di seluruh Indonesia dari jeratan hukum pidana. Begitu diketuai oleh Yosep Adi Prasetyo, notabene bukan dari orang-orang pergerakan wartawan, lanjut Ozzy, banyak wartawan yang dibui masuk penjara tanpa perlindungan apapun dari Dewan Pers. Penyempitan ruang kebebasan pers pun dapat dilihat dengan kasat mata. Dewan Pers selalu memberikan batasan-batasan kepada penerbit media dan wartawan dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal. Contoh, dulu digaungkan harus PT/Yayasan/Koperasi, setelah berjalan, dibuat lagi aturan harus memiliki modal. Lalu dibuat lagi harus memiliki Uji Kompetensi Wartawan untuk semua jajaran redaksi dan wartawan. Batasan-batasan itu dilakukan dilakukan secara terus menerus. Ketika masyarakat mampu melaksanakan aturan awal, maka langsung dibredel lagi dengan aturan baru, jelasnya. Ia menduga bahwa ada peran turut serta Yosep Adi Prasetyo yang saat ini memangku jabatan Ketua Dewan Pers untuk mempersempit ruang-ruang kebebasan pers di negeri ini. Untuk itu ia menyatakan sikap untuk meminta Presiden Jokowidodo mencabut Keppres No.14/M Tentang Penganggatan Dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019, Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Majelis Pers Serukan CABUT Keppres No.14/M Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers...! . Silahkan membaca berita lainnya.

BERIKUTNYA SIAPA KSAD, SIAPA PANGLIMA TNI? Posted: 14 Jul 2018 07:21 AM PDT                     Ket Foto : lstimewa MEDIA NASIONAL OBOR KEADILAN l Jakarta - Letjen Andika Perkasa (Akmil 87) sudah dipastikan menjadi Pangkostrad  sejak dikeluarkannya Skep Panglima TNI Kep/673/VII 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Maka Andika akan memimpin Kotama tempur terbesar di Angkatan Darat dengan jumlah pasukan (sebetulnya dirahasiakan), tetapi estimasi saat ini ada sekitar 32 ribu personil— dari idealnya 46 ribu personil. Tantangan Kostrad hari ini memang jumlah personil yang kurang. Sedangkan KSAD Jenderal Mulyono akan pensiun sekitar 6 bulan lagi, per 12 Januari 2019. Maka saya rasa Andika tidak akan ada dalam restu presiden untuk menggantikan Mulyono— kita tahu semua jabatan bintang 1 keatas  di lingkungan TNI dan Polri,  Skep-nya dari Presiden RI. Lalu siapa KSAD berikutnya? Ada dua sosok cemerlang saat ini: Sesjen Wantannas Letjen Doni Monardo (Akmil 1985) dan Inspektur Jenderal TNI Letjen Muhammad Herindra (Akmil 1987). Silahkan google CV masing-masing, Anda akan bingung sebab mereka berdua sangat layak duduk sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat. Perlu dicatat, adalah Herindra bukan Andika yang jadi pemegang Adhi Makayasa di Akmil 1987 (kalau di Akpol 1987 pemegangnya Tito Karnavian). Yang jelas Doni, Andika dan Herindra ketiganya orang Kopassus, yang dua orang malahan mantan Danjen korps baret merah itu. Yang satu dari dua mantan Danjen Kopassus itu pernah dikasih baret merah milik Jend. L.B. Moerdani langsung dari tangan Panglima ABRI fenomenal itu. Maka saya menggunakan metode "media monitoring" yang menghubungkan nama-nama mereka dengan presiden. Sebab, kedekatan dan kenyamanan presiden dengan kepala staf angkatan menjadi faktor penting (pake banget). Dari sudut "media monitoring", Doni lebih sering berhubungan dengan Jokowi, dan dengan "tone" yang positif pula. Sementara, hampir tidak ada berita tentang kebersamaan Herindra dan Jokowi. Selain itu, tradisi senioritas di lingkungan TNI/Polri adalah etika yang sangat dijunjung tinggi. Hampir tidak pernah terjadi mutasi apalagi promosi oleh Panglima TNI atau Kapolri yang melanggar etika ini. Yang sering "melanggar" etika ini justru presiden, baik di zaman SBY maupun Jokowi. Dari dua asumsi diatas, saya menduga KSAD berikutnya akan diberikan oleh Joko Widodo kepada Doni Monardo. Nampaknya Doni akan pensiun pada jabatan bintang 4 ini, yang akan diembannya selama 2 tahun sejak Januari 2019 sampai awal Mei 2021 (dia pensiun 10 Mei 2021). Sedangkan peluang Andika untuk menjabat KSAD juga masih terbuka karena baru pensiun 21 Desember 2022. Bahkan masih mungkin Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, bila Joko Widodo mengembalikan rotasi jabatan tertinggi di lingkungan TNI itu ke Angkatan Darat setelah era Hadi Tjahjanto. Bila skenario ini terjadi, maka Andika akan harus menjabat KSAD sebentar— sebab ini tuntutan UU— sebelum loncat menggantikan Hadi. Dan Herindra, bila Jokowi berkenan, masih ada peluang sebentar untuk gantikan Andika di posisi KSAD karena baru akan pensiun 30 November 2022. "Pertanyaan soal siapa Panglima TNI berikutnya sangat menentukan pola rotasi diantara kepala staf angkatan yang ada. Ini sudah jadi tuntutan UU, yaitu bahwa calon Panglima TNI harus pernah menjadi kepala staf angkatan dan/atau seseorang perwira yang sudah menyandang pangkat bintang 4 aktif. Ketentuan ini menjadi determinan analisis. Masalahnya Marsekal Hadi Tjahjanto itu berusia muda. Baru 54 tahun, dan baru akan pensiun 8 November 2021, jadi masih 3 tahun 4 bulan dari sekarang! Dengan asumsi bahwa Hadi akan terus menjabat Panglima TNI sampai dengan usia pensiunnya, ini artinya KSAL Laksmana Siwi Sukma Adji yang akan pensiun 14 Mei 2020 dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna  yang akan pensiun 10 Juni 2020, tidak akan pernah menjadi Panglima TNI. Bila Jokowi meneruskan tradisi rotasi kepemimpinan di TNI, maka sosok Panglima TNI berikutnya harus dicari diantara mereka yang sekarang berpangkat Laksamana Muda di Angkatan Laut, biasanya diantara para panglima armada yang ada. Sebab mereka yang hari ini berpangkat Laksamana Madya sudah cukup tua. Bila Jokowi mengembalikan rotasi ke Angkatan Darat, kemungkinan besar Panglima TNI setelah Hadi Tjahjanto adalah Andika Perkasa, dan kemungkinan kecil Muhammad Herindra— by then Doni Monardo sudah pensiun. Kecuali Hadi Tjahjanto dimutasi lebih cepat, ke jabatan lain di kabinet misalnya, ya ceritanya lain lagi. Maka rotasi karir pati di lingkungan TNI selama 2-3 tahun ke depan "change driver"-nya ada di Marsekal Hadi yang berusia muda. Dan keputusannya ada di tangan presiden. Josef H. Wenas, Yogyakarta 14 Juli 2018 Editor : Rahardja Penanggung Jawab : Obor Panjaitan Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BERIKUTNYA SIAPA KSAD, SIAPA PANGLIMA TNI? . Silahkan membaca berita lainnya.

You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States